Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Solidaritas untuk Keadilan Warga Batang melakukan aksi unjuk rasa, di Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, 1 April 2016. Dalam aksi damai tersebut mereka menolak rencana pembangunan mega proyek PLTU batu bara. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Break Free, yang merupakan gabungan dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Jaringan Advikasi Tambang (Jatam), mendesak pemerintah Indonesia melepaskan diri dari batu bara. Koalisi akan melakukan aksi mobilisasi massa pada 11 Mei 2016 dari Bundaran Hotel Indonesia menuju silang Monas, Jakarta.
"Akan ada 2.000-3.000 orang yang terdiri atas segala elemen masyarakat yang terkena dampak pembangunan PLTU di Jawa, para aktivis lingkungan, dan seniman," ucap Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting dalam konferensi pers di Oria Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Mei 2016.
Koalisi ini menilai pembangunan PLTU dan perluasan tambang batu bara tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang serius. Partikulat-partikulat berbahaya seperti PM 2,5, merkuri, serta arsenik dari pembakaran batu bara dapat menyebar hingga radius 500-1.000 kilometer dari lokasi PLTU.
Khalisah Khalid dari Walhi mengatakan ketergantungan pada industri batu bara untuk kepentingan ekspor dan industri semakin akut. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan bencana ekologis. Padahal sumber energi terbarukan sangat melimpah di Indonesia.
"Dengan ancaman mematikan perubahan iklim, kita tidak memiliki waktu untuk berlama-lama menggunakan energi fosil batu bara terlalu lama. Pemerintah harus membuat target yang lebih ambisius untuk segera beralih menuju energi bersih terbarukan," ujar Ginting.
Menurut Koalisi, sudah saatnya Indonesia menghentikan ketergantungan yang sangat tinggi pada energi kotor batu bara serta segera beralih ke sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan. Menggunakan sumber energi batu bara, tutur dia, mengancam masa depan anak-anak Indonesia yang seharusnya bersih dan aman.
