TEMPO.CO, Jakarta - Facebook terus menunjukkan usaha mereka untuk menghapus konten-konten yang terkait dengan terorisme. Hal itu ditempuh sebagai respons atas kritik yang menyatakan grup militan di eropa menggunakan jejaring sosial tersebut untuk propaganda dan merekrut orang.

Direktur Manajemen Kebijakan Global Monika Bickert dan Manajer Kebijakan Kontra-Terorisme Brian Fishman, menyatakan Facebook menggunakan kecerdasan buatan (AI) seperti pencocokan gambar dan pemahaman bahasa untuk mengidentifikasi dan menghapus konten secara cepat, seperti dilansir dari Reuters.

Kementerian Dalam Negeri Britania Raya menyambut kerja Facebook itu dan berharap perusahaan teknologi dapat melangkah lebih jauh.

“Termasuk menggunakan solusi teknis agar konten teroris dapat diidentifikasi dan dihapus sebelum tersebar luas. Dan, terutama, mencegahnya terunggah,” kata juru bicara kementerian.

Negara-negara yang terdampak aksi pengeboman dan penembakan oleh militan selama beberapa tahun belakangan, seperti Jerman, Prancis dan Inggris Raya, menekan Facebook dan penyedia media sosial lainnya seperti Google dan Twitter untuk bertindak lebih banyak dalam menghapus konten militan dan ujaran kebencian.

Pemerintah bahkan mengancam akan mengenakan denda dan menghapus perlindungan hukum yang luas yang selama ini didapat Facebook terhadap konten yang diunggah penggunanya.

Facebook menggunakan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan gambar sehingga mereka dapat melihat apakah foto atau video yang diunggah berasal dari unggahan sebelumnya yang terindikasi sebagai akun teroris, kata Facebook dalam blog mereka.

YouTube, Facebook, Twitter dan Microsoft tahun lalu membuat database bersama berupa sidik jari digital yang secara otomatis diberikan untuk video atau foto konten militan untuk membantu mereka mengidentifikasi konten yang sama di platform mereka.

Facebook sekarang menganalisis teks yang sudah dihapus yang berisi pujian atau dukungan organisasi militan, untuk mengembangkan sinyal berbasis tulisan dalam mengenali propaganda.

Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Britania Raya Theresa May dan Presiden Prancis meluncurkan kampanye bersama untuk mengejar “teroris dan pelaku kriminal” di internet serta membasmi materi radikal.

“Kampanye kami akan termasuk menciptakan tanggung jawab hukum bagi perusahaan teknologi jika mereka gagal mengambil langkah penting menghapus konten yang tidak bisa diterima,” kata May dalam konferensi pers bersama.

Kantor Presiden Prancis tidak berkomentar atas pernyataan dari Facebook itu.