Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Riset OECD: Murid Indonesia yang Mampu Matematika 1 Persen

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada di luar kelas menunggu jaringan kembali normal sementara siswa lainnya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA
Sejumlah siswa SMA Negeri 4 Medan berada di luar kelas menunggu jaringan kembali normal sementara siswa lainnya mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, di Medan, Sumatera Utara, Senin, 1 April 2019. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD  merilis hasil Program Penilaian Siswa Internasional biasa disingkat PISA 2018 di Paris, Selasa, 3 Desember 2019. 

Program tersebut menilai kemampuan membaca, matematika dan sains siswa berumur 15 tahun di 79 negara. Penilaian tersebut dilakukan tiap tiga tahun sekali.

Pada penilaian PISA 2018, Cina melesat menempati peringkat pertama, menggeser Singapura yang kali ini menempati peringkat kedua.

Bagaimana dengan Indonesia? Hasilnya tidak jauh berbeda sejak pertama kali mengikuti penilaian internasional tersebut pada 2001. Indonesia konsisten berada pada posisi papan bawah.

Skor kemampuan siswa Indonesia dalam membaca 371, jauh di bawah rata-rata OECD yakni 487. Untuk skor  matematika yakni 379, sedangkan skor rata-rata OECD 487. Untuk sains skor siswa Indonesia yakni 389, jauh di bawah skor rata-rata OECD yakni 489.

Laporan OECD tersebut juga menunjukkan bahwa sedikit siswa Indonesia yang memiliki kemampuan tinggi dalam satu mata pelajaran, dan pada saat bersamaan sedikit juga siswa yang meraih tingkat kemahiran minimum dalam satu mata pelajaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, meminta agar tidak mengesampingkan penurunan skor PISA Indonesia tersebut. "PISA merupakan konfirmasi dari masalah literasi yang sebenarnya, yang sudah kita ketahui bersama," kata Nadiem.

Mendikbud juga menambahkan bahwa perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan, untuk menindaklajuti hasil PISA tersebut.

Dari hasil PISA tersebut, terungkap bahwa hanya 30 persen anak Indonesia yang memiliki kemampuan membaca tingkat dua. Jauh dari rata-rata OECD yakni 77 persen. Kemampuan membaca tingkat dua tersebut, contohnya seperti dapat mengidentifikasi ide utama dalam teks sedang hingga panjang, sampai mencari informasi berdasarkan kriteria eksplisit.

Untuk bidang matematika, hanya 28 persen siswa Indonesia yang mencapai kemahiran tingkat dua, yang mana rata-rata OECD yakni 76 persen. Dalam tingkatan itu, siswa dapat menafsirkan dan mengenali tanpa adanya instruksi langsung dan mengetahui bagaimana situasi dapat direpresentasikan secara matematis.

Siswa Indonesia yang menguasai kemampuan matematika tingkat tinggi (tingkat lima ke atas) hanya satu persen, sedangkan rata-rata OECD sebanyak 11 persen.

Untuk bidang sains, sekitar 40 persen siswa Indonesia mencapai level dua, bandingkan dengan rata-rata OECD yakni 78 persen. Pada kemampuan tingkat dua, siswa dapat mengenali penjelasan yang benar untuk fenomena ilmiah yang dikenal dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi, dalam kasus-kasus sederhana.

Hasil kajian PISA tersebut, juga mengungkap bahwa anak-anak yang beruntung atau secara ekonomi mampu lebih unggul dari anak-anak yang kurang mampu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Contohnya dalam kemampuan membaca, anak-anak dari keluarga mampu unggul dengan skor 52 pada PISA. Anak-anak keluarga mampu juga lebih unggul di matematika dan sains.

Hanya sekitar 14 persen, siswa kurang beruntung yang sanggup meraih kemampuan skor tinggi dalam kemampuan membaca.

Dari laporan itu terungkap, bahwa 64 persen siswa dari keluarga miskin bersekolah di sekolah yang kurang baik pula, kekurangan guru dan bahan ajar.

Kondisi tersebut berbeda dengan anak-anak dari keluarga mampu, yang memiliki kemampuan baik, bersekolah di sekolah yang baik pula, dan memiliki guru yang bersertifikasi serta lebih banyak lulusan magister. Sekolah yang baik itu, memiliki akses akan bahan ajar memadai. Jumlahnya sekitar 31 persen.

Persentase itu jauh di atas rata-rata OECD, yaitu 34 persen siswa belajar di sekolah kurang baik, dan 18 persen di sekolah yang baik.

Iklim sekolah di Tanah Air, juga tidak lebih baik. Sebanyak 41 persen siswa dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan.

Guru juga membutuhkan waktu lebih lama, untuk membuat siswanya diam sebelum memulai pelajaran. Selain itu, sebanyak 21 persen membolos dan 52 persen lainnya datang terlambat ke sekolah.

Laporan OECD tersebut juga menyebut ada korelasi antara perundungan yang dialami dengan siswa yang membolos sekolah. 

 
Laporan PISA itu juga menjelaskan bahwa rata-rata anak Indonesia, masih mempunyai cita-cita yang sama dengan generasi sebelumnya.

Siswa yang memiliki kemampuan dalam matematika, mempunyai cita-cita menjadi insinyur atau ilmuwan.

Siswa yang memiliki kemampuan tinggi dalam sains, berharap bisa menjadi dokter. Hanya sekitar satu persen siswa, yang ingin bekerja di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), seperti yang digeluti "Mas Menteri" Nadiem Makarim sebelum menjadi Mendikbud.

Kepala Balitbang Kemendikbud, Totok Suprayitno, mengatakan siswa pada usia 15 tahun belum benar-benar tahu ingin menjadi apa pada masa depan. Meski demikian, Totok sepakat bahwa perlu adanya upaya mengenalkan profesi lain kepada siswa.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendikbud Sebut Masih Ada Daerah Belum Siap Laksanakan PPDB

12 jam lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Kemendikbud Sebut Masih Ada Daerah Belum Siap Laksanakan PPDB

Kemendikbud meminta pemerintah daerah langsung mengevaluasi setelah PPDB dilaksanakan.


Kemendikbud Jelaskan Dua Kendala dalam PPDB 2024

13 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kemendikbud Jelaskan Dua Kendala dalam PPDB 2024

Ada sejumlah temuan kasus kecurangan PPDB 2024.


Nita, Single Parent yang Sukses Mendirikan Dua Salon

4 hari lalu

Nita Zahro
Nita, Single Parent yang Sukses Mendirikan Dua Salon

Nita Zahro, seorang single parent berusia 35 tahun, telah membuktikan bahwa keberanian dan tekad dapat mengubah kehidupan


Seratusan Emak-emak Demo, Sebut PPDB Kota Depok Amburadul dan Tuntut Transparansi

7 hari lalu

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa PPDB di SMAN 4 Depok di Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Seratusan Emak-emak Demo, Sebut PPDB Kota Depok Amburadul dan Tuntut Transparansi

Seperti juga unjuk rasa yang telah mereka lakukan setahun lalu, massa DKR menilai banyak persoalan dalam proses PPDB, termasuk pada tahun ini.


Peretasan Pusat Data Nasional Sementara, Website Kemendikbud jadi Korban

8 hari lalu

Dari kiri Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangarepan, Direktur _Network dan IT Solution_ Telkom Sigma Herlan Wijanarko (kemeja biru), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria (batik) melakukan konferensi pers pembobolan Pusat Data Sementara di Surabaya yang berimbas ke 210 instansi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Peretasan Pusat Data Nasional Sementara, Website Kemendikbud jadi Korban

Website milik Kemendikbud menjadi korban peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).


Cegah Gratifikasi PPDB 2024, Irjen Kemendikbud Minta Masyarakat Pantau Bersama

9 hari lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cegah Gratifikasi PPDB 2024, Irjen Kemendikbud Minta Masyarakat Pantau Bersama

Irjen Kemendikbud Imbau Masyarakat Pantau Bersama PPDB 2024


Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

10 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

Bamsoet mengaku sempat berbincang dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung DPR, Jakarta, tahun lalu.


Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

10 hari lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) memberi informasi bagaimana cara melaporkan praktik kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.


Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

11 hari lalu

(Ki-ka) Kasatgas Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indira Malik, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Leksono, Perencanaan Ahli Muda pada Sub  Koordinator dan Monev Pembangunan Daerah Kemendagri  Benjamin Sibarani, Inspektur JenderalKemendikbud Ristek Chatarina Maulina Girsang dan anggotanya, serta Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman Republik Indonesia Diah Suryaningrum di Hotel Sutasoma, Jakarta Selatan pada Jumat, 21 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Kemendikbud Sebut Belum Ada Temuan Kecurangan PPDB 2024 Jalur Prestasi Selain di Sumsel

Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan menemukan 7 SMA di Palembang yang terindikasi melakukan kecurangan PPDB di jalur prestasi.


Thailand Incar Keanggotaan BRICS dan OECD

11 hari lalu

Pasar Terapung di Bangkok, Thailand (Pixabay)
Thailand Incar Keanggotaan BRICS dan OECD

Thailand mengincar keanggotaan di BRICS pada pertemuan puncak selanjutnya dan sedang menyusun peta jalan aksesi OECD.