Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Seratusan Emak-emak Demo, Sebut PPDB Kota Depok Amburadul dan Tuntut Transparansi

image-gnews
Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa PPDB di SMAN 4 Depok di Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa PPDB di SMAN 4 Depok di Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Seratusan orang yang didominasi ibu-ibu berunjuk rasa tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di depan SMA Negeri 4 Depok di Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Selasa 25 Juni 2024. Massa emak-emak yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) tersebut memilih lokasi itu yang adalah Sekretariat Musyawarah Kerja Kepala SMA Negeri Kota Depok. 

Unjuk rasa menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB Jalur Zonasi. Seperti juga unjuk rasa yang telah mereka lakukan setahun lalu, DKR menilai banyak persoalan dalam proses PPDB, termasuk pada tahun ini. 

"Saya tidak mengerti kenapa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki amburadulnya PPDB setiap tahun. Ada apa ini? Kami ingin transparansi pada proses PPDB," kata Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, di lokasi unjuk rasa.

Roy menunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang seharusnya melakukan perbaikan. Tapi yang terjadi, menurutnya, sebaliknya. "Akibatnya permasalahan PPDB tiap tahunnya tidak pernah selesai," kata Roy.

Menurutnya, sekolah negeri yang mendapatkan subsidi 100 persen dari negara harus bisa mengakomodir seluruh siswa dari keluarga miskin. Ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menegaskan fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara.

Namun, Roy melanjutkan, kenyataannya di Kota Depok saat ini siswa miskin dibatasi jumlahnya untuk bisa ditampung di sekolah yang disubsidi pemerintah. Akibatnya banyak yang tidak diterima dan harus menanggung beban lebih berat untuk bisa tetap melanjutkan pendidikannya atau bahkan terancam putus sekolah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa tentang pelaksanaan PPDB di depan SMAN 4 Depok Jalan Jeruk Raya, Tapos, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah

Satu orang tua calon peserta didik baru yang ikut berunjuk rasa, Rina, 34 tahun, mengatakan kalau anaknya mendaftar ke SMAN 4 Depok lewat Jalur Zonasi tapi tidak diterima. Hasil pengukuran garis udara antara sekolah dan rumahnya 794 meter.

Rina menyatakan mengandalkan jalur zonasi itu ketimbang jalur lainnya seperti Jalur Prestasi di SMAN yang sama. Sementara, untuk mendaftar ke sekolah lain jelas lebih kecil peluangnya. "Kasihan anak saya, dia pengen masuk negeri," katanya.

Di antara aneka poster dan tuntutan yang disuarakan dalam unjuk rasa itu adalah seruan usut tuntas mafia PPDB. Ada juga yang mempertanyakan pengumuman PPDB SMA/SMK terlambat. Atau, tuntutan sekolah negeri untuk siswa miskin. 

Pilihan Editor: Reuters Institute News Digital Report 2024 Ungkap Publik yang Lebih Tertarik ke Konten Video, Tinggalkan Berita

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

19 jam lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Alasan Pemprov DKI Lakukan Cleansing Guru Honorer di Jakarta

1 hari lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Alasan Pemprov DKI Lakukan Cleansing Guru Honorer di Jakarta

Ramai 107 guru honorer di DKI Jakarta terkena kebijakan cleansing. Lantas, apakah tujuannya?


Dinas Pendidikan Jakarta Langsung Implementasikan Penghapusan Jurusan di SMA Tahun Ini

1 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Dinas Pendidikan Jakarta Langsung Implementasikan Penghapusan Jurusan di SMA Tahun Ini

Dinas Pendidikan Jakarta langsung mengimplementasikan kebijakan penghapusan jurusan sesuai dengan Permendikbudristek.


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

1 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

1 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

1 hari lalu

Ilustrasi sekolah diliburkan dan pemberlakuan belajar jarak jauh untuk menekan virus corona. ANTARA/Mohammad Ayudha
DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

P2G mengatakan sampai saat ini sudah ada 107 laporan yang masuk soal pemecatan guru honorer. Laporan itu berasal dari guru jenjang SD, SMP hingga SMA.


Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

1 hari lalu

Guru honorer menangis saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

Berikut sederet permasalahan yang dialami guru honorer selain cleansing.


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

2 hari lalu

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

Ikatan Lintas Pegawai PTN Baru berharap di ujung kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin hak mereka menjadi PNS akhirnya bisa dipenuhi.