TEMPO.CO, Depok - Seratusan orang yang didominasi ibu-ibu berunjuk rasa tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di depan SMA Negeri 4 Depok di Jalan Jeruk Raya, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Selasa 25 Juni 2024. Massa emak-emak yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) tersebut memilih lokasi itu yang adalah Sekretariat Musyawarah Kerja Kepala SMA Negeri Kota Depok.
Unjuk rasa menuntut siswa miskin masuk sekolah negeri dan transparansi PPDB Jalur Zonasi. Seperti juga unjuk rasa yang telah mereka lakukan setahun lalu, DKR menilai banyak persoalan dalam proses PPDB, termasuk pada tahun ini.
Baca Juga:
"Saya tidak mengerti kenapa Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki amburadulnya PPDB setiap tahun. Ada apa ini? Kami ingin transparansi pada proses PPDB," kata Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, di lokasi unjuk rasa.
Roy menunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang seharusnya melakukan perbaikan. Tapi yang terjadi, menurutnya, sebaliknya. "Akibatnya permasalahan PPDB tiap tahunnya tidak pernah selesai," kata Roy.
Menurutnya, sekolah negeri yang mendapatkan subsidi 100 persen dari negara harus bisa mengakomodir seluruh siswa dari keluarga miskin. Ini sesuai dengan amanat konstitusi yang menegaskan fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara.
Namun, Roy melanjutkan, kenyataannya di Kota Depok saat ini siswa miskin dibatasi jumlahnya untuk bisa ditampung di sekolah yang disubsidi pemerintah. Akibatnya banyak yang tidak diterima dan harus menanggung beban lebih berat untuk bisa tetap melanjutkan pendidikannya atau bahkan terancam putus sekolah.
Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa tentang pelaksanaan PPDB di depan SMAN 4 Depok Jalan Jeruk Raya, Tapos, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Satu orang tua calon peserta didik baru yang ikut berunjuk rasa, Rina, 34 tahun, mengatakan kalau anaknya mendaftar ke SMAN 4 Depok lewat Jalur Zonasi tapi tidak diterima. Hasil pengukuran garis udara antara sekolah dan rumahnya 794 meter.
Rina menyatakan mengandalkan jalur zonasi itu ketimbang jalur lainnya seperti Jalur Prestasi di SMAN yang sama. Sementara, untuk mendaftar ke sekolah lain jelas lebih kecil peluangnya. "Kasihan anak saya, dia pengen masuk negeri," katanya.
Di antara aneka poster dan tuntutan yang disuarakan dalam unjuk rasa itu adalah seruan usut tuntas mafia PPDB. Ada juga yang mempertanyakan pengumuman PPDB SMA/SMK terlambat. Atau, tuntutan sekolah negeri untuk siswa miskin.
Pilihan Editor: Reuters Institute News Digital Report 2024 Ungkap Publik yang Lebih Tertarik ke Konten Video, Tinggalkan Berita
