Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pesan Ilmuwan Muda untuk Jokowi: BRIN Jangan Menjadi Alat Politik Kekuasaan

Reporter

image-gnews
Presiden Jokowi menghadiri Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020 di Puspitek, Serpong Kota Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020. Turut hadir Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Paratikno dan Menteri Bambang Brodjonegoro. TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi menghadiri Rakornas Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Tahun 2020 di Puspitek, Serpong Kota Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020. Turut hadir Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Paratikno dan Menteri Bambang Brodjonegoro. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah lewat keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan persetujuan dari DPR RI telah memutuskan untuk melebur Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ke depan hanya akan ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek serta tambahan sebuah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bersifat otonom.

Merespons keputusan itu, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) membuat pernyataan sikap berisi tiga pesan kepada pemerintah. Yang pertama meminta nama serta fungsi sains dan teknologi tetap ada pasca-peleburan Kemenristek ke Kemendikbud. Sains dan teknologi, ditegaskan ALMI, harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan Indonesia.

Baca juga:
Sah, Kemenristek Dilebur ke Kemendikbud, Ini Kata Menristek Bambang Brodjonegoro

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus tetap berinovasi kebijakan pengembangan sains dan teknologi," bunyi bagian dari isi pernyataan itu yang diterima Tempo.co, Sabtu 10 April 2021. "Inovasi kebijakan tersebut mendorong kuantitas dan kualitas penelitian serta mengembangkan SDM sains dan teknologi."

Di sisi lain, lembaga baru hasil bentukan dari BRIN diharap didesain mencegah tumpang tindih yang tidak perlu, dan menghindari persengketaan di kemudian hari. Desain tersebut juga memastikan bahwa implementasi pengembangan sains dan teknologi berjalan cepat sesuai koridor kebijakan yang ada.

"Sebagai contoh, Jerman memiliki The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) dan DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) yang memiliki fungsi dan kapasitas berbeda namun keduanya tetap saling bersinergi."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Butir pernyataan sikap yang kedua adalah instrumentalisasi sains dan teknologi. Negara, menurut ALMI, perlu mendorong pemanfaatan sains dan teknologi sembari menegaskan posisi negara untuk tidak menjadikan lembaga riset, universitas, dan pendidikan tinggi sebagai institusi korporatisme negara (state corporatism). Konsekuensi dari korporatisme negara adalah tunduk kepada kepentingan politik kekuasaan dan pasar.

Yang ketiga, menyatakan kelembagaan baru perlu membentuk lingkungan yang memberdayakan untuk pengembangan sains dan teknologi yang berkelanjutan. Selain proses transisi yang baik, di antaranya dengan pemetaan lembaga-lembaga yang akan dikoordinasikan dan/atau digabungkan di bawah BRIN, pemerintah ditekankan agar mendesain fungsi dan tugas BRIN.

Baca juga:
Rombak Organisasi BRIN, Menristek Jelaskan Nasib LIPI dan BPPT

Sebagai contoh, pemerintah perlu menyusun desain apakah BRIN akan melaksanakan riset substantif—seperti The French National Center for Scientific Research di Prancis—atau menjadi penyalur dana riset seperti the National Science Foundation di Amerika Serikat. "Atau kombinasi dari keduanya?" kata ALMI.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Guru Besar UGM Diteror Berulang Kali Usai Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat, Prof Koentjoro: Saya Tidak Pernah Takut

13 menit lalu

Profesor Koentjoro Ketua Dewan Guru Besar UGM menunjukkan teror yang diterimanya usai lakukan aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat di Balairung UGM. Foto: Michelle Gabriela/TEMPO
Guru Besar UGM Diteror Berulang Kali Usai Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat, Prof Koentjoro: Saya Tidak Pernah Takut

Prof Koentjoro Guru Besar UGM dapat teror berulang kali usai aksi Petisi Bulaksumur dan Kampus Menggugat. "Saya tidak pernah takut," katanya.


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

20 menit lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

1 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

Dalam sebulan terakhir sejak Pemilu 2024, sejumlah pihak melakukan demonstrasi di depan Gedung KPU. Siapa saja mereka, dan apa tuntutannya?


Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Menantu Jokowi Niat Maju Pilgub Sumut, Bisakah Edy Rahmayadi atau Musa Rajeksah Kalahkan Bobby Nasution?

Pilgub Sumut akan seru, bisakah mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, eks Wagub Musa Rajekshah kalahkan menantu Jokowi, Bobby Nasution?


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

1 jam lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

1 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Ulang Netral Tanpa Jokowi

Eks Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini, setelah menjadi salah satu motor unjuk rasa protes indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

2 jam lalu

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Massa mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) berkomunikasi dengan pedagang saat meninjau Pasar Gelugur di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), Jumat (15/3/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Dua Insiden Saat Kunker Jokowi di Sumut Ini Menyeret Nama Paspampres

Saat kunker Jokowi di Sumatra Utara terjadi dua insiden yang menyeret nama Paspampres. Apa saja insiden itu? Bagaimana pula respons Paspampres?


Kemarau Mundur, Kapan Musim Hujan di Indonesia Selesai?

3 jam lalu

Umat muslim menggunakan perahu untuk berangkat melaksanakan salat Tarawih di Masjid Riyadhul Abidin, Ulu Gedong, Jambi, Jumat, 15 Maret 2024. Banjir yang telah merendam kawasan itu sejak tiga bulan terakhir dan melumpuhkan akses jalan darat tidak menyurutkan umat muslim setempat untuk melaksanakan ibadah salat Tarawih berjamaah di masjid. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Kemarau Mundur, Kapan Musim Hujan di Indonesia Selesai?

Musim hujan di Indonesia masih akan terus berlangsung selama Maret 2024


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

3 jam lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.