TEMPO.CO, Jakarta - Pada puncak peringatan Hari Meteorologi Dunia ke 72, Presiden Joko Widodo mengakui fenomena perubahan iklim yang tengah berlangsung saat ini di seluruh penjuru dunia semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan.
"Frekuensi, intensitas dan durasi bencana geohidrometeorologi akan makin meningkat. Daya adaptabilitas tanaman dan produktivitas tanaman semakin menurun dan ini mengancam ketahanan pangan di negara kita," kata Jokowi, Rabu, 30 Maret 2022, seperti dikutip dari siaran pers yang dibagikan BMKG.
Pada acara yang berjudul Expose Nasional Monitoring & Adaptasi Perubahan Iklim itu, Jokowi mengatakan, Indonesia adalah satu dari banyak negara yang terdampak perubahan iklim. Adapun sejumlah dampak yang dihadapi negara lain, di antaranya terjadinya peningkatan suhu udara, suhu muka air laut yang menghangat dan terjadi laju kenaikan muka air laut yang membahayakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Jokowi menyampaikan sejumlah pesan kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Pertama, diameminta perhatian serius terhadap informasi cuaca dan perubahan iklim yang diberikan BMKG dan instansi terkait lainnya. "Kemudian formulasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cepat serta siapkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim."
Kedua, Jokowi meminta jajarannya mengembangkan sistem peringatan dini yang andal dengan menyediakan data dan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika secara cepat dan akurat. Ketiga, Jokowi menekankan untuk melakukan sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan. Bekas wali kota dan gubernur itu menginginkan jajarannya melakukan edukasi, literasi dan advokasi berkelanjutan.
Secara khusus dia juga menginstruksikan inovasi memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, big data, high performance computing untuk membangun kesadaran, ketangguhan, partisipasi masyarakat. "Kapasitas dan ketangguhan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus terus ditingkatkan agar masyarakat mampu merespons dengan cepat potensi risiko bencana," tuturnya.
Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa 2 November 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas/Handout
Terakhir, Jokowi meminta perkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, swasta, dan berbagai elemen bangsa lainnya dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.
Presiden ke-5 Indonesia, juga saat ini Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, sebagai pembicara kunci, mengimbau kepada kepala daerah agar meningkatkan kesadaran terhadap perubahan iklim global. Setiap kebijakan pembangunan diharapkannya benar-benar dirancang berdasarkan pemahaman terhadap berbagai kemungkinan terjadinya bencana alam.
"Aksi mitigasi harus dilakukan secara detail dan semua harus diperhitungkan, termasuk tata ruang kawasan serta kecepatan dalam bertindak," kata Megawati.
Apa kata BMKG dan BMKG Dunia