TEMPO.CO, Jakarta -Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) menyatakan Presiden Joko Widodo tidak mengetahui tentang revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
“Kami baru saja beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo membahas carut- marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Istana Merdeka,” ujar Dewan Pengarah APPI, Doni Koesoema, dalam rilisnya Senin, 30 mei 2022.
Dalam pertemuan itu, pihaknya membicarakan sejumlah persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional, terutama terkait RUU Sisdiknas. Menurut Doni, ketika sedang membahas RUU Sisdiknas, Presiden Joko Widodo tak mengetahui tentang revisi aturan tersebut.
"Yang sangat mengejutkan bagi kami, dalam pertemuan hari ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas," kata Doni.
Oleh karenanya, kata dia, Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim guna meminta penjelasan terkait hal itu.
Doni menyebut mendukung visi dan misi presiden untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa.
Adapun Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menilai perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari semangat gotong royong akan merugikan bila terus dilanjutkan. "Malah merusak legasi presiden dan ke depan akan menyulitkan para guru," ujarnya.
Alpha Amirrachman, Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah menambahkan Jokowi juga menyatakan setuju bahwa seharusnya ada peta jalan atau road map pendidikan terlebih dahulu sebelum pembahasan RUU Sisdiknas. "Itu untuk mengetahui mau dibawa ke mana pendidikan kita sebelum pembahasan RUU Sisdiknas,” ujarnya.
APPI merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang melayani anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aliansi ini merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Tamansiswa.
Hadir dalam pertemuan tersebut Alpha Amirrachman (Sekjen Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah), Z. Arifin Junaidi (Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU)), David J. Tjandra (Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (BP-MPK), Romo Darmin Mbula OFM (Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK)), Unifah Rosyidi (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Doni Koesoema A. Pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pengarah APPI.
Baca juga: Guru Besar IPB Ungkap 72 Persen Tanah Pertanian di Indonesia Sakit
