Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemendikbudristek Luncurkan e-Rapor untuk Murid SD, Seperti Apa?

image-gnews
Ekspresi murid SD Muhammadiyah 20 Surabaya ketika Indonesia merdeka saat pementasan teatrikal Peristiwa Rengasdengklok di halaman SD Muhammadiyah 20 Surabaya, Jawa Timur, Jumat 16 Agustus 2019. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Ekspresi murid SD Muhammadiyah 20 Surabaya ketika Indonesia merdeka saat pementasan teatrikal Peristiwa Rengasdengklok di halaman SD Muhammadiyah 20 Surabaya, Jawa Timur, Jumat 16 Agustus 2019. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 30 November 2022 lalu telah meluncurkan e-Rapor Kurikulum Merdeka bagi jenjang pendidikan sekolah dasar (KM SD).

E-Rapor merupakan media yang dapat membantu guru dan satuan pendidikan dalam melaporkan hasil pembelajaran peserta didik untuk dikomunikasikan kepada orang tua. Lantas, bagaimana mekanisme e-Rapor SD ini bekerja? 

Dilansir ditpsd.kemdikbud.go.id, e-rapor SD adalah aplikasi/ perangkat lunak berbabis web yang berperan dalam manjaemen penilaian dan menyusun laporan capaian kompetisi peserta didik (Rapor) dalam satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang menerapkan Kurikulum Merdeka.  e-Rapor SD dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah sistem penilaian atau asesmen yang telah termuat dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Tahun 2022 serta Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tahun 2022. 

e-Rapor KM SD dapat didownload dan digunakan secara gratis bagi seluruh sekolah jenjang Sekolah Dasar di indonesia yang telah melaksanakan Kurikulum Merdeka baik melalui Program Sekolah Penggerak maupun Pelaksana Kurikulum

e-Rapor KM SD dikembangkan oleh Tim Pengembang e-Rapor Direktorat Sekolah Dasar, Kemendikbudristek. Perangkat ini terintegerasi langsung dengan aplikasi Dapodik melalui web service yang telah disediakan Dapodik. Oleh sebab itu, e-Rapor SD memberikan kemudahan bagi guru selaku tenaga didik yang langsung berinteraksi dengan siswa dan siswi. 

Keberadaan perangkat ini memudahkan khususnya dalam urusan administrasi. Sebab, e-Rapor terhubung langsung dengan Dapodik sehingga guru tidak perlu menginput data peserta didik secara manual. e-Rapor SD hadir dalam bentuk aplikasi yang dikembangkan secara sederhana supaya mudah digunakan. 

Sebelumnya, dilansir 2022.lpmpjateng.go.id, 2022. aplikasi e-Rapor SD telah diujicobakan pada bulan Juli 2019 dengan melibatkan LPMP, Pusat Teknologi dan Komunikasi Kemendikbud, dan praktisi pendidikan. Pada Agustus 2019, aplikasi tersebut telah disosialisasikan kepada 68 kabupaten/kota di 34 provinsi, dengan masing-masing sebanyak 15 SD dengan sasaran sebanyak 1.020 SD. 

NAOMY A. NUGRAHENI 

Baca juga: Kota Tangerang Akan Terapkan Sistem e-Rapor di Sekolah

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PSPK: UKT Mahal Paling Merugikan Kelompok Rentan Miskin

2 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
PSPK: UKT Mahal Paling Merugikan Kelompok Rentan Miskin

PSPK mengatakan biaya UKT yang tinggi paling merugikan kelompok rentan miskin.


PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

2 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.


Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

3 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Komisi X DPR Bilang akan Advokasi Anggaran Pendidikan Supaya Lebih Efektif

JPPI menilai anggaran pendidikan 20 persen digunakan secara suka-suka oleh pemerintah.


Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

3 hari lalu

Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Jaroslav Doleek, kedua dari kanan, meresmikan Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Selasa, 29 Oktober 2024 (TEMPO/Shinta Maharani)
Republik Cek Buka Kantor Konsulat di UGM

Kedutaan Besar Republik Cek membuka Kantor Perwakilan Konsulat Jenderal Kehormatan di UGM untuk memperkuat kerja sama pendidikan dan budaya.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

3 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.


Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

3 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
Ketua Komisi Pendidikan DPR Sebut Wajib Belajar 13 Tahun Belum Punya Payung Hukum

Hetifah mengatakan rencana pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun mendapat dukungan dari Komisi X DPR.


Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

3 hari lalu

Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia dan Perwakilan Provinsi Kaluga, Rusia, menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha Indonesia di The Plaza Office Tower, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Provinsi Kaluga Rusia Dorong Kerja Sama Ekonomi dengan Indonesia

Provinsi Kaluga, Rusia, mendorong kerja sama ekonomi dengan Indonesia.


Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

3 hari lalu

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan saat ini rencana implementasi wajib belajar 13 tahun belum memiliki payung hukum


Debat Kedua Pilkada Jakarta, 3 Cawagub Kompak Sebut DKI Masih Butuh Sistem Zonasi Sekolah

4 hari lalu

Calon Wakil Gubernur Jakarta (dari kiri), Suswono, Kun Wardhana, dan Rano Karno, tampil dalam debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 27 Oktober 2024 Cuplikan YouTube KPU DKI Jakarta
Debat Kedua Pilkada Jakarta, 3 Cawagub Kompak Sebut DKI Masih Butuh Sistem Zonasi Sekolah

Kelanjutan sistem zonasi sekolah dibahas lantaran masih banyak kelurahan, dari total 267 kelurahan di DKI, yang belum memiliki SMP dan SMA/SMK.


Hari-hari Kegiatan Nadiem Makarim Usai Purnatugas

7 hari lalu

Nadiem Makarim dan Franka Franklin membaca dan bermain dengan anak-anak mereka. Foto: Instagram/@frankamakarim.
Hari-hari Kegiatan Nadiem Makarim Usai Purnatugas

Nadiem Makarim mengatakan ingin beristirahat setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.