Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mewaspadai Dampak Fenomena El Nino Akibat Suhu Permukaan Laut Naik, Kekeringan, dan Pelayanan Publik

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Petani menapi bulir gabah di daerah terdampak genangan Waduk Jatigede, Desa Cibogo, Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, 7 Agustus 2015. Kemarau panjang akibat dampak El Nino diprediksikan bakal mempengaruhi stok beras di masa paceklik di awal tahun depan. Idealnya Bulog memiliki stok 2,5 juta ton beras pada akhir tahun. TEMPO/Prima Mulia
Petani menapi bulir gabah di daerah terdampak genangan Waduk Jatigede, Desa Cibogo, Darmaraja, Sumedang, Jawa Barat, 7 Agustus 2015. Kemarau panjang akibat dampak El Nino diprediksikan bakal mempengaruhi stok beras di masa paceklik di awal tahun depan. Idealnya Bulog memiliki stok 2,5 juta ton beras pada akhir tahun. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI meminta seluruh jajaran dalam Pemerintah Indonesia untuk memikirkan strategi yang matang mengatasi El Nino yang diprediksi akan terjadi mulai bulan Juni 2023, sekaligus mencegah imbas fenomena tersebut pada keberlangsungan hidup masyarakat.

“Sudah seharusnya kita mulai bersiap-siap menghadapi dampak dari El Nino dan perlu menyiapkan langkah antisipasi supaya dampak El Nino ini, tidak menimbulkan kerawanan sosial dan kerawanan ekonomi baik jangka pendek ataupun jangka panjang,” kata Pimpinan dan Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026 Yeka Hendra Fatika dalam Diskusi Fenomena El Nino: Dampak dan Solusi Terhadap Pelayanan Publik yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.

Yeka menuturkan pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik akibat dampak dari fenomena El Nino.

Upaya pencegahan itu perlu segera dibuat supaya tidak mengulangi bencana kekeringan akibat El Nino pada tahun 2015-2016, yang menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas hutan dan lahan yang terbakar sepanjang 2015 mencapai 2,61 juta hektare (Ha).

Jumlah itu hampir setara dengan akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2016-2019 yakni 2,78 juta hektare atau sekitar 111 ribu hektare lahan pertanian juga mengalami kekeringan, dengan total kerugian sekitar Rp220 triliun.

“Di awal tahun 2023 Presiden Jokowi memberi arahan pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau. Terutama antisipasi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan kerawanan pangan akibat kegagalan panen,” ujar dia.

Baca juga: La Nina dan El Nino, Ini Dampaknya Bagi Masyarakat

BMKG prediksi El Nino berpotensi terjadi hingga 60 persen

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut dirinya menilai bahwa prakiraan yang dikeluarkan oleh BMKG soal peluang terjadinya El Nino sebesar 50 hingga 60 persen yang diprediksi mulai meningkat pada bulan Agustus dan bertahan hingga akhir tahun, sudah cukup jadi peringatan diri yang berguna dalam mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem yang berasosiasi dengan bencana kekeringan, kebakaran hutan hingga kegagalan panen.

Prediksi awal terjadinya El Nino, katanya, sangat bermanfaat dalam membantu perencanaan dan pengelolaan berbagai sektor seperti sumber daya air, energi, transportasi, pertanian, kehutanan, peternakan serta menghindari atau mengurangi potensi kerugian yang lebih besar.

Yeka turut mengingatkan pula bahwa cuaca panas, erat kaitannya dengan perubahan pada perilaku manusia. Cuaca yang panas berkaitan dengan peningkatan agresivitas, kekerasan, sekaligus menurunkan suasana hati (mood) manusia.

Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh University of California, Yeka mengatakan tingkat kekerasan dan kriminalitas ikut naik seiring meningkatnya suhu menjadi panas. Dengan demikian, hal ini harus dijadikan perhatian serius oleh pemerintah.

“Kemudian kaitannya dengan kualitas pelayanan publik, ketika cuaca panas mendera, dan jika tidak dilakukan upaya mitigasi yang baik maka dapat menyebabkan tindakan negatif yang dilakukan oleh petugas pengelola pengaduan kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi indeks kepuasan pelanggan terhadap produk layanan yang kita miliki,” ucapnya.

Pilihan Editor: Antisipasi Kelangkaan Pangan Akibat El Nino, Mendag Zulhas Buka Opsi Impor Beras

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Layanan Kesehatan Faskes Pertama Belum Optimal, Ombudsman Temukan Maladministrasi di 4 Provinsi

3 jam lalu

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Direktur Utama BPJS Ghufron Mukti, Dirjen Kesehatan Masyarakat Maria Endang dalam konferensi pers usai acara penyampaian hasil systemic review dengan tajuk 'Tata Laksana Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)' di Gedung Ombudsman RI, pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Layanan Kesehatan Faskes Pertama Belum Optimal, Ombudsman Temukan Maladministrasi di 4 Provinsi

Ombudsman RI menilai layanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), belum optimal. Sejumlah maladministrasi pelayanan kesehatan pada FTKP ditemukan di empat provinsi yaitu Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.


Soroti Sejarah Hukum Kampung Tua di Rempang, Ombudsman: Ini Unik

3 jam lalu

Sejumlah warga melintas di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 22 September 2023. Sebanyak empat kampung yakni Kampung Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, Pasir Panjang, dan Blonkeng dari 16 kampung tua terdampak relokasi tahap pertama dalam pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang. ANTARA/Teguh Prihatna
Soroti Sejarah Hukum Kampung Tua di Rempang, Ombudsman: Ini Unik

Pada 2007 telah direkomendasikan untuk mempertahankan kawasan kampung tua di Rempang agar tidak masuk dalam pengembangan kawasan.


Gerakan Penanganan Dampak El Nino, Kementan: Dilakukan di 500 Ribu Hektare di 100 Kabupatan

4 jam lalu

Petani menanam padi di area persawahan kering yang dialiri air memakai mesin pompa di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 5 September 2023. BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia bakal berstatus waspada kekeringan sampai dengan November karena dipengaruhi oleh fenomene El Nino. TEMPO/Tony Hartawan
Gerakan Penanganan Dampak El Nino, Kementan: Dilakukan di 500 Ribu Hektare di 100 Kabupatan

Kementan Republik Indonesia melakukan gerakan penanganan dampak el nino di 100 kabupaten.


Sikapi Temuan Awal Masalah Rempang, Ombudsman Berikan 4 Saran Korektif

4 jam lalu

Ratusan buruh Kota Batam yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam melakukan aksi demontrasi di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Senin (25/09). Selain menuntut kenaikan upah, massa juga menyampaikan dukungan kepada masyarakat Rempang, Kota Batam. TEMPO/YOGI EKA SAHPUTRA
Sikapi Temuan Awal Masalah Rempang, Ombudsman Berikan 4 Saran Korektif

Ombudsman meminta Kepolisian Resor Barelang membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan bagi warga Rempang yang masih ditahan sesuai ketentuan.


Terkini: Temuan Ombusdman dari Relokasi Rempang, Jawaban Tiktok Usai Permendag 31 Rilis

5 jam lalu

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Terkini: Temuan Ombusdman dari Relokasi Rempang, Jawaban Tiktok Usai Permendag 31 Rilis

Berita terkini ekonomi hingga Kamis siang dimulai dari Johanes Widijantoro mengatakan ada sejumlah alasan warga Rempang menolak relokasi.


Bahlil Sebut Warga Rempang Tidak Digusur Tapi Digeser, Ombudsman: Intinya Sama, Dipindah

5 jam lalu

Posko bantuan hukum yang terdapat di Kampung Pasir Panjang, Pulau Rempang, Kota Batam, Selasa (26/9/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Bahlil Sebut Warga Rempang Tidak Digusur Tapi Digeser, Ombudsman: Intinya Sama, Dipindah

Johanes Widijantoro menyoroti pernyataan Menteri Bahlil Lahadalia mengenai perubahan kata relokasi warga Rempang dari digusur menjadi digeser.


Terpopuler: Jokowi Tugaskan Bapanas Impor Beras dari Cina, Menteri PUPR Tawarkan Proyek di IKN ke Investor Cina

11 jam lalu

Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 16 Desember 2022. Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras sebanyak 200.000 ton. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terpopuler: Jokowi Tugaskan Bapanas Impor Beras dari Cina, Menteri PUPR Tawarkan Proyek di IKN ke Investor Cina

Presiden Jokowi menugaskan Bapanas mengimpor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton.


Kemenkes Ingatkan Pengaruh El Nino dan Kenaikan Kasus DBD

20 jam lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kemenkes Ingatkan Pengaruh El Nino dan Kenaikan Kasus DBD

Kemenkes mengantisipasi peningkatan risiko penularan DBD serta penyakit-penyakit yang menular dengan perantaraan vektor.


Ombudsman Desak Kepolisian Bebaskan Warga Rempang yang Ditangkap

21 jam lalu

Massa dari berbagai ormas melakukan aksi Bela Rempang 209 di Patung kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023. Massa juga menolak penggusuran paksa warga untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah tempat tinggal mereka. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ombudsman Desak Kepolisian Bebaskan Warga Rempang yang Ditangkap

Ombudsman menyoroti proses pengamanan dan penegakan hukum kepolisian warga Rempang. Pihaknya mendesak kepolisian untuk membebaskan warga Rempang yang ditangkap.


Temuan Ombudsman Soal Penolakan Relokasi Warga Rempang: Kompensasi Sebatas Janji Belaka

22 jam lalu

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Temuan Ombudsman Soal Penolakan Relokasi Warga Rempang: Kompensasi Sebatas Janji Belaka

Salah satu temuan Ombudsman soal penolakan relokasi oleh warga Rempang adalah tidak adanya jaminan mata pencaharian.