TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mendeklarasikan tentang Layanan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Seluruh pimpinan dari kesepuluh negara anggota satu suara menyuarakan kepentingan pendidikan anak usia dini dalam deklarasi dilakukan pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, 5 September 2023.
Dalam deklarasi, ditegaskan kembali mengenai komitmen negara ASEAN mengenai perlunya mengadopsi dan mentransformasi sistem pendidikan, termasuk di dalamnya Layanan dan Pendidikan Anak Usia Dini atau Early Childhood Care and Education (ECCE). Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya digitalisasi ekonomi dan masyarakat, mendorong perolehan keterampilan dan kompetensi yang relevan. Di samping itu, juga memastikan bahwa sistem pendidikan di ASEAN tetap relevan dalam dunia kerja, masyarakat, serta lingkungan.
Kemudian, mengakui bahwa seluruh anggota ASEAN telah membuat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kehidupan anak-anak di seluruh wilayah. Tak lupa memberikan pendekatan yang holistik dan terintegrasi bagi PAUD, baik itu secara individu maupun kolektif.
Adapun beberapa poin yang disepakati dalam dokumen deklarasi yang dirilis melalui laman asean.org, yakni:
1. Mempercepat akses dan partisipasi anak-anak dalam PAUD Inklusif berkualitas tinggi. Terutama bagi yang berasal dari kelompok paling rentan dan terpinggirkan
2. Berusaha secara progresif untuk mengalokasikan persentase yang memadai dari pengeluaran pendidikan untuk PAUD, memastikan akses anak untuk mendapatkan pendidikan pra-sekolah dasar selama 1 tahun, dan memprioritaskan mereka yang miskin
3. Mengembangkan Peta Jalan untuk implementasi deklarasi ini melalui kegiatan dan tindakan nyata
4. Memastikan bahwa kurikulum dan pedagogi PAUD berbasis bermain, berpusat pada anak, responsif secara budaya dan berdasarkan pengetahuan lokal. Kemudian, mampu beradaptasi dengan krisis di masa depan, mempromosikan kewarganegaraan global dan pembangunan berkelanjutan, melindungi hak-hak anak, memperkuat kesetaraan gender, serta menghargai keragaman dan inklusif untuk setiap anak
5. Mengembangkan sistem pemantauan untuk mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan layanan PAUD dan memastikan operator dan pendidik melaksanakan dengan baik dan cermat
6. Mengembangkan PAUD berkualitas yang terjangkau dan mudah diakses, baik formal maupun non-formal
7. Memprioritaskan PAUD dalam agenda politik melalui pengembangan kerangka kebijakan dan hukum, dengan alokasi anggaran yang cukup
8. Memperkuat transisi dari PAUD ke SD dengan menyelaraskan kurikulum dan pedagogi, memastikan bahwa pelatihan bagi guru juga selaras dan mendorong transisi yang mulus
9. Mengembangkan kebijakan untuk memastikan transisi yang lancar dari metode bermain ke metode pedagogi lainnya, dan memperdalam kolaborasi antara pemangku kepentingan yang relevan.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah berupaya menggandeng seluruh anggota ASEAN untuk membangun komitmen bersama guna mempercepat transformasi PAUD. Tujuannya agar mampu bangkit dari ketertinggalan masa belajar dan tumbuh kembang pada anak usia dini yang sempat diperburuk oleh pandemi Covid-19.
Gagasan ini disampaikan dalam pertemuan Perhimpunan Menteri Negara-negara Asia Tenggara tentang Pengasuhan dan PAUD. Pertemuan bertajuk South East Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) itu digelar di Jakarta pada 25 dan 26 Juli 2023.
“Saya ingin menggarisbawahi 3 aset utama negara anggota ASEAN. Pertama, stabilitas regional, kedua, pertumbuhan ekonomi, dan ketiga, bonus demografi,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, dilansir dari indonesia.go.id.
Menurut Nadiem, bonus demografi menjadi satu faktor penting yang jadi pendorong hal ini. Penyediaan pendidikan yang berkualitas di tahun-tahun awal kehidupan anak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan dan kemajuan bangsa.
Nadiem mengatakan PAUD merupakan dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan, keberhasilan pendidikan serta produktivitas ekonomi dan sosial jangka panjang. Maka, pihaknya melakukan modifikasi kurikulum agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman serta menyusun metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan membuka peluang kolaborasi multisektor dengan melibatkan sektor swasta.
Pemerintah Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN untuk berinvestasi lebih besar dalam mengembangkan PAUD.
Pilihan Editor: Gelar Forum Menteri Pendidikan se-ASEAN, Kemendikbud Dorong Transformasi PAUD
