Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekolah ini Gelar Simulasi Pemilu untuk Siswa yang Jadi Pemilih Pemula

Reporter

image-gnews
Siswa SMA Al Muslim Sidoarjo mengikuti simulasi Pemilu sebagai bentuk edukasi kepada pemilih pemula. ANTARA/HO-Humas Sekolah Al Muslim
Siswa SMA Al Muslim Sidoarjo mengikuti simulasi Pemilu sebagai bentuk edukasi kepada pemilih pemula. ANTARA/HO-Humas Sekolah Al Muslim
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 52 persen dari total Daftar Pemilih Tetap atau DPT dalam Pemilu 2024 adalah pemilih muda, termasuk para pemilih pemula. Sebagai pemilih pemula yang baru pertama kali menyalurkan hak suaranya, mereka perlu mendapatkan edukasi.

Hal itu yang mendasari SMA Al Muslim Sidoarjo, Jawa Timur menyelenggarakan simulasi pelaksanaan pemilu kepada siswanya. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bagian dari program edukasi politik.

Kepala SMA Al Muslim Sidoarjo Mahmudah mengatakan simulasi tersebut diikuti siswa kelas XII yang pada Pemilu 2024 akan menggunakan hak pilihnya. "Dalam simulasi tersebut sebanyak delapan siswa bertugas sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sedangkan sisanya berperan sebagai pemilih pemula," kata dia, Rabu, 13 Desember 2023.

Pelaksanaan simulasi pemilu digelar sesuai dengan kondisi asli di lapanga. Ada pos pendaftaran, pengambilan kartu suara, saksi suara, ruang tunggu, bilik suara, kotak suara hingga penanda selesai memilih (cap jari).

"Tujuan dari simulasi pemilu untuk mengedukasi siswa SMA Al Muslim tentang bagaimana pemilu dilangsungkan," kata Mahmudah.

Melalui kegiatan simulasi itu, Mahmudah berharap siswanya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai teknis untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden, dan calon legislatif. "Apalagi tahun 2024 itu kan tahun politik ya, jadi paling tidak mereka harus paham betul kegiatan lima tahunan tersebut," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu siswa Amanda Fishabella mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Ia mengaku bisa mengerti apa yang harus dilakukan saat berada di bilik suara.

"Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk simulasi di sekolah ini, jadi mendapatkan petunjuk supaya nanti kita nggak salah waktu memilih," kata Amanda.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024, masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih akan memilih pimpinan rakyat, baik presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan anggota DPD. Pelaksanaan pemungutan suara akan dilangsungkan serentak pada 14 Februari 2024. Adapun saat ini sedang masa kampanye dari 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024.

Pilihan Editor: Beda Gaya Komunikasi Politik Anies, Prabowo dan Ganjar dalam Debat Capres Menurut Guru Besar UB

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

32 menit lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

3 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.