TEMPO.CO, Jakarta - Layanan digital terpadu alias tidak terpisah-pisah bakal direalisasikan di Indonesia. Penyelenggaraannya melibatkan teknologi digital dan diberi nama GovTech. Persiapan menuju program tersebut telah diketahui pula oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
GovTech disebut juga tim digital pemerintah, bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Layanan ini dikembangkan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Tim terdiri dari Menteri PANRB, Menteri Kominfo Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.
"Di jajaran 20 negara besar, hampir semuanya memiliki tim digital pemerintah alias GovTech. GovTech menjalankan garis besar kebijakan dari kementerian pengampu digitalisasi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, dikutip dari situs resmi KemenPANRB, Kamis, 4 Januari 2024.
Anas menyampaikan pihaknya telah menghadap Presiden Jokowi terkait GovTech. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sejak merdeka, memiliki layanan digital terpadu dan berorientasi ke user atau citizen. Ia menilai hal ini juga bagian dari percepatan transformasi digital.
Layanan digital terpadu bukanlah hal baru di dunia, menurut Anas, di Inggris juga ada GovTech yang diberi nama Government Digital Service. Secara realisasi dan programnya, disebut Anas mirip dengan yang diinginkan di Indonesia, yaitu layanan digital lewat satu akses.
Baca Juga:
"Kalau di Indonesia selama ini memang terpisah-pisah. Mau akses layanan A, maka download aplikasi di Kementerian A. Hal itu membuat pengisian data berulang sehingga user (masyarakat/pengguna) kesulitan," ucap Anas.
Anas menerangkan, dengan GovTech diharapkan persoalan digital yang dirasakan masyarakat Indonesia selama ini bisa terselesaikan dan mempermudah seluruh administrasi.
Walakin tugas dan tujuan dari GovTech adalah menyatukan akses layanan, Anas menegaskan tidak akan mengambil alih seluruh program dan layanan yang telah dibuat sebelumnya. Hanya saja GovTech mempermudah dan membuat akses terhadap layanan menjadi lebih terintegrasi.
"GovTech tidak akan mengambil alih, melainkan mendukung instansi penanggung jawab layanan serta sebagai jaminan keberlanjutan digitalisasi pemerintah. Berjalannya GovTech ini telah didukung oleh berbagai pondasi kebijakan," ujar Anas.
Anas berharap penyelenggaraan GovTech bisa meningkatkan peringkat e-Government Development Index atau EGDI Indonesia. "Peringkat EGDI Indonesia telah naik dari 103 ke 88, dan sekarang di peringkat 77. Kami yakin dengan adanya GovTech maka peringkat EGDI Indonesia akan naik karena akan ada transformasi dan percepatan layanan," kata Anas.
Pilihan Editor: 15 Kampus Jurusan Teknik Mesin Terbaik di Indonesia, ITS Posisi ke-3
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
