TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin, 11 Maret 2024.
Percepatan penanganan darurat itu, menurut Suharyanto, mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrastruktur dan lainnya. Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
"Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan," kata Suharyanto.
Kepala BNPB juga meminta kepada Pemprov Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Kepala BNPB mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Sebelumnya, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan terdapat satu kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
"Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti," katanya.
Sejalan dengan itu, Kepala BNPB juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselerasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah Rp 500 ribu per kepala keluarga.
Dukungan DSP Rp 1,75 Miliar
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total Rp 1,75 miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesisir Selatan, masing-masing Rp 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp 150 juta, Korem 032/Wirabraja Rp 150 juta, Polres Pesisir Selatan Rp 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan Rp 100 juta.
DSP ini, menurut Kepala BNPB, dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga, seperti kompor, gas, beras, dan lain sebagainya.
Selain dana siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa dua unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, dua unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, 500 paket higiene kit, 500 lembar selimut, 500 lembar matra, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, lima unit chain saw, dan 100 unit velbed untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status darurat.
Hingga kini, dari 12 kabupaten/kota terdampak, sudah ada lima daerah yang menetapkan Status Tanggap Darurat, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Hingga Senin, 11 Maret 2024, total korban jiwa atas bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatra Barat sebanyak 32 orang, dengan rincian 23 meninggal dunia dan 6 dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian 3 orang meninggal dunia lainnya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman.
Usai memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB segera bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan di mana terdapat titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Selasa, 5 Maret 2024. Pada tinjauan tersebut, Kepala BNPB melihat langsung salah satu jalan yang sempat terputus akibat tergerus banjir.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
