TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengatakan cita-cita ihwal laut yang aman masih terhalang oleh kesenjangan antar negara. Kesenjangan soal sistem peringatan dini bencana itu disampaikan Dwikorita saat menjadi pembicara dalam salah satu sesi United Nation (UN) Ocean Decade Conference di Barcelona, Spanyol, pekan lalu.
Dalam agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tersebu, Dwikorita memaparkan presentasi berjudul Gaps and Strategies for Safe and Predicted Ocean. Kelemahan pengembangan deteksi bencana menyangkut hal teknis dan non teknis.
“Kesenjangan ini harus kita persempit. Ini pekerjaan rumah seluruh negara-negara di dunia,” kata Dwikorita, dikutip dari keterangan resmi BMKG pada Selasa, 16 April 2024.
Kesenjangan pertama disebutkan terkait dengan regulasi dan mekanisme kelembagaan. Menurut Dwikorita, masih banyak negara yang gagal menerapkan pertukaran data antar lembaga domestik, bahkan antar lembaga asing. Selain itu, belum ada kerangka hukum untuk Multi-Hazard Early Warning Systems (MHEWS).
Kesenjangan kedua menyangkut prasarana pengamatan dan sistem pemantauan. Jaringan observasi meteorologi dianggap masih manual. Anggaran untuk otomatisasi pemantauan dan transmisi data juga masih terbatas.
Prakiraan dan prediksi numerik, menurut dia, masih terhalang keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dalam hal peramalan berbasis dampak, banyak negara tidak memiliki informasi mengenai potensi bahaya dan kerentanan di wilayahnya.
Data observasi soal lautan pun dianggap masih minim. Kapasitas peringatan dini atau multi-hazard early warning systems juga belum seimbang di ranah global. Sejumlah negara belum mumpuni untuk memperkirakan bahaya kumulatif.
“Dari aspek non teknis, saya melihat perlunya untuk memastikan bahwa early warning dapat menyentuh dan dipahami hingga ke last mile,” ujarnya.
Untuk mempersempit jurang kesenjangan, Dwikorita menyarankan pembangunan aliansi antar pemerntah. Kemitraan itu juga harus menjangkau para akademisi, lembaga penelitian, maupun swasta.
Untuk mengatasi kekuarangan teknis, dia menyarankan pengamatan yang lebih sistematis dan berkesinambungan. Pertukaran data harus diperkuat, sama halnya dengan sistem berbasis komunitas lokal dan sistem terintegrasi. Adapun kesenjangan non teknis diatasi dengan pendidikan berbasis komunitas.
“Meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat, dialog, kemitraan pemerintah-swasta, dan sebagainya,” ucap Dwikorita.
Pilihan Editor: 7 Cara Menghemat Baterai iPhone Agar Awet Digunakan