Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinyatakan Dalam Pengawasan Kominfo, Amankah Mengakses Situs Ela Elo?

image-gnews
elaelo. id. FOTO/Instagram/elaelo.id
elaelo. id. FOTO/Instagram/elaelo.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Situs Ela Elo (Elaelo.id) dianggap tidak aman dan kini tengah berada dalam pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Informasi ini didapatkan dari laman keterangan saat membuka website, di bagian bawahnya terlihat tulisan "Dalam Pengawasan Kominfo". Namun, apakah mengakses alamat situs ini tetap berbahaya walaupun tidak memberikan data pribadi?

Menurut Kepala Divisi Keamanan Data di Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Daeng Ipul, mengakses alamat situs tidak berdampak pada keamanan data pribadi pengguna. Untuk saat ini dia juga belum menemukan adanya laporan soal malware yang ditanam ke situs Elaelo, situs aplikasi yang mengklaim menggantikan X, dulu Twitter, di Indonesia itu.

"Namun beda halnya jika pengguna memberikan akses data ke situs tersebut, tindakan ini cukup berisiko," kata Daeng ketika dihubungi, Rabu 19 Juni 2024.

Data termasuk hal yang sangat berharga, terutama data pribadi. Daeng menyebut pihak lain di balik situs Ela Elo bisa saja menggunakan data yang didapat secara sepihak dari penggunanya dan dipakai tanpa diketahui oleh orang yang mengaksesnya. Cara-cara seperti ini cenderung dilakukan oleh situs yang tidak aman dan diberi peringatan oleh Google maupun peramban sejenis.

"Jangankan situs yang tidak aman, untuk aplikasi seperti Threads pun kami sangat berhati-hati karena situs tersebut mengambil banyak sekali data dari penggunanya," ujar Daeng mencontohkan.

Lebih lanjut, Daeng merekomendasikan untuk tidak mudah memberikan data apapun kepada situs atau aplikasi yang tidak bisa dipercaya keamanannya. Dia menilai, penting bagi pengguna untuk mengetahui reputasi situs dan aplikasi yang diaksesnya, ihwal seberapa besar komitmen mereka terhadap keamanan data pengguna.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Misalnya bila tidak dibutuhkan akses aplikasi ke kontak, tidak usah diberikan akses," katanya. Alasan Daeng, kalau hanya untuk kebutuhan media sosial, untuk apa aplikasi itu mengakses kontak. "Tapi kalau misalnya harus dapat akses ke kontak? ya risikonya ditanggung sendiri oleh pengguna," kata Daeng lagi.

Sebelumnya, Ela Elo membuat geger publik di media sosial. Gara-garanya, kemunculan yang membawa serta logo lambang negara Burung Garuda di dalam aplikasi disertai klaim pengganti media sosial X atau Twitter di Indonesia. Kemunculannya juga tak disertai data-data tentang profil, kebijakan privasi, ataupun FAQ.

Adapun wacana meninggalkan X muncul sejak aplikasi mikroblogging yang kini dikuasai Elon Musk itu menegaskan membuka diri untuk konten-konten dewasa, asalkan akun-akunnya melabeli diri secara jelas.

Pilihan Editor: BMKG Modifikasi Cuaca di IKN, Cegah Awan Hujan yang Dianggap Memperlambat Pembangunan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Didesak Mundur Buntut PDN Diretas, Begini Kilas Balik Budi Arie Ditunjuk Jadi Menkominfo oleh Jokowi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. ANTARA/Desca Lidya Natalia
Didesak Mundur Buntut PDN Diretas, Begini Kilas Balik Budi Arie Ditunjuk Jadi Menkominfo oleh Jokowi

Berikut Kilas balik penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi


PDN Diretas, Anggota DPR Duga Ada Penyelewengan Dana Pemeliharaan Rp 700 Miliar

3 jam lalu

Anggota DPR RI juga Bendahara Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 22 Maret 2024. Ahmad Sahroni, mengakui Partai Nasdem menerima aliran uang sebanyak Rp.800 juta dan 40 juta dari mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, kembali dijerat sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait pengembangan perkara penyalahgunaan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
PDN Diretas, Anggota DPR Duga Ada Penyelewengan Dana Pemeliharaan Rp 700 Miliar

Anggota DPR Ahmad Sahroni menuding ada penyelewangan dana di kasus peretasan PDN.


Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Perlintasan, Visa, hingga Paspor Telah Normal setelah Sepekan PDN Diretas

23 jam lalu

Penumpang terlihat memindai paspornya dan menghadap ke autogate atau pintu otomatis imigrasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pada 3 Januari 2024. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt)
Ditjen Imigrasi Pastikan Layanan Perlintasan, Visa, hingga Paspor Telah Normal setelah Sepekan PDN Diretas

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim memastikan layanan perlintasan, visa, izin tinggal, dan paspor telah beroperasi normal pada Jumat, 28 Juni kemarin.


DPR Dorong Pembentukan Pansus Dalami Insiden Peretasan PDNS

1 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta
DPR Dorong Pembentukan Pansus Dalami Insiden Peretasan PDNS

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mendorong dibentuknya pansus guna mendalami dan menuntaskan persoalan serangan siber terhadap PDNS


Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Terkini: APBD Jakarta yang Jadi Rebutan sampai Jokowi Disebut PKS Cawe-cawe Pilgub, 21 Pabrik Tekstil dan Garmen Tutup 150 Ribu Karyawan Kena PHK

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dikabarkan didorong oleh ayahnya, Presiden Jokowi, untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024.


Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

1 hari lalu

Lokasi Unit Pelayanan Percepatan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta di Area Perkantoran Lantai 4, Gedung Parkir Terminal 3 Internasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis 27 Juni 2024. Layanan diberitahukan dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan buntut ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara. FOTO: AYU CIPTA I TEMPO
Pusat Riset Kebijakan Publik TII Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh usai PDN Diretas

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas adanya peretasan terhadap PDN yang terjadi belakangan ini.


Sistem Penerbitan Paspor dan Layanan Imigrasi Kembali Pulih 100 Persen

1 hari lalu

Petugas Imigrasi (kiri) melayani pemohon paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin 25 Juni 2024. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Sistem Penerbitan Paspor dan Layanan Imigrasi Kembali Pulih 100 Persen

Ditjen Imigrasi Kemenkumham memastikan sistem layanan penerbitan paspor dan layanan keimigrasian pulih setelah beberapa hari terimbas gangguan PDN.


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani ditemui usai membuka rakornas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada Rabu, 22 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Sudah Belanjakan Rp 700 Miliar untuk Pusat Data Nasional

Hingga akhir Mei, pemerintah telah membelanjakan Rp 700 miliar untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) atau Data Center.


SAFEnet Buka Posko Pengaduan Masyarakat Pasca-Peretasan Pusat Data Nasional

2 hari lalu

Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
SAFEnet Buka Posko Pengaduan Masyarakat Pasca-Peretasan Pusat Data Nasional

Posko pengaduan yang dibuka SAFEnet ini akan menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas peretasan Pusat Data Nasional.


Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

2 hari lalu

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin rapat kerja membahas penanganan gangguan Pusat Data Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan gangguan Pusat Data Nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Minta Kominfo dan BSSN Lakukan Ini setelah Serangan Ransomware ke PDNS

Komisi I DPR berpendapat keamanan siber adalah isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.