TEMPO.CO, Jakarta - Geng Ransomware Brain Cipher yang meretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) meminta maaf kepada publik di Indonesia atas serangan mereka pada Kamis, 20 Juni 2024, lalu. Permintaan maaf disampaikan lewat situs resmi geng hacker itu lalu diunggah ulang oleh pengguna media sosial X pada Selasa, 2 Juli 2024.
“Masyarakat Indonesia, kami mohon maaf atas kenyataan bahwa hal ini (peretasan PDNS) berdampak pada semua orang,” bunyi pernyataan yang dikutip dari tangkapan layar situs tersebut yang beredar di media sosial dan dibagikan ulang oleh akun X @stealthmole_int.
Bersama pernyataan itu disampaikan pula kalau kunci untuk dekripsi data di PDNS yang sejak 20 Juli lalu terbelenggu tak bisa diakses akan diberikan gratis pada Rabu, 3 Juli 2024. Kelompok peretas itu juga berpesan kepada pemerintah Indonesia untuk bisa menjadikan insiden serangan siber PDNS sebagai bagian dari pelajaran.
Utamanya pada pentingnya membiayai industri keamanan siber dan merekrut spesialis yang mempunyai kualifikasi di bidangnya. “Serangan kami tidak membawa konteks politik, hanya pentest (uji penetrasi) dengan pascabayar,” tulis geng ransomware itu.
Kelompok ini menegaskan keputusan untuk memberikan akses kunci untuk membuka PDNS kembali itu didasarkan pada inisiatif sendiri tanpa adanya pengaruh siapa pun. Mereka juga mengisyaratkan supaya pemerintah berterima kasih, dan seandainya malu, ucapan tersebut bisa dikirimkan secara privat lewat kantor pos.
“Kami meninggalkan dompet monero (mata uang kripto) untuk sumbangan. Kami berharap pada Rabu kami akan mendapatkan sesuatu. Dan kami ulangi lagi, kami akan memberikan kunci secara gratis dan atas inisiatif kami sendiri,” ujarnya.
Sebanyak 210 Instansi Terdampak
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan serangan siber Ransomware terhadap server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.
Di antara instansi yang terdampak itu adalah Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan lain sebagainya.
“Saat ini kami melakukan migrasi data-datanya. Harusnya bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenant dengan penyedia layanannya,” kata Semuel di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.
Berselang dua hari, Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko, menyatakan bahwa data yang disimpan di PDNS 2 Surabaya tidak bisa dipulihkan setelah terkena serangan siber ransomware. Ia mengklaim, pihaknya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Bareskrim, dan sejumlah tenant layanan pemerintahan telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut.
Namun, ujarnya, dari sumber daya yang dimiliki, data di PDNS 2 Surabaya yang terdampak tidak dapat diselamatkan. Meski begitu, ia menyatakan bahwa data yang tidak bisa dipulihkan itu tidak bakal disalahgunakan pelaku peretasan. “Kondisi data itu terenkripsi, tapi di tempat. Sekarang sudah kami isolasi,” ucapnya.
RADEN PUTRI | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Antropolog Unair Bicara Tren Cek Khodam Online yang Mistis
