TEMPO.CO, Surabaya - Profesor Budi Santoso atau yang akrab disapa Prof Bus mengaku akan tetap kritis menilai kebijakan pemerintah setelah kembali menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair). Ketika ditanyai oleh wartawan, dia membenarkan bahwa kritiknya tetap berlanjut.
“Ya, dengan cara-cara yang mungkin berbeda,” katanya saat konferensi pers di halaman Masjid Ulul Azmi Kampus C Unair pada Selasa, 9 Juli 2024.
Dalam jumpa pers tersebut, Rektor Unair Mohammad Nasih dan Prof Bus kompak mengklarifikasi masalah pencopotan Dekan FK Unair yang sempat ramai dibahas publik. Prof Bus sebelumnya dicopot dari posisi dekan usai mengkritik kebijakan Kementerian Kesehatan secara terbuka di media massa. Dia menolak rencana pemerintah yang akan mengizinkan dokter asing berpraktik di Indonesia.
Pencopotan Prof Bus diprotes oleh para pengajar dan akademisi di FK Unair, bahkan melahirkan aksi 'Save Prof Bus'. Hampir sepekan setelah pertama kali kabar itu bergaung, jabatan Prof Bus akhirnya dikembalikan. Dia bisa bekerja kembali sebagai Dekan FK Unair mulai besok, Rabu 10 Juli 2024.
Prof Bus juga meminta maaf karena merasa kelewatan dalam memberikan pendapat. Dia mengaku salah karena menanggapi kebijakan ihwal dokter asing atas nama institusi Unair.
Ketika dikonfirmasi oleh wartawan, Prof Bus juga memastikan tidak ada intervensi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam persoalan ini. Menteri Budi Gunadi diketahui menjabat sebagai anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Unair 2022-2027 dari unsur masyarakat.
“Itu sudah selesai kan ya, urusannya. Enggak ada (intervensi) kok,” tutur dia.
Profesor Nasih juga memastikan polemik ini merupakan urusan internal Unair, sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk Menkes. “Tidak ada itu (intervensi). Hanya di Unair posisi dekan bisa heboh seperti sekarang,” ucapnya.
Rektor dua periode itu juga menekankan bahwa dirinya tetap menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di mimbar akademik. Nasih sebelumnya dikecam, terutama oleh massa aksi ‘Save Prof Bus’ karena dianggap telah melanggar kebebasan berpendapat.
“Mengkritik pemerintah boleh, asal pada tempatnya. Artinya, kita ikuti aturan di institusi kepegawaian juga. Silahkan dibaca aturannya,” ujarnya.
CATATAN:
Artikel ini diubah pada Rabu, 10 Juli 2024, pukul 12.00 WIB, dengan menambahkan konteks pada judul. Perubahan kembali dilakukan pukul 20.00 WIB. Terima kasih.
Pilihan Editor: Depok Tutup Sementara TPA Cipayung, Sampah Longsor Tepat di Titik Pembuangan
