TEMPO.CO, Jakarta - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada tiga area penting untuk kesiapan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia. Tiga hal itu disampaikan dalam Indonesia AI Readiness Assessment Report atau Laporan Penilaian Kesiapan AI Indonesia.
Direktur dan Perwakilan Kantor Regional UNESCO di Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, mengatakan laporan ini menandai momen penting keberadaan AI di Indonesia. “Dengan mengadopsi praktik AI yang bertanggung jawab, Indonesia sedang mempersiapkan masa depan dimana teknologi dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat," kata Maki dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Oktober 2024.
Dia mengklaim laporan disusun secara inklusif, serta melibatkan lebih dari 500 peserta dari kalangan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta di lima wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Bali. Pelibatan peserta melalui lokakarya konsultasi kebijakan dengan berbagai perspektif yang memberi wawasan tentang penerapan AI secara beretika dan bertanggung jawab bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam keterangan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan kalau saat ini Indonesia berada di persimpangan penting dalam transformasi digital. Laporan penilaian kesiapan AI ini, disebutnya, memberikan wawasan mendalam soal kesiapan Indonesia di berbagai dimensi.
Selain juga memberi peluang baru untuk memberdayakan masyarakat dan ekonomi digital. "Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang tepat, AI dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia," ucap Nezar.
Laporan dari UNESCO dan Kominfo mengevaluasi lanskap AI di Indonesia berdasarkan lima dimensi, yaitu hukum atau regulasi, sosial-budaya, ekonomi, ilmiah dan pendidikan, serta teknis atau infrastruktur. Temuan utama dan rekomendasi dari laporan ini memberi gambaran menyeluruh tentang kesiapan Indonesia dalam mengadopsi AI dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan manfaat AI dirasakan bagi seluruh masyarakat.
Hasilnya ada tiga temuan utama yang mengidentifikasi area penting, yaitu
1. Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya
Salah satu isu mendesaknya adalah pergeseran tenaga kerja. Ada perbedaan perspektif, masyarakat pedesaan fokus terhadap dampak AI bagi ketersediaan lapangan kerja, sedangkan masyarakat perkotaan menekankan adopsi AI yang bertanggungjawab.
2. Risiko AI
Meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang luas, tapi kesenjangan dalam akses informasi memperkuat potensi bias dan kesadaran terkait diskriminasi. Sehingga pentingnya peningkatan literasi publik tentang AI.
3. Pendanaan penelitian
Penelitian bidang AI di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Keadaan ini turut mempengaruhi kesenjangan dalam perkembangan lanskap AI di Indonesia.
Kemudian ada tiga rekomendasi yang diberikan untuk dapat diambil pemerintah,
1. Pengaturan regulasi
Pengembangan regulasi yang memastikan tata kelola AI yang beretika dan bertanggungjawab, dengan tolok ukur pada rekomendasi global dan mengacu pada Surat Edaran Etika AI yang saat ini ada.
2. Kerangka kelembagaan
Pembentukan Badan Nasional Kecerdasan Artifisial (AI) untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kesesuaian lintas pemangku kepentingan soal kebijakan AI, dan penetapan standar AI yang beretika dan bertanggung jawab. Entitas itu harus mampu memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, yaitu pemerintah, sektor swasta, akademisi dan masyarakat sipil, untuk memastikan investasi yang berkelanjutan dan pengembangan regulasi yang inklusif.
3. Pengembangan kapasitas
Kesetaraan akses untuk pendidikan, infrastruktur AI, dan sumber daya, utamanya bagi peneliti dan start-up di luar pulau Jawa.
Pilihan Editor: Gempa Sesar Cugenang Kembali Menggoyang Cianjur
