Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Ingin Kembangkan Bioetanol, Ini Risiko Pengadaan Bahan BBN Bagi Kelestarian Hutan

image-gnews
Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi termasuk bensin di masyarakat. Selain mengurangi beban anggaran subsidi, rencana itu diklaim bertujuan untuk mengurangi polusi. Sebagai gantinya, pemerintah sedang menyiapkan bahan bakar nabati yang diklaim lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar minyak berbahan fosil. Bioetanol menjadi salah satu opsi yang disebut-sebut pemerintah. 

Pemerintah akan mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti bensin. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, bioetanol bisa mengurangi polusi karena memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah dari BBM. 

"Sulfur (pada bensin) ini sampai 500 ppm. Kita mau sulfur 50 ppm. Ini sedang diproses, dikerjakan Pertamina," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Bioetanol adalah jenis bahan bakar yang diperoleh melalui proses fermentasi biologis dari bahan organik, terutama tanaman yang kaya karbohidrat seperti jagung, tebu, sorgum, dan tanaman lainnya. Proses fermentasi ini mengubah gula dalam tanaman menjadi etanol, yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin kendaraan.

Bioetanol dikenal sebagai bahan kimia yang ramah lingkungan karena dibuat dari bahan-bahan alam, baik yang dapat dimakan (edible) maupun yang tidak dapat dimakan (non-edible). Pembakaran bioetanol menghasilkan CO2 yang dapat digunakan kembali oleh tanaman, sehingga bioetanol berpotensi menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Potensi Risiko Bioethanol

Meskipun begitu, dilansir dari Lets Talk Science, bioethanol dianggap netral karbon. Namun, proses produksinya tidak demikian. Bahan bakar fosil sering digunakan sepanjang proses produksi biofuel. Sebagai contoh, traktor para petani menggunakan bahan bakar diesel. Truk yang mengangkut bahan baku ke kilang biofuel juga menggunakan bahan bakar diesel. Kilang biofuel itu sendiri kadang-kadang menggunakan bahan bakar fosil untuk tenaga. Jika energi input untuk membuat bahan bakar lebih besar daripada energi output, maka bahan bakar tersebut memiliki neraca energi negatif. Itu tidak baik. Jika energi output lebih besar daripada energi input, bahan bakar tersebut memiliki neraca energi positif.

Penggunaan bahan bakar nabati seperti bioetanol juga menimbulkan pro kontra, bagi yang mendukung, aspek polusi udara dan sumber yang bisa diperbaharui menjadi pertimbangan, namun bagi yang kontra, lebih melihat isu perubahan lahan. 

Seperti diketahui, dalam memproduksi banyak bahan bakar nabati, diperlukan lahan luas untuk menanam tanaman bahan bakunya. Misalnya sawit, jagung, singkong atau tebu. Jika dilakukan besar-besaran, apalagi melahap banyak hutan, berpotensi memicu konversi lahan hutan dan padang rumput menjadi perkebunan monokultur, yang berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah, dan emisi gas rumah kaca dari deforestasi.

Selain itu, biofuel datang dengan beberapa masalah ekonomi dan masalah etis. Secara khusus, apa yang terjadi jika orang menggunakan lahan pertanian untuk menumbuhkan biomassa bahan bakar alih-alih makanan? Ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Kritikus biofuel generasi pertama berpendapat bahwa penggunaan tanaman pangan untuk produksi bahan bakar meningkatkan harga makanan. Hal ini membuat orang lebih sulit untuk mampu makan dengan sehat.

Bahan bioetanol dari jagung misalnya, jagung adalah bahan baku yang dapat diperbarui. Namun, beberapa panen lebih berhasil daripada yang lain. Itu berarti pasokannya bisa bervariasi. Ketika kondisi pertanian baik, mungkin ada banyak jagung. Mungkin cukup untuk makanan manusia, pakan ternak, dan produksi biofuel. Namun, terkadang gagal panen karena kondisi seperti kekeringan, banjir, dan periode dingin. Pada saat-saat ini, pasokan jagung bisa turun. Dan ketika pasokan suatu komoditas turun, harganya akan naik. Itu akan menjadi permasalahan baru. 

ANANDA RIDHO SULISTYA | SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | YOLANDA AGNE | RIRI RAHAYU | MYESHA FATINA RACHMAN

Pilihan Editor: Agar Kemenangan Besar Program Bioetanol Tercapai

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Naikkan Insentif Dana Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Rp 60 Juta per Hektar

1 hari lalu

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan
Pemerintah Naikkan Insentif Dana Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Rp 60 Juta per Hektar

Pemerintah menaikkan insentif dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta ke Rp 60 juta per hektar sejak September 2024.


Rektor IPB Sebut Kebutuhan Bauran Biodiesel Berpotensi Buka Lahan Sawit 9,2 Juta Hektar

2 hari lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Rektor IPB Sebut Kebutuhan Bauran Biodiesel Berpotensi Buka Lahan Sawit 9,2 Juta Hektar

Pembukaan 9,2 juta hektar lahan sawit akibat dari pengembangan biodiesel yang bisa meningkatkan permintaan serta kapasitas produksi


Berikut Asal Mula Hitungan BPKP soal Kebocoran Uang Negara Rp 300 Triliun dari Sawit

2 hari lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Berikut Asal Mula Hitungan BPKP soal Kebocoran Uang Negara Rp 300 Triliun dari Sawit

Angka itu merupakan hasil akumulatif hitungan denda perusahaan sawit yang beroperasi di kawasan hutan dan adanya selisih pembayaran denda.


Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

4 hari lalu

Sejumlah kerabat memasuki ruangan untuk mendoakan mendiang Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos di Rumah Duka Sentosa RSPAD, Jakarta, Minggu, 13 Oktober 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terpopuler: Profil Cagub Benny Laos yang Tewas dalam Kebakaran Kapal, VIVA Terjerat Utang Rp 8,79 Triliun

Berita terpopuler bisnis pada Ahad, 13 Oktober 2024, dimulai dari profil Benny Laos, pengusaha yang tewas dalam kebakaran kapal usai kampanye.


Korupsi Tata Kelola Sawit, Sawit Watch: Sudah Seharusnya Hukum Ditegakkan

4 hari lalu

Kejaksaan Agung mengangkut empat boks beserta dua kardus kecil dari kantor KLHK, Jumat dini hari, 4 Oktober 2024.
Korupsi Tata Kelola Sawit, Sawit Watch: Sudah Seharusnya Hukum Ditegakkan

Sebanyak tiga organisasi masyarakat sipil merespons dugaan korupsi dalam tata kelola perkebunan sawit ilegal periode 20052-2024.


Raup Untung dari Limbah Sawit, KIS Biofuels Indonesia Bangun Pabrik BioCNG Ketiga di Sumut

5 hari lalu

PT KIS Biofuels Indonesia dan PT Tolan Tiga Indonesia memulai pembangunan pabrik BioCNG komersial pertama di Kabupaten Labusel, Sumatera Utara. Peletakan batu pertama dihadiri CEO KIS Group Raghunath KR, Presiden Direktur PT Tolan Tiga Indonesia Peter Bayliss dan Bupati Labusel Edimin. Pabrik BioCNG berada di areal PKS Kebun Perlabian milik SIPEF Group. TEMPO/ Mei Leandha
Raup Untung dari Limbah Sawit, KIS Biofuels Indonesia Bangun Pabrik BioCNG Ketiga di Sumut

Pabrik BioCNG ketiga dibangun di areal seluas 120 meter persegi dengan investasi sebesar USD 3,6 juta atau sekitar Rp 50 miliar.


Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

6 hari lalu

Rukmini Petoheke, 53 tahun, warga Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat ditemui di sela-sela aksi masyarakat adat di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Han Revanda Putra
Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.


Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

6 hari lalu

Koordinator Forum Petani Plasma Buol (FPPB) Fatrisia Ain atau yang akrab disapa Nona, ketika ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Ia menceritakan soal kriminalisasi petani perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. TEMPO/Ervana
Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

Petani Kabupaten Buol yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perusahaan sawit PT HIP mendapat intimidasi dan dikriminalisasi.


BPKP Tanggapi Soal Data Penerimaan Negara Bocor Rp300 Triliun: Masih Diaudit

6 hari lalu

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh memberi sambutan saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (RakornasWasin) tahun ini akan membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan penuntasan pembangunan jangka menengah untuk menciptakan kesinambungan pembangunan. TEMPO/Subekti.
BPKP Tanggapi Soal Data Penerimaan Negara Bocor Rp300 Triliun: Masih Diaudit

BPKP menyatakan masih melakukan audit potensi penerimaan negara yang bocor Rp300 triliun.


Alasan Prabowo Bakal Tarik Denda dari Pengusaha Sawit Nakal: Daripada Masuk Bui dan Bikin Penjara Penuh, Mending Bayar

6 hari lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Alasan Prabowo Bakal Tarik Denda dari Pengusaha Sawit Nakal: Daripada Masuk Bui dan Bikin Penjara Penuh, Mending Bayar

Prabowo Subianto akan menarik denda dari 300 pengusaha sawit nakal. Total nominal kerugian negara akibat ulah para pengusaha ini Rp 300 triliun.