TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mulai menerbitkan dan mendistribusikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dosen seleksi tahun 2023 secara bertahap. Kementerian menyatakan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara mempercepat proses penerbitannya sehingga distribusi bisa tuntas pada akhir bulan ini.
“Sebanyak 8.281 SK CPNS dari total 9.033 sudah ditandatangani, dan per hari ini sudah dikirimkan ke PTN (Perguruan Tinggi Negeri) masing-masing," bunyi siaran pers Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, pada Kamis malam, 18 Juli 2024.
Sementara itu, disebutkan bahwa ada 684 nama sedang dalam proses perbaikan persetujuan teknis yang dilakukan Kemendikbudristek bersama BKN. Di luar itu ada 63 peserta yang mengundurkan diri, terdiri dari 21 tidak terdapat penggantinya dan 42 masih menunggu hasil pengolahan data BKN.
Suharti berasalan pihaknya selalu mengedepankan akuntabilitas dan kehati-hatian sehingga saat ini sebagian besar dokumen usulan telah diverifikasi dan mendapat persetujuan untuk proses penerbitan SK. Selanjutnya, dia mengingatkan para pimpinan PTN segera menyampaikan SK pengangkatan CPNS yang sudah diterima kepada dosen yang bersangkutan.
Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Sebelumnya, pada Rabu lalu, komika Kiky Saputri menyampaikan aspirasi kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengenai nasib CPNS dosen melalui sebuah cuitan di akun pribadi platform X. Kiky dimintai tolong oleh salah satu perwakilan CPNS dosen 2023 untuk menjembatani ke Kemendikbudristek terkait permasalahan kurang lebih 10 ribu dosen CPNS seleksi tahun 2023 yang hingga kini belum mendapatkan SK pengangkatan.
Pada Kamis, sekitar 300 lintas pegawai PTN Baru bahkan menggeruduk Kantor Kemendikbudristek. Mereka yang terdiri dari dosen dan tenaga pendidikan juga menuntut haknya diangkat sebagai PNS--tuntutan yang telah diperjuangkan selama 10 tahun terakhir.
Piihan Editor: Greenpeace Bicara Wacana Pulau Sampah Jakarta di Kepulauan Seribu
