TEMPO.CO, Jakarta - Dua periode Pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu disebut membawa pasang surut kebijakan transisi energi. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lima tahun ke depan dinilai perlu mengintegrasikan strategi pembangunan ekonomi dan akselerasi transisi energi menuju transisi energi berkeadilan.
Penilaian dan rekomendasi itu datang dari diskusi Energy Transition Policy Development Forum di Purnomo Yusgiantoro Center, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Oktober 2024. Salah satu yang tergabung dalam forum itu, Institute for Essential Services Reform (IESR), menyoroti tekad pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Masalahnya, Manager Program Transformasi Sistem Energi dari IESR, Deon Arinaldo, menyatakan draf RPP Kebijakan Energi Nasional (KEN) menunjukkan target dan ambisi transisi energi yang justru turun. Padahal, energi disebutnya merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kondisi ini dapat mendegradasi kepercayaan investor dan menambah risiko investasi energi terbarukan di Indonesia," kata Deon dalam forum itu. Dia menambahkan, “Pemerintah Indonesia perlu merombak kerangka aturan agar mendukung pengembangan energi terbarukan serta pengakhiran operasi PLTU batu bara.”
Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Holtekamp di Jayapura, Papua. Sepanjang tahun 2023 hingga Mei 2024
Selain IESR, lembaga-lembaga yang tergabung dalam ETP Forum terdiri dari Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), International Institute for Sustainable Development (IISD), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
Mereka yang telah berdiskusi tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo itu mengharap Prabowo memprioritaskan transisi energi bersih untuk mendukung kemandirian energi dan mengatasi krisis iklim.
Berikut merupakan 9 rekomendasi kebijakan transisi energi untuk Presiden Prabowo yang ditelurkan forum itu, yang dikelompokkan dalam empat klaster utama,
Klaster pertama: Reformasi subsidi energi dan peningkatan akses energi terbarukan di daerah 3T
1. Pemerintah diharapkan mengimplementasikan direct-targeted subsidi agar subsidi dapat langsung diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Pembangunan jaringan mikro, mini, dan off-grid berbasis komunitas atau koperasi untuk daerah 3T.
Pekerja melakukan perawatan panel surya di gedung Plaza Mandiri, Jakarta,, Jumat 9 Agustus 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan realisasi investasi di sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sepanjang semester I 2024 telah mencapai US$565 juta atau setara 45,86% dari target. Sejumlah jenis EBT seperti energi surya, panas bumi, air, hingga bioenergi termasuk biogas dan biomassa menjadi penopang raihan investasi selama semester pertama tahun ini. TEMPO/Tony Hartawan
Klaster kedua: Tata kelola dan regulasi untuk transisi energi
3. Memisahkan peran regulator dan operator bisnis. Kebijakan feed-in tariff dan pengaturan wilayah usaha listrik penting untuk memperkuat pasar energi terbarukan.
4. Pemerintah perlu memperkuat Dewan Energi Nasional (DEN) serta membentuk satuan tugas khusus yang dipimpin presiden atau wakil presiden untuk menjamin sinergi kebijakan dalam transisi energi. Regulasi pendukung seperti RUU EBET juga harus segera diterapkan.
5. Pengembangan tata kelola dan kelembagaan, serta tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian upaya dekarbonisasi sektor energi perlu menjadi perhatian Pemerintah.
Klaster ketiga: Komitmen jangka panjang dan investasi teknologi untuk emisi nol bersih
6. Indonesia perlu meningkatkan bauran energi terbarukan hingga tiga kali lipat dan menggandakan kapasitas efisiensi energi pada tahun 2030, serta berkomitmen mempercepat penghentian operasional PLTU.
7. Diperlukan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru seperti implementasi sistem baterai yang digunakan untuk transportasi publik yang bersih, serta penggunaan hidrogen dan amonia hijau sangat penting untuk memastikan keberhasilan transisi energi.
Petugas menunjukkan bahan untuk pembuatan baterai dalam pameran Festival Energi Terbarukan [RE]Spark di Jakarta, Kamis 2 Juni 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka memfasilitasi startup energi terbarukan yang telah tergabung dalam program inkubasi dan akselerasi New Energy Nexus Indonesia serta mitra-mitra startup inovatif lainnya untuk menunjukan inovasinya demi tercipta ekonomi hijau di Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Klaster keempat: Standar lingkungan dan dampak sosial dalam transisi energi
8. Rencana pemanfaatan industri ekstraktif dan hilirisasi mineral kritis untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan harus berlandaskan standar lingkungan yang tinggi agar dalam perjalanannya tidak merusak ekosistem lingkungan.
9. Strategi transisi energi harus mempertimbangkan aspek-aspek dari lensa sosial seperti, human capital juga gender equality, disability, and social inclusion (GEDSI), dan mitigasi potensi dampak negatif bagi masyarakat lokal.
Piihan Editor: Hari Pengihatan Sedunia, Dokter Ingatkan Deteksi Dini Gangguan Refraksi pada Bola Mata Anak
