Satu Portal, Beragam Data Geospasial

Reporter

Editor

Kamis, 20 Oktober 2011 21:14 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tanggal 17 Oktober 2011 menjadi hari yang sangat istimewa bagi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Senin itu, Bakosurtanal memperingati hari jadinya ke-42 sekaligus terakhirnya, karena dalam waktu dekat lembaga tersebut berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial.

Untuk mempersiapkan kelahiran Badan Informasi Geospasial, Bakosurtanal meluncurkan Geoportal Indonesian Spatial Data Infrastructure. "Hari ini geoportal sudah aktif beroperasi," ujar Kepala Bidang Pengembangan Simpul dan Jaringan Bakosurtanal Arif Syafii kepada Tempo di Jakarta, Senin lalu.

Geoportal merupakan jaringan data spasial digital berbasis web. Setiap koordinat geografis disertakan dalam setiap keping informasi sehingga bisa digelar dalam bentuk peta. Sejak 1980-an, badan pemetaan itu merancang jaringan data ini dengan pola konvensional, tapi baru setahun terakhir mereka membangun layanan interaktif yang bisa diakses melalui Internet.

Konsep geoportal bermula dari pemikiran bahwa permasalahan sosial dan ekonomi bisa dilihat sesuai dengan sebaran geografis. Data geospasial seperti ini umumnya dimiliki kementerian dan lembaga di Indonesia. Sayangnya, informasi ini terkotak-kotak menurut institusi pemilik data, yang berakibat lahirnya pulau-pulau informasi.

Tanpa wadah tunggal, informasi ini sulit terhubung satu sama lain dan pengambil kebijakan sulit melihat permasalahan secara utuh. Padahal kemajuan perekonomian membutuhkan pertukaran informasi yang semakin sering dan intensif. Tanpa sebuah jaringan data, informasi geospasial menyeluruh tak pernah bisa didapat. Solusi penyediaan informasi tersebut kemudian datang melalui dunia digital.

Pekerjaan pertama adalah membuat wadah penampung limpahan informasi. Bakosurtanal membeli perangkat lunak ArcGIS buatan perusahaan solusi informasi geografi asal Amerika Serikat, Esri, sebagai mesin dasar. Mesin ini ditanam di server Bakosurtanal dan terhubung ke setiap server institusi pemerintah melalui Internet. ArcGIS juga menyediakan antarmuka berbentuk laman web yang ramah pengguna sehingga pengguna geoportal dapat menarik data dari berbagai institusi pemerintah dan menampilkannya dalam bentuk peta.

Perangkat lunak terbaru ini juga digunakan oleh badan geospasial Amerika. Namun, hingga Oktober 2011, Negeri Abang Sam belum juga meluncurkan jaringan informasi ini secara resmi.

"Indonesia jadi negara pertama di dunia yang memiliki jaringan informasi geospasial interaktif," ujar Arif. Namun, di lingkungan nonpemerintah, perusahaan minyak Inggris BP mencatatkan diri sebagai perusahaan pertama pengguna perangkat lunak ini.

Kesulitan muncul saat proses pengumpulan informasi dari setiap institusi. Data memiliki format dan kerangka koordinat geografis yang berbeda.

Arif mengatakan idealnya setiap kementerian dan lembaga memasukkan data geospasial menurut format dan koordinat yang sama. Kerangka yang ditegaskan oleh Bakosurtanal belum banyak dipakai institusi, sehingga proses penyeragaman koordinat ini membutuhkan waktu. "Perkiraan kami butuh waktu dua-tiga tahun untuk membereskan data," dia menambahkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bakosurtanal merancang arsitektur berorientasi layanan (service based architecture). Sebuah tim internal ditugasi menyamakan format dan kerangka acuan informasi agar bisa masuk ke dalam peta dasar. Hasilnya, pengguna tetap bisa memanfaatkan data geospasial, meski kementerian dan lembaga belum memiliki kerangka yang sama.

Saat ini terdapat 14 kementerian dan lembaga yang sepakat berbagi data geospasial. Institusi yang sudah melepas datanya melalui geoportal antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional. Bakosurtanal berharap semakin banyak kementerian dan lembaga yang mau membagi data melalui geoportal dalam beberapa tahun mendatang.

Berbagi informasi geospasial antarlembaga pemerintah dipastikan meningkatkan efisiensi. Badan Informasi Geospasial mencatat banyak terjadi tumpang-tindih data antarinstitusi akibat kurangnya pertukaran data. Padahal, jika data bisa dipertukarkan, institusi tersebut tak perlu lagi mengumpulkan data yang sama. Mereka cukup mengumpulkan data dari daerah-daerah yang selama ini belum pernah disurvei.

Dari sisi ekonomi dan sosial, pengambil kebijakan bisa memanfaatkan geoportal sebagai bahan untuk menyusun rencana pembangunan. Data angka kemiskinan dan pendapatan per kapita bisa ditampilkan hingga tingkat kecamatan. Bahkan, jika pasokan data lebih banyak lagi, data ekonomi bisa dilihat hingga tingkat rumah tangga.

Tak semua data tersebut dapat diakses oleh publik. Geoportal memiliki tiga tingkat akses informasi. Tingkat paling dasar adalah data publik dan disajikan gratis.

Tingkat informasi selanjutnya berupa data internal yang hanya bisa diakses oleh simpul-simpul informasi, yaitu kementerian dan lembaga yang telah bergabung. Pada tingkat paling tinggi, terdapat data confidential yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang telah ditetapkan regulasi. Aturan mengenai tingkatan data ini nantinya akan diatur melalui regulasi yang sedang digarap.

Untuk menggunakan geoportal, pengguna bisa mengakses laman http://maps.ina-sdi.or.id. Dari sini pengguna bisa masuk ke halaman galeri untuk melihat format peta tematik yang sudah dirangkum Bakosurtanal. Beberapa peta yang bisa ditampilkan adalah peta gempa bumi, peta tutupan lahan, peta moratorium kawasan hutan, peta rumah sakit, dan peta potensi bencana alam.

Jika ingin mengeksplorasi lebih jauh, pengguna bisa memasukkan kata kunci ke kotak pencarian. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk alamat web. Geoportal akan menyajikan alamat tertentu yang bisa dipakai pengguna untuk mengunduh data lengkap. Data ini kemudian bisa diolah menggunakan berbagai aplikasi geoportal atau aplikasi bikinan sendiri.

Pada peta potensi bencana alam, misalnya, Geoportal menyajikan data stasiun gempa (bendera biru), patahan tektonis, gunung api tipe A--gunung yang meletus dalam 400 tahun terakhir--(segitiga merah), dan gunung api tipe B (segitiga jingga). Segitiga merah dan jingga bertaburan memenuhi peta bencana Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hanya Pulau Kalimantan yang bebas dari segitiga jingga dan merah. Itu berarti tak ada gunung api yang harus diwaspadai di pulau tersebut.

Salah satu aplikasi yang sudah siap digunakan adalah untuk penanganan bencana. Pada kasus bencana letusan gunung berapi, pengguna bisa membuat lingkaran dengan radius tertentu dari puncak gunung. Aplikasi kemudian menampilkan informasi demografis penduduk, seperti jumlah penduduk, fasilitas sekolah, dan puskesmas. Dengan demikian, proses evakuasi dan tanggap darurat bisa lebih efektif karena kebutuhan pangan dan obat-obatan disesuaikan dengan kondisi penduduk.

Demikian pula jika Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana nantinya menyediakan peta potensi bencana. Evakuasi bisa difokuskan pada daerah tertentu yang bisa disimulasikan melalui aplikasi pada geoportal. Data jalur transportasi dan kerugian infrastruktur bisa didapatkan dengan menampilkan data dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.


ANTON WILLIAM

Berita terkait

BRIN Berikan Nurtanio Award ke Ahli Penerbangan & Antariksa Profesor Harijono Djojodihardjo

26 November 2023

BRIN Berikan Nurtanio Award ke Ahli Penerbangan & Antariksa Profesor Harijono Djojodihardjo

BRIN memberikan penghargaan tertinggi kepada periset Indonesia yang berprestasi, dan kepada tokoh yang telah memberikan andil kemajuan iptek.

Baca Selengkapnya

Jokowi Dorong Generasi Muda Kuasai Iptek Dibarengi Budi Pekerti

19 Agustus 2023

Jokowi Dorong Generasi Muda Kuasai Iptek Dibarengi Budi Pekerti

Jokowi mendorong pelajar Muhammadiyah untuk memiliki kemampuan iptek dan juga budi pekerti yang baik

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 3 Acuan Penting Menuju Visi Indonesia Emas 2045

15 Juni 2023

Jokowi Ungkap 3 Acuan Penting Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Presiden Joko Widodo alias Jokowi membeberkan tiga hal penting yang menjadi acuan menuju visi Indonesia Emas 2045. Simak detailnya.

Baca Selengkapnya

Memahami Globalisasi serta Dampak Negatif dan Positifnya

10 Desember 2022

Memahami Globalisasi serta Dampak Negatif dan Positifnya

Dengan adanya globalisasi, segala aktivitas manusia semakin mudah. Namun lihat juga dampak negatif dan positifnya.

Baca Selengkapnya

Di Acara HUT PGRI, Jokowi Minta Guru Pastikan Anak Didik Kuasai Iptek dan Keterampilan Teknis

3 Desember 2022

Di Acara HUT PGRI, Jokowi Minta Guru Pastikan Anak Didik Kuasai Iptek dan Keterampilan Teknis

Jokowi meminta para guru memastikan anak didiknya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

Baca Selengkapnya

Siti Fauziah Dorong Mahasiswa Kuasai Iptek dan Lestarikan Budaya

25 November 2022

Siti Fauziah Dorong Mahasiswa Kuasai Iptek dan Lestarikan Budaya

MPR membuka pintu lebar-lebar kepada seluruh elemen bangsa termasuk para mahasiswa untuk berkunjung dan mendapatkan semua informasi.

Baca Selengkapnya

BRIN Anugerahkan Habibie Prize 2022 kepada Empat Ilmuwan

10 November 2022

BRIN Anugerahkan Habibie Prize 2022 kepada Empat Ilmuwan

Penghargaan Habibie Prize 2022 diberikan pada empat ilmuwan yang memberikan kontribusi di bidang iptek dan inovasi.

Baca Selengkapnya

Presiden Tegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Paradigma Iptek

4 November 2022

Presiden Tegaskan Kedudukan Pancasila sebagai Paradigma Iptek

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung.

Baca Selengkapnya

Pemanfaatan Iptekin sebagai Penentu Arah Kebijakan Nasional

20 April 2022

Pemanfaatan Iptekin sebagai Penentu Arah Kebijakan Nasional

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) telah menjadi salah satu faktor utama bagi negara-negara maju dalam mempercepat program pembangunan nasional di berbagai sektor, terlebih pada sektor pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Baca Selengkapnya

Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia

20 April 2022

Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia

Praktik Kebijakan Iptekin di Indonesia dan Malaysia

Baca Selengkapnya