Denmark Klaim Wilayah Kutub Utara  

Reporter

Kamis, 18 Desember 2014 17:38 WIB

AP/NOAA

TEMPO.CO, Jakarta - Denmark mengajukan klaim kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kepemilikan area di Kutub Utara. Denmark menyatakan wilayah yang mengelilingi Kutub Utara terhubung dengan landas benua Greenland yang merupakan wilayah otonomi mereka. Menteri Luar Negeri Denmark Martin Lidegaard menyebut klaim itu sebagai tonggak penting bersejarah bagi negaranya.

Jon Rahbek-Clemmensen dari Universitas Syddansk mengatakan klaim itu menunjukkan bahwa Denmark tidak bisa ditekan. Klaim itu juga membuktikan dukungan politik pada masyarakat Greenland. "Ada dorongan kuat di Greenland untuk meraih kemerdekaan. Denmark ingin menunjukkan kemampuannya," katanya seperti ditulis BBC, Senin, 15 Desember 2014. (Baca: 100 Tahun, Kutub Utara dan Selatan Bertukar Tempat)

Christian Marcussen, ilmuwan dari Survei Geologi Denmark dan Greenland, kepada Associated Press menyatakan mereka yakin dengan bukti-bukti klaim mereka. "Pegunungan Lomonosov adalah perpanjangan wilayah alami dari landas Greenland."

Sebelumnya, Kanada dan Rusia juga sudah menyatakan kedaulatan mereka atas wilayah Arktik yang dikenal kaya sumber energi. Wilayah yang diperebutkan adalah pegunungan bawah laut Lomonosov sepanjang 1.800 kilometer yang membelah Arktik menjadi dua. Menanggapi tuntutan tersebut, negara-negara Arktik sepakat sidang PBB bisa menyelesaikan sengketa wilayah Kutub Utara. (Baca: Mengenal Fenomena Babi Kutub)

Laporan Survei Geologi Amerika Serikat pada 2008 menyebutkan sekitar 22 persen sumber energi dunia yang belum ditemukan berada di wilayah utara Lingkar Arktik. Namun Kutub Utara diperkirakan tidak memiliki banyak cadangan minyak dan gas.

Tim dari Denmark telah menyerahkan tiga boks berisi data pendukung klaim mereka ke komisi PBB, Senin, 15 Desember lalu. Sebanyak 21 anggota panel penyelidik akan memeriksa kesahihan bukti ilmiah klaim-klaim atas Kutub Utara yang mereka terima. Lidegaard mengatakan data yang sudah dikumpulkan sejak 2002 itu mendukung klaim Denmark atas area seluas 895 ribu kilometer persegi. Luas area itu sekitar 20 kali ukuran wilayah Denmark.

Enam tahun lalu Denmark, Rusia, Norwegia, Kanada, dan Amerika Serikat sepakat masalah teritori itu diselesaikan menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Setelah meratifikasi konvensi, tiap negara punya waktu 10 tahun untuk mendaftarkan klaim berisi perpanjangan landas benua lebih dari 200 mil laut dari batas wilayah mereka. Kanada sudah menyatakan keinginan mereka secara formal tahun lalu.

Sebelumnya, sengketa wilayah di Kutub Utara sempat memanas setelah kapal selam Rusia memasang bendera titanium antikarat di sana pada kedalaman 4.200 meter di bawah laut. Aksi yang terjadi pada 2007 itu sempat membuat Kanada marah.



AP | BBC | GABRIEL WAHYU TITIYOGA

Berita Terpopuler:
Imam Prasodjo Ucapkan Innalillahi... pada KPK
Gara-gara Ahok, Pengusaha Rugi Rp 190 Triliun
Ini Daftar Peneliti Paling Luar Biasa Indonesia

Berita terkait

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.

Baca Selengkapnya

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).

Baca Selengkapnya

BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar

Baca Selengkapnya

Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.

Baca Selengkapnya

Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

11 Maret 2020

Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya

RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

16 November 2019

RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan

Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.

Baca Selengkapnya

Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

16 November 2019

Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik

Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.

Baca Selengkapnya