TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 20 hingga 50 laman milik instansi pemerintah atau yang menggunakan domain .go.id diserang oleh para peretas dan tangan-tangan jahil di dunia maya.
Hal itu diungkapkan Kepala Lembaga Sandi Negara Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi dalam acara peluncuran Otorisasi Sertifikasi Digital dan Peralatan Sandi Karya Mandiri di Jakarta, Kamis.
"Itulah tantangan terbesar penerapan e-government," kata Djoko.
Oleh karena itu, lanjut Djoko, Diperlukan sistem pengamanan informasi yang mampu mengakomodir terpenuhinya syarat-syarat keamanan, yakni integritas, otentitas, kerahasiaan dan antisangkal.
Djoko mengatakan sertifikasi elektronik harus ditertibkan dan dikelola oleh pihak terpercaya sebagai jaminan atas keabsahan dan integritas.
Untuk itu, Lembaga Sandi Negara meluncurkan OSD dan Peralatan Sandi Karya Mandiri, yang berbasis pada sejumlah pemanfaatan yang pernah dilakukan instansi pemerintahan terhadap produk-produk Lembaga, seperti pengadaan elektronik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pajak elektronik, informasi Dewan Ketahanan Nasional dan DIPA elektronik Dirjen Anggaran Kemenkeu.
Djoko sendiri menyatakan bahwa sistem yang dikelola Lembaga Sandi Negara antiretas.
"Sejauh yang sudah kami kelola belum pernah ada yang dijebol oleh para peretas," katanya.
