Jaga Hutan, Suku Knasaimos Tolak Perusahaan Besar Kelapa Sawit

Jumat, 16 Maret 2018 11:15 WIB

Prosesi pemberian sertifikat izin hutan adat di Desa Manggroholo dan Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, kepada Suku Knasaimos, Senin, 12 Maret 2018. (GREENPEACE/Jurnasyanto Sukarno)

TEMPO.CO, Sira: Suku Knasaimos di Papua Barat memiliki prinsip menolak perusahaan besar untuk menanam kelapa sawit. Setelah dua kampung suku tersebut, Manggroholo dan Sira, mendapat izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2017, mereka memimpin gerakan untuk menolak perusahaan kelapa sawit agar terus bisa melindungi hutan mereka dari kerusakan.

Baca: Pemprov Beri Izin Pengelolaan Hutan Desa ke Suku Knasaimos Papua

“Knasaimos punya prinsip untuk menolak semua perusahaan kelapa sawit, sampai sudah menolak tiga kali,” ujar Arkilaus Kladit, Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Manggroholo-Sira, di Kampung Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, pada hari Rabu, 14 Maret 2018. Selain untuk melindungi hutan di Papua Barat, masyarakat juga memiliki ketergantungan yang besar pada hutan.

Semua produk yang mereka kelola dan bawa ke pasar adalah hasil dari pohon-pohon di hutan. Karena itu juga Manggroholo dan Sira ingin mengamankan hutan mereka dengan mendapat izin hutan desa. Hal tersebut dilakukan agar tidak terintervensi oleh ekspanzi izin perkebunan kelapa sawit dan lainnya.

Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Charles Tawaru, mengatakan masyarakat Knasaimos memiliki sejarah awal, di mana masyarakat menolak izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah mereka.

Advertising
Advertising

Saat kelapa sawit datang, mereka juga menolak. Karena itu cara yang paling aman, menurut mereka, adalah untuk membuat pagar terhadap wilayah masyarakat adat ini, terutama karena luas suku Knasaimos mencapai 81.000 ha.

Skema yang paling tepat dilakukan untuk melindungi hutan dari kelapa sawit dan perusahaan besar lainnya adalah hutan desa. Walaupun tujuan akhirnya adalah hutan adat, karena hutan tersebut tidak lagi menjadi hutan milik negara dan masyarakat memiliki hak permanen untuk mengelola hutan di wilayah mereka. Sedangkan sekarang dengan hutan desa, izin pengelolaan tersebut hanya akan bertahan selama 35 tahun.

Mereka juga mengambil contoh dari Sungai Tohor, Riau, yang bisa menghasilkan 163 produk dari sumber daya alam mereka. Masyarakat Sungai Tohor juga memiliki pasar yang cukup menjanjikan di Malaysia dan Singapura.

“Sampai hari ini memang masyarakat di Sungai Tohor menolak ekspansi sawit di wilayah adat atau kampung mereka. Mereka produksi sagu, yang menjadi nilai ekonomi, secara berkelanjutan masih dikelola sampai sekarang karena pasar yang cukup menjanjikan,” jelas Charles. Karena itu, mereka akan menjadikan prioritas untuk mengamankan wilayah adat mereka, terutama dari perusahaan-perusahaan besar.

Simak artikel lainnya tentang suku Knasaimos di tempo.co.

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

2 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

3 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

4 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

4 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

4 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

4 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

4 hari lalu

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

4 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

37 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

37 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya