Elang Bondol di Langkat Terancam Punah, Walhi: Hentikan Perburuan

Reporter

Antara

Editor

Erwin Prima

Kamis, 21 Juni 2018 07:57 WIB

Barang bukti Elang Bondol (Haliastur Indus) dihadirkan petugas kepolisian saat rilis perdagangan satwa dilindungi di Polda Metro Jaya, Jakarta, 31 Januari 2018. Tujuh tersangka ditangkap dalam perdagangan satwa ini. ANTARA

TEMPO.CO, Medan - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara meminta kepada warga untuk tidak menangkap elang laut atau elang bondol yang terdapat di daerah pesisir pantai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Baca: Tabrak Gedung, Elang Bondol Terluka
Baca: Elang Bondol Maskot Jakarta

"Perburuan liar elang laut yang dilindungi oleh pemerintah itu harus segera dihentikan untuk melindungi satwa tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Dana Prima Tarigan di Medan, Kamis, 21 Juni 2018.

Elang laut yang terdapat di Langkat, menurut dia, hendaknya dibiarkan hidup secara bebas dan tidak usah diburu oleh warga untuk tujuan dipelihara maupun dijual demi mendapatkan keuntungan cukup besar. "Karena elang laut yang hidup di hutan mangrove di Langkat terancam mengalami kepunahan," ujar Dana.

Ia menyebutkan dulunya elang laut masih banyak kelihatan di pesisir Pantai Timur Sumatera itu, namun saat ini tidak ada lagi dan sudah menghilang.

Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat untuk dapat menyelamatkan elang laut tersebut.

Advertising
Advertising

"BKSDA harus bertanggung jawab atas kelestarian elang laut yang terancam akan mengalami kepunahan itu," ucapnya.

Dana mengimbau masyarakat untuk tidak lagi memburu elang laut dan membiarkan satwa tersebut hidup di alam bebas, yakni di lokasi hutan mangrove (hutan bakau) tempat berkembangbiaknya elang laut.

Selain itu, ia meminta warga masyarakat yang masih memelihara elang laut untuk secepatnya menyerahkan ke petugas BKSDA untuk dilepasliarkan ke habitatnya.

"Pemeliharaan dan penangkapan terhadap satwa elang yang dilindungi itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dipidana," kata pemerhati lingkungan itu.

Sebelumnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara melepasliarkan tujuh ekor elang laut atau elang bondol ke alam bebas, tepatnya di kawasan Suaka Margasatwa Karang Kading Secanggang.

"Pelepasan itu dimaksudkan untuk pengembangbiakan karena sudah hampir punah," kata Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Sianturi.

Elang laut itu, dilepas di kawasan hutan matgasatwa Karang Gading Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, yang selama ini juga sudah dikenal sebagai hutan mangrove yang sangat luas di Kabupaten Langkat.

Hotmauli menyebutkan sebelumnya tujuh ekor elang laut ini dirawat di pusat perawatan satwa di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

"Empat ekor elang laut ini diperoleh dari penyerahan warga secara sukarela, sedangkan tiga ekor lainnya merupakan hasil penyitaan operasi. Di mana dari tujuh ekor elang bondol tersebut enam merupakan elang jantan dan satu merupakan elang betina," jelasnya.

ANTARA

Berita terkait

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

6 hari lalu

Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

7 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

8 hari lalu

Terpopuler: YLKI Minta Akar Pinjol Ilegal Diberantas, Menteri Budi Arie Sebut Judi Online Hantu

Berita terpopuler Tempo: YLKI menuntut pemberantasan Pinjol ilegal, Menkominfo Budi Arie sebut judi online seperti hantu.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

8 hari lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

9 hari lalu

Tanggapan Walhi Jatim Terhadap Banjir di Kota Surabaya Sepanjang 2024

Pada 2024, Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang merasakan langsung dampak banjir. Walhi Jatim beri tanggapan.

Baca Selengkapnya

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

10 hari lalu

Walhi Tuntut Jepang Akhiri Pendanaan Proyek Gas Fosil yang Menimbulkan Bencana

Menurut Walhi, pasca Perjanjian Paris, JBIC justru menjadi penyandang dana gas fosil terbesar di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

13 hari lalu

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.

Baca Selengkapnya

10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

23 hari lalu

10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Berita Terkini dimulai dari artikel berjudul '10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dari Berbagai Universitas'.

Baca Selengkapnya

Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

24 hari lalu

Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

40 hari lalu

Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.

Baca Selengkapnya