TEMPO.CO, Sharm el Sheik - Direktur Eksekutif Institut Dayakologi, Krissusandi Gunui, geram dengan industri ekstraktif sawit yang menghancurkan keanekaragaman hayati hutan Kalimantan Barat. "Industri sawit merusak kehidupan suku dayak. Jangan ada lagi ekspansi sawit untuk alasan apapun," kata Krissusandi, Ahad, 25 November 2018.

Baca juga: Akal-akalan Izin Sawit

Krissusandi merupakan keturunan dayak rumpun Ibanik yang datang bersama pegiat Indigenous People and Local Communities dari banyak negara di Konferensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sharm el-Sheikh, Mesir sejak tanggal 13-29 November 2018. Selain Indonesia, beberapa di antaranya datang dari Malaysia, Filipina, negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Afrika.

Ia datang bersama komunitas masyarakat adat dari banyak negara untuk bersuara ihwal eksploitasi perusahaan sawit. Tempo berkesempatan meliput acara itu atas dukungan Climate Tracker, jaringan global yang beranggotakan 10 ribu jurnalis muda peliput iklim.

Baca juga: Di Palembang, Jokowi Soroti Masalah Harga Sawit dan Karet

Perkebunan sawit yang monokultur (budidaya lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu area), kata Krissusandi, telah menghancurkan keanekaragaman hutan Kalimantan Barat. Industri sawit membunuh pohon belian, tanaman penghasil kayu khas hutan Kalimantan atau disebut kayu besi. Suku Dayak Iban menggunakan kayu jenis ini untuk membangun tiang-tiang utama rumah panjang.

Sawit juga menggusur pohon tengkawang khas Kalimantan yang menghasilkan minyak nabati dan banyak dipakai sebagai bahan baku mentega. Pemerintah telah menetapkan pohon tengkawang sebagai flora identitas Kalimantan Barat. "Sayangnya tanaman ini tak mendapat perhatian dari pemerintah. Pemasaran tidak disiapkan dan harga tengkawang kerap jatuh," kata dia.

Pohon enau, nibung, durian juga semakin berkurang karena ekspansi sawit. Selain menghilangkan biodiversitas hutan Kalimantan, perkebunan sawit juga berdampak pada perilaku hidup, sosial, dan kesehatan penduduk Kalimantan. Suku Dayak memiliki konsep pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

Baca juga: Korupsi Politik Perizinan Sawit

<!--more-->

Suku dayak menanam umbi-umbian, ketela pohon, buah-buahan, dan tanaman kayu di pedalaman atau hutan. Keturunan suku dayak kemudian menerapkan cara itu dengan menanami lahannya untuk pengobatan dan sayur di pekarangan rumah.

Mereka mengenal tembawang, yakni lahan bekas permukiman yang ditanami buah-buahan, sayuran,dan umbi-umbian. Tembawang dimiliki komunitas adat. Ada juga dahas, yakni bekas ladang yang sudah ditinggalkan dan ditanami karet, belian, meranti. "Perkebunan kelapa sawit tak cocok dengan pola hidup Dayak yang ada sejak zaman nenek moyang," kata dia.

Sayangnya, perkebunan sawit dan tambang menjadi ancaman serius karena menggusur pola hidup yang menjaga kelestarian hutan itu. Perkebunan sawit membabat habis hutan Kalimantan. Perkebunan sawit di Dayak, kata dia telah muncul sejak 1970-an di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dia mencatat di Kalimantan Barat terdapat 12,4 juta hektare lahan konsesi perusahaan sawit. Dari angka itu, sebanyak lima juta hektare merupakan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai sebuah perusahaan.

Baca juga: Upah Buruh Perkebunan Sawit

Dampak lain dari perkebunan kelapa sawit adalah penggunaan pestisida. Pupuk kimia itu terbawa angin dan menyebabkan penyakit kulit, gatal, dan gangguan pernafasan. Belum lagi dampak lainnya adalah ekploitasi tenaga kerja.

Kementerian Pertanian menyebutkan total luas lahan perkebunan kelapa sawit hingga saat ini mencapai 14 juta hektare. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia bersama Malaysia. Mereka menguasai 85 persen produksi minyak kelapa sawit dunia.

Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan moratorium sawit. Aturan itu ada dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Moratorium ini tujuannya menghentikan izin pembukaan lahan sawit baru untuk tiga tahun ke depan.

Baca juga: Pesawat Jatuh di Lahan Sawit Kalbar Saat Sedang Menyiram Pupuk

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno, mengatakan perkebunan sawit tidak menghasilkan keanekaragaman hayati atau zero biodiversity. Moratorium sawit membatasi atau menginstirahatkan ekspansi sawit. Tapi, untuk perusahaan sawit yang sudah berjalan tetap beroperasi.

Moratorium, kata dia dijalankan untuk melihat dampak lingkungan, sosial, dan budaya. Misalnya penduduk di sekitar lahan sawit bisa berpindah karena tak cocok dengan tanaman itu. "Tidak semua tempat cocok ditanami sawit. Ke depan Kementerian Pertanian harus punya pemetaan lahan yang baik," kata dia.

Menurut Wiratno, selain berdampak pada biodiversitas, perkebunan kelapa sawit juga berdampak kehidupan pada satwa liar, yakni orang utan. Dia menyebutkan di Kalimantan Tengah telah ada forum koordinasi penyelamatan orang utan. Dia meminta masyarakat aktif melapor bila menemukan orang utan yang terdampak karena perkebunan kelapa sawit.

Baca juga: Selamat Datang Moratorium Sawit!

Simak artikel menarik lainnya seputar sawit yang menghancurkan biodiversitas Dayak hanya di kanal Tekno Tempo.co.