TEMPO.CO, Jakarta - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah menganggarkan biaya US$450 juta atau sekitar Rp6,35 triliun untuk proyek tol langit.

Proyek tol langit adalah penyediaan satelit untuk akses internet di daerah 3 T atau terluar, terdepan, dan tertinggal.

Bakti telah menunjuk konsorsium Pasifik Satelit Nusantara sebagai pemenang tender satelit multifungsi atau high throughput satellites (HTS) Satria.

Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan Satelit Multifungsi Satria akan dibuat di Thales, sebuah perusahaan asal Prancis yang bergerak di bidang transportasi antariksa, sedangkan untuk tempat peluncurannya, masih dipertimbangkan lokasinya.

“Tempat peluncuran antara di Ariene Prancis atau di Space X Amerika, itu belum diputuskan,” kata Anang kepada Bisnis.com, Rabu, 24 April 2019.

Anang menambahkan sebelumnya Satelit Nusantara I sempat menggunakan Space X sebagai tempat peluncuran, sedangkan Satelit milik PT Telekomunikasi Indonesia diluncurkan dari Ariene.

Meski demikian menurut Anang penentuan lokasi peluncuran tidak terlalu sulit karena harga yang ditawarkan keduanya hanya beda tipis. “Itu pilihan tidak sulit, harganya juga beda tipis,” kata Anang.

Pemerintah memastikan bahwa pada saat satelit Satria Multifungsi beroperasi, seluruh sekolah di Indonesia serta seluruh kantor pemerintahan di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan tinggi.

Satelit Multifungsi Satria akan menjadi andalan bagi daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh kabel serat optik untuk terhubung ke internet cepat. Pertimbangan menggunakan satelit multifungsi ini adalah untuk efisiensi biaya dan cakupan yang luas.

Dengan satelit konvesional yang ada saat ini, Bakti mengungkapkan, pemerintah mengeluarkan uang hingga Rp18 juta untuk setiap megabit per detik (Mbps). Sementara itu. dengan satelit multifungsi angkanya bisa turun menjadi Rp6 juta per Mbps.

Adapun, proyek tol langit satelit multifungsi besutan Bakti bakal memberi akses internet di 149.000 titik. Dari jumlah itu, titik terbanyak merupalan sekolah sebanyak 93.900 dan 47.900 titik kantor pemerintahan. Akses ini akan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan.

BISNIS.COM