Waspada Pembajakan WhatsApp: Modus Jihad untuk KPK
Kamis, 19 September 2019 11:13 WIB
Ilustrasi WhatsApp
TEMPO.CO, Jakarta - Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jabar mendapat laporan tentang adanya konten ajakan jihad melalui akun WhatsApp atas nama Muhammad Luthfi Indrawan yang telah dibajak. Kejadiannya bermula pada Senin, 16 September 2019 pukul 02.37 WIB, korban diberitahu oleh temannya bahwa Whatsapp telah diretas. Kemudian korban langsung melakukan pengecekan terhadap Whatsapp miliknya dan tidak bisa diakses. Pesan yang beredar berisi ajakan untuk jihad, karena KPK dilemahkan dan dizolimi oleh para wereng cokelat alias thogut. Pesan tersebut kemudian beredar melakui grup. Selanjutnya Luthfi Indrawan berusaha melakukan login dan muncul kode untuk verifikasi atau daftar ulang. Dengan adanya kejadian tersebut korban tidak bisa menggunakan akun whatsapp miliknya, kemudian korban langsung melapor ke SPKT Polda Jabar dengan Nomor Lp : LP/B/962/IX/JABAR. Pelaku peretas dan penyebar konten tersebut belum diketahui. Korban melaporkan pembajakan akun Whatsapp -nya atas saran dari orang tuanya yang juga seorang anggota polisi.
Catat 5 Nomor WA Ditlantas Polda Metro Jaya yang Mengirimkan Bukti Surat Tilang
11 jam lalu
Catat 5 Nomor WA Ditlantas Polda Metro Jaya yang Mengirimkan Bukti Surat Tilang
Ditlantas Polda Metro Jaya mengirimkan bukti surat tilang ke pelanggar lalu lintas melalui lima nomor Whatsapp.
Baca Selengkapnya
Korlantas Uji Coba Pengiriman Surat Tilang Melalui Whatsapp
11 jam lalu
Korlantas Uji Coba Pengiriman Surat Tilang Melalui Whatsapp
Bila sistem pengiriman surat tilang melalui Whatsapp aman, Korlantas akan memberlakukan aturan ini secara nasional.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
1 hari lalu
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca Selengkapnya
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
1 hari lalu
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
1 hari lalu
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca Selengkapnya
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
2 hari lalu
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
2 hari lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
2 hari lalu
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca Selengkapnya
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
3 hari lalu
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
3 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
2 hari lalu
2 hari lalu
2 hari lalu
2 hari lalu
3 hari lalu