TEMPO.CO, Jakarta - Daun kratom biasa dikirim ke Amerika Serikat dengan nama lain, karena importir tidak berani jika nama asli daun yang disebut-sebut mengandung narkoba itu yang dicantumkan.

Hal itu dikemukakan eksportir daun kratom Kalbar, Heri, seperti diberitakan Antara, Rabu, 16 Oktober 2019.

Biasanya, dokumen ekspor kratom menyebutkan bahwa barang tersebut adalah rubesia, inches powder, atau pacholy. Namun pemerintah Indonesia kemudian mengharuskan dokumen harus sesuai dengan barang yang diekspor.

“Saat ini ada dilema di mana pemerintah menegaskan setiap pengiriman kratom mesti sesuai antara barang dan dokumen. Sementara dari sisi pembeli tidak berani menerima kiriman dengan nama kratom dengan berbagai alasan,” ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menambahkan lesunya pasaran kratom sekarang lebih karena ketatnya pengawasan pintu masuk komoditas kratom di negara tujuan terutama Amerika Sarikat.

Penggunaan nama lain untuk komoditas kratom membuat negara importir protes.

“Melihat fenomena ini membuat pemerintah negara tujuan protes dan meminta pemerintah Indonesia menertibkan pengiriman kratom yang tidak sesuai antara barang atau pemalsuan dokumen,” kata dia.

Heri menjelaskan selama ini kratom dikirim ke negara Amerika Sarikat, dan dalam satu bulan bisa mengirim kratom mencapai 10 ton.

“Tentu angka saat ini lebih rendah dari sebelumnya karena berbagai hambatan. Hal ini lah perlu duduk bersama mencarikan solusi karena kratrom sendiri menjadi sumber pendapatan petani juga,” jelas dia.

Menurutnya, sejauh ia ketahui bahwa kratom lebih berbahaya dari narkoba adalah masih asumsi. Hal itu karena belum pernah ada bukti korban kematian, ketagihan dan sakaw yang diakibatkan konsumsi Kratom.

Kemudian secara hukum kratom belum diatur dalam undang undang baik dalam peraturan Menteri Kesehatan mengenai penggolongan narkotika maupun dalam undang - undang tentang narkotika.

“Terkecuali pada Badan POM ada pelarangan penggunaan kratom pada jamu tradisional dan suplemen makanan, kapsul dan ekstrak serta campuran bahan makanan. Jadi belum ada undang – undang yang bisa digunakan untuk menahan produk kratom yang masih dalam bentuk bahan baku remahan dan powder,” kata dia.