KPBB: Peleburan Aki Bekas Ilegal Bentuk Genosida Ekologi

Reporter

Tempo.co

Editor

Erwin Prima

Minggu, 3 November 2019 00:05 WIB

Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin beserta Koordinator Program KPBB Alfred Sitorus dalam media briefing 'Bahaya Kronis Pencemaran Illegal Smelter Aki Bekas' di Conference Room KPBB, Jakarta Pusat, Jumat 1 November 2019. TEMPO/ Galuh Putri Riyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengungkapkan bahwa peleburan aki bekas ilegal merupakan salah satu bentuk genosida ekologi.

"Genosida ekologi itu kan dapat diartikan sebagai pembunuhan atau pembasmian manusia dengan cara-cara lingkungan. Peleburan aki ilegal ini menjadi salah satunya karena mencemari lingkungan dan berdampak kesehatan bagi pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan peleburan," kata Ahmad di Jakarta akhir pekan ini.

Dampak yang mungkin terjadi, kata Ahmad, ialah penurunan IQ pada anak-anak, cacat fisik dan mental pada janin dan balita, tremor, kerusakan permanen fungsi ginjal atau otak, frigiditas pada perempuan, impotensi pada laki-laki, hingga kematian.

Ahmad menyebutkan bahwa peleburan aki bekas itu menuntut teknologi dan metodologi yang sarat modal. Sementara itu, usaha peleburan aki bekas ilegal ini dikerjakan serba manual. Akibatnya yang paling berisiko adalah pekerjanya. "Mereka paling lama kerja paling dua tahun. Habis itu ke mana? Ya kalau nggak sakit, meninggal. Karena semua serba manual," lanjutnya.

Selain pekerja, masyarakat di sekitar kawasan peleburan aki bekas ilegal juga turut terdampak bahaya kronis dari usaha ini. Pada tahun 2017, KPBB melakukan penelitian terkait dampak peleburan aki bekas ilegal ini, salah satunya di kawasan Cinangka, Kabupaten Bogor.

Advertising
Advertising

Penelitian ini melihat tingkat timbel dalam darah, kandungan timbel di udara, jendela/ventilasi rumah, hingga di lantai.

"Penelitian itu mengungkapkan bahwa rata-rata anak-anak usia sekolah di Cinangka memiliki kandungan timbel dalam darah mencapai 36,63 μg/dL. Yang paling tinggi ditemukan pada anak perempuan usia 7 tahun mencapai angka di atas 65 μg/dL," ungkap Ahmad.

Ahmad menyayangkan hal ini lantaran batas toleransi kadar timbel dalam darah seseorang yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah 5 μg/dL.

Lebih jauh lagi, Ahmad mengungkapkan bahwa selama melakukan penelitian di Cinangka, KPBB mencatat ada 21 anak yang menjadi korban akibat usaha peleburan aki bekas ilegal ini.

"Anak-anak itu ada yang mengalami wrist drop, foot drop, autis, down syndrome, kejang-kejang," ungkap Ahmad. Selain itu, ia menegaskan bahwa jumlah ini belum termasuk warga yang sudah meninggal dan pindah tempat tinggal.

Dengan demikian, Ahmad berpendapat bahwa peleburan aki bekas ilegal ini sebagai salah satu bentuk genosida ekologi. "Maaf maaf saja, mereka (anak-anak) yang terdampak memang masih hidup, tapi mereka bergantung sepenuhnya pada keluarga, tak bisa menikmati kehidupan, apalagi bersaing di dunia industri. Ya ini namanya sudah dibasmi," ujar Ahmad.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan KPBB pada tahun 2009, kata Ahmad, kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ini ada 71 titik yang teridentifikasi sebagai tempat peleburan aki bekas ilegal.

Tak hanya itu, Koordinator Program KPBB Alfred Sitorus juga mengungkapkan usaha ilegal ini juga sudah merambah hingga ke wilayah seperti Tegal, Pasuruan, Lamongan, Sidoarjo, Medan, hingga Lampung.

"Di Lamongan sendiri ada sekitar 30 tempat peleburan aki bekas ilegal. Untuk Pasuruan sekitar 10, Sidoarji ada 5 tempat, bahkan di Tegal arah Klaten ada sekitar 50 tempat," ujar Alfred pada kesempatan yang sama.

Dengan demikian, KPBB mendesak pemerintah menghentikan praktik usaha ilegal ini dan menghukum pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

GALUH PUTRI RIYANTO

Berita terkait

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

1 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

6 Tips Merawat Motor Injeksi agar Tetap Prima dan Awet

9 hari lalu

6 Tips Merawat Motor Injeksi agar Tetap Prima dan Awet

Motor injeksi merupakan kendaraan yang dibekali dengan teknologi mumpuni di bagian mesin pembakarannya.

Baca Selengkapnya

Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

18 hari lalu

Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.

Baca Selengkapnya

Penting Cek Keamanan Kendaraan Sebelum Mudik Lebaran, Apa yang Wajib Diperiksa?

30 hari lalu

Penting Cek Keamanan Kendaraan Sebelum Mudik Lebaran, Apa yang Wajib Diperiksa?

Anda sudah siap berangkat mudik lebaran dengan kendaraan pribadi, jangan lupa cek beberapa komponen kendaraan sebelum jalan untuk keamanan.

Baca Selengkapnya

Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

45 hari lalu

Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.

Baca Selengkapnya

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

46 hari lalu

Inilah Daftar 25 Instansi Pemerintah yang Siap Pindah ke IKN

Sebanyak 25 Instansi yang terdiri dari 12 ribu pegawai akan dipindahkan ke IKN melalui beberapa tahap.

Baca Selengkapnya

Alasan Pemerintah Kukuh Ingin DPR Ikut Juga Pindah ke IKN Nusantara

47 hari lalu

Alasan Pemerintah Kukuh Ingin DPR Ikut Juga Pindah ke IKN Nusantara

Pemerintah sempat menanggapi usulan DPR yang ogah ikut pindah ke IKN Nusantara. Begini alasannya.

Baca Selengkapnya

10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

49 hari lalu

10 Daftar Motor Listrik Murah, Harganya Mulai 2 Jutaan

Berikut ini deretan rekomendasi motor listrik murah yang dijual mulai Rp2 jutaan setelah mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

57 hari lalu

Begini Respons PDIP Ketika NasDem Sarankan Partai Banteng Jadi Oposisi

Politikus Nasdem menyarankan PDIP agar menjadi oposisi, ketimbang berada di dalam pemerintahan. Apa jawaban PDIP?

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

59 hari lalu

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.

Baca Selengkapnya