Nadiem Buat Aplikasi Pendidikan, Anggota DPR: Timbang Dampaknya

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Senin, 4 November 2019 16:09 WIB

Mendikbud Nadiem Makarim saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2019. ANTARA/Humas Kemendikbud

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mempertimbangkan dampak ikutan yang mungkin muncul bila ingin mengembangkan dan menerapkan aplikasi sistem pendidikan.

Sebelumnya, Nadiem meminta waktu 100 hari untuk membuat perubahan sistem belajar berbasis aplikasi.

"Penerapan aplikasi sistem pendidikan pasti memerlukan perangkat, internet, dan pasokan listrik yang stabil," kata Ledia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa berjalan sendiri untuk mengembangkan aplikasi sistem pendidikan.

"Banyak hal harus diperhitungkan secara luas dan integratif. Angka-angka biaya yang timbul juga harus diperhitungkan secara seksama, apakah akan memudahkan atau menyulitkan masyarakat di kemudian hari," tuturnya.

Ledia meminta Nadiem mempertimbangkan anggaran perangkat yang harus disediakan masyarakat serta ketersediaan dan kualitas layanan internet dan listrik pada setiap wilayah.

Tarif dasar listrik yang semakin tinggi juga harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan biaya internet dan listrik yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses aplikasi sistem pendidikan.

"Itu semua memerlukan pertimbangan sangat seksama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dengan melakukan koordinasi lintas sektoral. Jangan sampai kelak justru menambah beban siswa, orang tua, dan sekolah," katanya.

Namun, Ledia menilai wacana pengembangan aplikasi sistem pendidikan sebagai suatu hal yang positif. Menurut Ledia, semangat penerapan teknologi dalam sistem pendidikan adalah satu langkah positip di era digital.

"Kehadiran aplikasi sistem pendidikan tentunya bisa menopang perkembangan sistem pendidikan kita menjadi lebih baik," ujarnya.

Berita terkait

4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

10 hari lalu

4 Poin Seruan KIKA soal Kasus Kumba Digdowiseiso dan Pelanggaran Akademik

Soal kasus Kumba Digdowiseiso, begini poin seruan KIKA atas kasus pelanggaran akademik.

Baca Selengkapnya

KIKA Minta Nadiem Tak Ragu Copot Status Guru Besar Kumba

10 hari lalu

KIKA Minta Nadiem Tak Ragu Copot Status Guru Besar Kumba

Nadiem diharapkan bisa mengambil tindakan tegas.

Baca Selengkapnya

Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

12 hari lalu

Viral Soal Pakaian Adat Seragam Sekolah, Kota di Sumbar Telah Menerapkannya

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan Permendikbud Ristek soal pakaian adat sebagai seragam sekolah pada waktu tertentu adalah Bukittinggi.

Baca Selengkapnya

Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

13 hari lalu

Setelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik

Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

13 hari lalu

Tanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?

Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.

Baca Selengkapnya

Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

17 hari lalu

Kwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi

Baca Selengkapnya

Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

23 hari lalu

Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.

Baca Selengkapnya

Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

24 hari lalu

Soal Polemik Pramuka, JPPI: Bungkusnya Bisa Berbeda, yang Penting Muatannya Masuk

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) setuju dengan kebijakan terbaru Nadiem soal ekskul Pramuka yang tak wajib.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

24 hari lalu

Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

Mahfud Md mengaku, saat menjabat Menkopolhukam, dia mengusulkan agar posisi Pramuka di sekolah dikuatkan dan dinaikkan anggarannya.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim Cabut Pramuka sebagai Ekskul Wajib di Sekolah, Ingatkah Tingkatan dalam Pramuka?

25 hari lalu

Nadiem Makarim Cabut Pramuka sebagai Ekskul Wajib di Sekolah, Ingatkah Tingkatan dalam Pramuka?

Mendikbudristek Nadiem Makarim putuskan Pramuka tidak lagi sebagai ekskul wajib di sekolah. Berikut jenjang atau tingkatan dalam Pramuka, masih ingat?

Baca Selengkapnya