Nadiem Makarim Sampaikan 5 Fokus Utama kepada DPR

Rabu, 6 November 2019 15:54 WIB

Mendikbud Nadiem Makarim menghadiri Rapat Kerja perdana bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu 6 November 2019. Tempo/Halida Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyampaikan apa yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo tentang visinya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam rapat kerja bersama dengan anggota DPR Komisi X.

"Saya enggak punya visi misi sendiri, hanya ada satu, yaitu visinya presiden. Tapi saya menginterpretasi visi tersebut melalui beberapa poin. Ada lima grup," ujar Nadiem di depan anggota DPR Komisi X di ruang rapat, Komplek Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.

Berikut detail lima poin yang disampaikan Nadiem dalam rapat:

1. Pendidikan karakter

Menurut Nadiem, pendidikan karakter menjadi yang terpenting. Saat ini, kata dia, kita harus mengerti akar permasalahan. Yang terjadi dengan besarnya peran teknologi dan semua informasi, jika SDM tidak punya karakter yang kuat, maka akan tergerus dengan informasi yang tidak benar.

"Sehingga ini bisa memojokkan pemikiran. Setiap pemuda, kita, harus berpikir independen," kata Nadiem. "Semua perusahaan, baik kecil atau besar, komplain mengenai tidak adanya profesionalisme pemuda kita. Itu sebenarnya adalah karakter. Apakah saya bangga dengan kemampuan saya, menghormati sesama pekerja atau atasan saya."

Pendidikan karakter penting untuk mendorong kultur profesional di Indonesia. Bagi Nadiem, sebagai nomenklatur milenial, konsep pendidikan karakter sudah ada dan baik. Namun, Nadiem akan menerjemahkannya ke konten yang mudah dimengerti.

"Ini tidak bisa hanya dengan membaca buku, tapi harus berbentuk kegiatan yang langsung ke masyarakat. Agar bisa mengerti apa itu moralitas, apa itu civil society, dengan contoh nyata dan bukan filosofis," tutur Nadiem.

2. Deregulasi dan debirokratisasi

Nadiem mendapatkan komplain dari guru dan dosen mengenai beban administratif. Guru dan dosen, kata Nadiem, melalui proses administrasi yang dilakukan setiap hari dan minggu. Bahkan di salah satu acara guru yang dia datangi, dia bertanya berapa waktu mengerjakan administratif, dan jawabnya adalah angka 30-40 persen.

"Dampak hal ini ke pembelajaran, sering dibilang hal yang tidak ada hubungannya bagi murid. Banyak dari pemerintahan yang ingin meningkatkan mutu, ada aturan, tapi apakah itu semua diperlukan atau berguna untuk pembelajaran murid?" lanjut Nadiem.

Permintaan Presiden, Nadiem menambahkan, ada berbagai macam yang harus dikaji. "Presiden menginginkan penyederhanaan, jumlah buku dan konten sangat banyak, dan pertanyaannya apakah banyak konten atau pembelajaran kompetensi yang terpenting?" kata Nadiem

Menurut Nadiem, kurikulum adalah cara penyampaian apakah murid berpartisipasi, tapi kenyataan banyak yang masih pasif. Di dalam ruangan, kata Nadiem, apakah guru diberikan kebebasan untuk bisa mempersonalisasi dan memberikan pola waktu pembelajaran.

Banyaknya sekat juga menciptakan proses yang tidak tepat sasaran ke daerah. Murid dengan kearifan lokal yang sebenarnya bisa meningkatkan kemampuan murid itu. Sementara untuk birokrasi, isu kelembagaan menjadi menarik untuk dibahas.

"Ada komplain mereka bingung karena banyaknya lembaga instansi pemerintahan untuk dimintai kerja sama dan evaluasi. Jadi dalam arahan presiden kita harus menyederhanakan organisasi, bagaimana kita berinteraksi agar kerjaan tidak dinavigasi melalui kelemahan pemerintahan," kata Nadiem.

3. Meningkatkan investasi dan inovasi

Secara spesifik, Nadiem berujar, investasi memiliki dependensi dengan kualitas SDM. Banyak pelajaran atau keterampilan serta kompetensi dalam pendidikan Indonesia yang sebenarnya tidak dibutuhkan di dunia pekerjaan, industri dan kewirausahaan.

"Kita harus menciptakan lingkungan pola pembelajaran di mana soft skill tadi yang paling banyak dibutuhkan dan harus dilatih. Bukan konten yang penting, tapi bagaimana caranya," kata Nadiem.

Indonesia, kata Nadiem, sedang dalam proses revitalisasi untuk semua pendidikan vokasi. Ke depan Nadiem akan meningkatkan lebih baik lagi. "Tingkat pengangguran SMK cukup tinggi, rapor dari industri itu penting, mereka harus menjadi asesornya dan itu masih jauh dari harapan. Ini peran Kemdikbud untuk bisa meng-empower untuk berpartisipasi dalam pendidikan."

Presiden, Nadiem melanjutkan, juga menyebutkan mengenai investasi di pendidikan yang besar. Namun, kenyataan kondisi regulasi yang ada kurang memadai untuk diminatinya investasi dan banyak halangan.

"Kenapa belum banyak sekolah luar negeri masuk ke Indonesia? Ini harus dikaji lagi. Sekolah dari luar negeri itu bisa menjadi role model, oh ini ada pembelajaran yang berbeda, oh ada konsep yang berbeda. Ini pentingnya," tambah Nadiem.

4. Penciptaan lapangan kerja

Nadiem juga menyampaikan bahwa Kemdikbud harus menciptakan institusi yang tidak hanya menciptakan tenaga kerja, tapi juga yang bisa menciptakan lapangan kerja dan wirausahawan. "Jadi aspek kreativitas dan enterpreneurship ini nyambung. Kreativitas dan seni itu adalah jiwa entrepreneurship. Apapun yang ingin kita ciptakan itu harus dilatih dari kecil," lanjut Nadiem.

5. Pemberdayaan teknologi

Banyak persepsi yang salah, menurut Nadiem, karena dengan dirinya menjadi menteri, maka semua akan diganti dengan aplikasi. "Saya cukup lucu dengan itu," katanya. Nadiem memberikan klarifikasi bahwa pendidikan adalah apa yang terjadi dalam dua ruang, yaitu di kelas, murid dan guru, serta di rumah, orang tua dan anak.

"Itu kuncinya. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena pembelajaran terbaik itu adanya koneksi batin kuat dan bisa timbul rasa percaya," turur Nadiem.

"Teknologi akan membantu apa yang terjadi di ruang didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk menggantikan," kata Nadiem. "Jadi teknologi itu untuk efisiensi, budget dan waktu, apapun yang sifatnya administratif dengan teknologi bisa memotong waktu dan anggaran," lanjut Nadiem.

Sedangkan benefit dari adanya teknologi, Nadiem melanjutkan, adalah transparansi, karena semua kebijakan dan aturan itu harus berbasis data, dan keandalannya adalah bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi, kata dia, tidak ada personalisasi dan segmentasi.

"Dengan teknologi semua bisa mendapatkan manfaat yang sama tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi juga membuka jalan customisasi. Teknologi punya peran sangat baik untuk memastikan 20 persen APBN yang bukan cuma send tapi delivered," tambah Nadiem.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Pesan Nadiem untuk Guru Penggerak: Bawa Obor Perubahan di Setiap Daerah

1 hari lalu

Pesan Nadiem untuk Guru Penggerak: Bawa Obor Perubahan di Setiap Daerah

Mendikbud Nadiem Makarim memberikan pesan kepada Guru Penggerak. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

2 hari lalu

Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

Dalam perayaan Hardiknas 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan transformasi dalam kebijakan Merdeka Belajar butuh risiko dan keberanian besar.

Baca Selengkapnya

Puncak Hardiknas 2024, Nadiem Singgung 5 Tahun Perjalanan Merdeka Belajar

2 hari lalu

Puncak Hardiknas 2024, Nadiem Singgung 5 Tahun Perjalanan Merdeka Belajar

Perayaan Hardiknas 2024 bertepatan dengan peringatan gerakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024, P2G Soroti Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim

2 hari lalu

Hardiknas 2024, P2G Soroti Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim

Mulai dari evaluasi Merdeka Belajar 26 episode hingga menagih janji Prabowo-Gibran, ini desakan dari P2G dalam Hardiknas 2024.

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024, JPPI Beberkan 8 Tantangan Program Merdeka Belajar

2 hari lalu

Hardiknas 2024, JPPI Beberkan 8 Tantangan Program Merdeka Belajar

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong evaluasi program Merdeka Belajar dalam peringatan Hardiknas 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya