Soal Asesmen Kompetensi Minimum, Pakar: Bahaya Jika Jadi Beban

Jumat, 20 Desember 2019 10:53 WIB

Totok Suprayanto Kepala Balitbang Kemdikbud, Intan Irawati Guru MAN 15 Jakarta, Hetifah Anggota Komisi X DPR RI, Anindito Aditomo Peneliti PSPK dan Bukik Setiawan Peneliti PSPK dalam acara Beranda PSPK yang membahas Asesmen Kompetensi Minimum di Perpustakan Kemdikbud, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2019. TEMPO/Khory

TEMPO.CO, Jakarta- Peneliti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menyatakan bahwa untuk menjalankan asesmen kompetensi minimum para guru harus terlebih dahulu mengubah mindset-nya.

"Sebelum keterampilan dan kapasitas itu yang harus diubah mindset. Saya kira ungkapan seperti guru harus menyiapkannya seperti apa, nanti ujiannya kayak gimana dan seterusnya itu menunjukkan kecemasan," ujar Anindito di Perpustakaan Kemdikbud, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2019.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan mengganti UN dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mulai 2021. Pemerintah mengklaim sudah merancang dan menguji coba sistem ini.

Dengan adanya kecemasan, Anindito melanjutkan, artinya masih dianggap sebagai beban dan asesmen yang sifatnya ada risikonya.

"Kalau dianggap ada risiko, dampaknya adalah bisa jadi guru dan siswa terdorong untuk melakukan kecurangan. Kalau bisa dicurangi ya nanti dicurangi. Siapa sih yang mau dinilai jelek oleh orang lain. Enggak ada orang yang mau dinilai jelek oleh orang lain," tutur Anindito.

Sebenarnya, Anindito berujar pola pikir yang tepat adalah bukan menyiapkan apa yang perlu guru siapkan untuk asesmen. "Loh jangan seperti itu," katanya. Tidak ada yang harus dipersiapkan untuk asesmen.

"Pertanyaannya adalah apa yang perlu dilakukan guru untuk membuat siswanya lebih pintar untuk membuat mereka tumbuh kembangnya lebih baik," ujar Anindito. "Bukan asesmennya, jadi lupakan saja mau ada asesmen kompetensi minimum, survei karakter apapun yang diukur itu. Nah itu untuk sisi gurunya."

Selain itu, Anindito juga memperingatkan bahwa kementerian jangan khawatir mengenai guru, mengenai asesmen yang dipakai untuk menilai sekolah bagus dan tidak. Jika pola pikir guru sudah positif, kementerian harus mendukung bahwa dengan asesmen kompetensi minimum pendidikan harus lebih baik.

Anggota Dewan Perwarkilan Rakyat Komisi X Hetifah menilai bahwa kunci keberhasilan penggantian Ujian Nasional menjadi Asesmen Kompetensi Minimum tetap ada pada guru di sekolah masing-masing.

"Fokus dan prasyarat kunci keberhasilan itu di guru, oleh sebab itu kita tidak boleh over estimated nih soal kemampuan guru itu. Bukan berarti kita merendahkan akan kemampuan mereka tapi justru kita harus fokus mendorong," ujar Hetifah.

Berita terkait

4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024

9 hari lalu

4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024

Apa saja prodi dengan kuota terbesar di PPG Prajabatan?

Baca Selengkapnya

Pendaftaran PPG Prajabatan 2024 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

28 hari lalu

Pendaftaran PPG Prajabatan 2024 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

PPG Prajabatan merupakan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk memenuhi kebutuhan guru.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Laptop Huawei Matebook D14, Guru Bicara Ekskul Pramuka

32 hari lalu

Top 3 Tekno: Laptop Huawei Matebook D14, Guru Bicara Ekskul Pramuka

Selain spesifikasi laptop Huawei Matebook D14 terbaru dan 5 catatan para guru atas polemik ekskul Pramuka, ada juga soal ledakan amunisi kedaluwarsa.

Baca Selengkapnya

Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

39 hari lalu

Samsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus

Samsung menggelar program Teachers Training bagi guru dan dosen dalam program Samsung Innovation Campus (SIC) Batch 5 2023/2024.

Baca Selengkapnya

Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

51 hari lalu

Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

Seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk guru di sekolah negeri.

Baca Selengkapnya

Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

4 Maret 2024

Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS

Baca Selengkapnya

Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

4 Maret 2024

Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.

Baca Selengkapnya

Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

4 Maret 2024

Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya atas perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah-sekolah.

Baca Selengkapnya

Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

4 Maret 2024

Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

4 Maret 2024

Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

Menurut FSGI, penggunaan dana Bos untuk makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan itu.

Baca Selengkapnya