TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro berjanji mendukung kebijakan pendidikan tinggi yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Bambang memberi harapan besar terutama untuk kebijakan yang membebaskan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lain atau magang di luar program studi (prodi) yang dinilainya bisa menguatkan penelitian di Indonesia.

Bambang menjelaskan, kebijakan magang tiga semester bisa dimanfaatkan setiap mahasiswa ke depannya untuk penelitian. “Misalkan mereka bisa magang ikut penelitian langsung atau kuliah kerja nyata di daerah. Itu nanti akan berpotensi meningkatkan jumlah peneliti di masa depan,” ujarnya di Gedung BPPT II, Jakarta Pusat, Senin 27 Januari 2020.

Menurut Bambang, peneliti biasanya paling banyak datang dari mahasiswa. Namun, dia menuturkan, saat ini agak susah untuk mencari mahasiswa yang punya ketertarikan dalam penelitian. Penyebabnya, akses penelitian di perkuliahan yang terbatas.

"Jika mahasiswa menghabiskan seluruh waktunya selama delapan semester di kampus saja, maka yang benar-benar jadi peneliti adalah orang yang dari awal sudah niat meneliti," kata dia.

Bambang berharap besar, model kebijakan dari Mendikbud Nadiem Makarim bisa membuka akses penelitian di perkuliahan menjadi lebih besar. Dia pun berjanji ikut menyambut dan mendorong agar penerima dana hibah penelitian bisa melibatkan mahasiswa S1 yang sudah masuk kategori boleh magang atau terlibat sebagai asisten peneliti.

“Jadi bagi kami ini positif untuk memperkuat penelitian dan membuat universitasnya menjadi terdiversifikasi tidak hanya fokus di pengajaran tapi juga penelitian,” katanya.

Hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studinya merupakan satu dari empat kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim pekan lalu. Tiga lainnya adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) dalam pembukaan atau pendirian prodi baru, program re-akreditasi, dan mendorong PTN seluruhnya berbadan hukum (PTN BH).