Tes Massal COVID-19, Ini 6 Rekomendasi Ilmuwan Muda untuk Jokowi

Sabtu, 21 Maret 2020 20:23 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah Corona dinyatakan sebagai pandemik global dan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Akademi Ilmuwan Muda Indonesia memberikan enam rekomendasi terkait tes massal virus corona COVID-19 di Indonesia. Tes massal tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena semakin meningkatnya jumlah pasien positif infeksi virus itu.

Sekretaris jenderal akademi itu, Berry Juliandi, menerangkan rekomendasi yang pertama adalah tes COVID-19 dengan Real Time-Polymerase Chain Reaction. Mereka bahkan meminta cek ulang sampel yang pernah di tes Balitbang Kementerian Kesehatan.

"Sebaiknya menggunakan automatic extraction RNA dan automatic RT-PCR sehingga waktu bisa dipersingkat," ujar dia melalui pesan WhatsApp, Jumat, 20 Maret 2020.

Dosen di Departemen Biologi IPB University itu sekaligus menyarankan sebagian sampel disimpan untuk penelitian tracking mutasi virus dan Genome Sequencing (GS) untuk identifikasi urutan genom COVID-29. "GS bukan untuk tes rutin tapi untuk penelitian lanjutan," katanya lagi.

Rekomendasi kedua, skala pemeriksaan diperluas dengan melibatkan perguruan tinggi dan laboratorium yang ada di Indonesia. Rekomendasi ketiga dari peneliti neuro-science itu adalah rapid test berbasis antibodi yang dapat diukur saat awal infeksi (IgM) dan fase berikutnya (IgG) hanya dapat dilakukan jika sudah ada validitas bahwa tes cepat serum sensitif dan spesifik terhadap gold standar PCR.

Menurut Berry, teknik rapid test tersebut memang jauh lebih murah tapi hanya efektif dilakukan pada seorang yang telah terinfeksi 3-4 hari. Saat itulah antibodi diperkirakan telah diproduksi tubuh orang itu. "Artinya ketika virus infeksi di hari pertama, RDT (rapid diagnostic test) akan miss," kata dia.

Namun, dalam kondisi untuk massive screening, Berry menambahkan, RDT ini bisa dilakukan untuk mitigasi risiko. "Kalau pun miss 80 persen, itu masih baik, karena 20 persen untuk ukuran Indonesia itu masih banyak," ujar Berry sambil menambahkan, "Maka RDT ini cocok di bandara atau pelabuhan, mereka bisa di tes sambil nunggu bagasi."

Rekomendasi keempat, agar pemerintah menetapkan satu laboratorium sebagai pusat konsultasi nasional. Bukan untuk pasien, tapi untuk kepala laboratorium dari daerah konsultasikan masalah. "Pusat laboratorium harus standby untuk trouble shooting. Target tes apersepsi tematik (TAT) adalah 24 jam, dan live reporting."

Kelima, mengenai logistic view. Menurutnya RDT atau rapid test harus dilakukan di pintu masuk kunjungan seperti bandara dan pelabuhan, qPCR di lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan yang mewakili daerah terjangkit dan memiliki fasilitas Bio Safety Level 2, sedang RT-PCR dengan tenaga terdidik.

Rekomendasi keenam, terakhir, adalah biobanking. Semua sampel sisa disimpan untuk penelitian epidemiologi dan materi pembuatan alat kesehatan Indonesia. "Ini penting juga supaya tidak impor terus. Saat ini urgen atau normal ya impor," kata Berry.

Berita terkait

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

1 jam lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

1 jam lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

2 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

2 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

2 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

15 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

17 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

18 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya