TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset di Research di Electronic Frontier Foundation, Gennie Gebhart, mengkritik kebijakan Zoom karena membuat pengecualian terhadap pengguna yang tidak berbayar. Dia menunjuk kepada pernyataan dari Zoom kalau para pelanggan pengguna berbayar dari aplikasi konferensi video itu yang mendapat fasilitas sistem keamanan enkripsi end-to-end.

Alasan Zoom, ingin memudahkan kerja kepolisian atau penegak hukum apabila ada pengguna yang menggunakan aplikasi itu untuk tujuan yang tidak baik. Dengan kebijakannya itu, Zoom lewat CEO Eric Yuan dianggap menuding gangguan dan kejahatan datang dari antara pengguna gratis tersebut.

"Kalian mendengar itu semua kan, aktivis, jurnalis, penyelenggara, dan organisasi nirlaba yang memiliki sedikit uang di dunia: Zoom dapat menawarkan keamanan praktik terbaik, tapi itu tidak akan terjadi pada kalian karena kalian mungkin seorang pelaku pornografi anak-anak. Semoga lain kali lebih beruntung," cuit Gebhart di akun twitter.

Kritik juga datang dari pakar kerahasiaan pribadi, Pat Walshe, yang menerangkan bahwa kebijakan tersebut mendevaluasi pengguna gratis Zoom. “Zoom mungkin seharusnya mengatakan, semua pengguna gratis hanyalah penjahat potensial. Kalian tidak pantas mendapatkan perlindungan," tulis dia yang juga diunggah akun Twitter-nya.

Keputusan untuk tidak meluncurkan enkripsi end-to-end untuk semua pengguna datang saat enkripsi full-on sedang diserang oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Legislasi yang diperkenalkan ke senat tahun ini dapat mengurangi enkripsi yang sebenarnya, memberikan penegak hukum pintu belakang untuk data yang secara tradisional terlarang.

Tapi, upaya Zoom untuk melarang enkripsi end-to-end juga dikritik karena ketidakmampuannya melindungi semua data pengguna. Seperti diketahui aplikasi ini mengalami banyak serangan karena tingkat keamanannya yang lemah. Zoombombing terjadi di tengah popularitas aplikasi ini di era pandemi Covid-19.

DAILY MAIL | BLOOMBERG