TEMPO.CO, Bandung - Tokoh pegiat aksara Sunda Ilham Nurwansah bersama Dadan Sutisna, mengirim surat terbuka melalui status Facebook yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tertanggal 15 Desember 2020.

Hal ini dilakukan imbas dari tidak diresponsnya surat terdahulu yang mereka kirimnya untuk mendapatkan surat dukungan dari lembaga pemerintahan daerah perihal pendaftaran aksara Sunda ke lembaga internet dunia, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Dalam suratnya Ilham mengatakan bahwa perhatian Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) pada pengembangan budaya di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan dunia digital, patut diapresiasi.

“Melalui program ‘Merajut Indonesia’, PANDI ingin melakukan digitalisasi semua aksara di Indonesia, antara lain dengan mendaftarkan enkripsi aksara ke ICANN. Ini sepertinya sederhana, tapi sangat penting. Melalui pendaftaran ke ICANN, aksara Sunda dapat dijadikan nama domain atau URL,” tutur Filolog Aksara Sunda tersebut.

Untuk meluluskan rencana itu, lanjut Ilham, setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, aksara tersebut terbukti digunakan di laman web, dan ini bisa diupayakan melalui Lomba Website Aksara Sunda. Kedua, mendapat dukungan dari lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat lainnya. PANDI sudah menyurati masing-masing daerah, akan tetapi respons dari pemerintah Jawa Barat nyaris tak terdengar.

“Karena surat tak berbalas, pada tanggal 22 Juni 2020 kami dan perwakilan PANDI berkunjung ke Disparbud Jawa Barat. Namun, belum ada tindak lanjut yang diharapkan. Pada bulan kemarin pun PANDI mengirim lagi surat, tetapi masih belum ada kabar baik,” terang Ilham.

Dadan menambahkan bahwa mereka tidak mengharapkan dukungan materi dari pemerintah, melainkan surat dukungan sesuai format. “Pengurus PANDI sering berkunjung ke Bandung untuk mengupayakan ini, meluangkan waktu dan anggaran, tapi program dengan aksara Sunda seolah jalan di tempat."

"Kami bersama Ilham Nurwansah yang ikut membantu menyiapkan ini dan itu, rasanya malu jika menyaksikan antusiasme dari provinsi lain. Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, selain sudah menyelesaikan kegiatan lomba, mereka mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Mereka beberapa kali beraudiensi dengan PANDI dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan."

"Mungkin Bapak (Gubernur) pernah menyaksikan pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X pada acara Selebrasi Digitalisasi Aksara Jawa, seperti itulah sambutan mereka terhadap indentitas budayanya,” ungkap Dadan penuh kekecewaan.

Kekecewaan Dadan semakin memuncak ketika Perlombaan Website Aksara Sunda yang diprakarsai PANDI sudah diumumkan sejak beberapa bulan lalu, terpaksa harus diperpanjang durasinya hingga 31 Januari 2021 karena minimnya dukungan yang diberikan pemerintah.

“Seharusnya bulan ini diumumkan pemenangnya. PANDI memang sudah menyediakan ‘hadiah awal’ sebesar satu juta rupiah ditambah smartphone, tetapi kami kira, itu hanya pemicu," ujarnya.

Dia mencontohkan Lomba Website Aksara Lontaraq di Sulawesi Selatan yang memperbanyak dan menambahkan jumlah hadiah sebagai apresiasi terhadap peserta. "Sementara itu, kami yakin para peserta Lomba Website Aksara Sunda bukan lantaran tergiur hadiah yang satu juta itu, melainkan semata-mata atas kecintaan mereka pada salah satu indentitas budaya,” ucap Dadan menambahkan.

Dadan mengaku surat terbuka ini sebagai langkah terakhir yang dilakukan untuk mengetuk nurani pemerintah agar bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langkah pelestarian aksara Sunda agar bisa hadir di internet dan bisa dipergunakan di perangkat elektronik. Beberapa upaya telah dilakukan sebelumnya, tetapi selalu terjerat di belantara birokrasi.

“Begitulah, dalam beberapa urusan, birokrasi sering memperlambat putaran bumi sehingga kabar ini pun mungkin belum sampai kepada Bapak (Gubernur). Oleh karena itu, kami ingin mengabarkan bahwa mulai tahun ini, atas inisiatif Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), tengah berlangsung Digitalisasi Aksara Daerah di Indonesia. Ya, ini tentang teknologi informasi. Tentang internet. Tentang bagaimana aksara di belahan dunia bisa bercengkerama dalam perangkat-perangkat digital. Termasuk seharusnya aksara Sunda juga ikut terlibat,” ungkapnya dalam surat.

Di tempat terpisah di Jakarta, Heru Nugroho, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha PANDI, selaku koordinator penggalangan kerjasama dengan komunitas pegiat aksara daerah dari lembaga swasta, lembaga akademik maupun lembaga pemerintahan mengungkapkan kekecewaan yang sama terhadap minimnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Heru masih menganggap pemerintah masih belum mau serius menanggapi upaya pelestarian aksara Nusantara yang coba dilakukan oleh teman-teman pegiat aksara dan stakeholder lain.

“Dalam perjalanannya, kami harus menerima kenyataan pahit bahwa proposal IDN aksara Jawa yang telah diajukan ke ICANN, sedang mengalami proses verifikasi yang cukup panjang dan agak melelahkan," ujar Heru.

Menurutnya, proses panjang itu merupakan imbas dari belum adanya kebijakan perundangan negara yang menyebut aksara Jawa sebagai bahasa yang banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. "Jadi negara memang cenderung masih acuh terhadap budaya aksaranya sendiri, sehingga tidak terlalu memedulikan pelestarian aksara di tatanan dunia,” tegas Heru.

Menurut Heru, bahkan ada lembaga pemerintah yang tidak bersedia mendukung program pelestarian aksara melalui digitalisasi dan sulit untuk dimintai dukungan.

“Saya sangat menyayangkan bahkan ada lembaga pemerintah yang terang-terangan tidak mau mendukung kegiatan pelestarian aksara melalui lomba pembuatan website beraksara daerah. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah, upaya yang dibangun selama ini agar aksara daerah bisa dipergunakan di ranah internet hanyalah angan belaka,” pungkas Heru.