TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 291 situs milik lembaga pemerintahan di tanah air terdeteksi telah menjadi korban peretasan sepanjang tahun ini. Mereka disusupi konten-konten judi online. Modus ini berbeda lagi dengan yang pernah dilaporkan dialami Sekretariat Kabinet pada akhir Juli lalu.

Kasus-kasus itu diduga pekerjaan hacker yang memanfaatkan gelombang digitalisasi di hampir seluruh perusahaan karena pandemi Covid-19. Percepatan di satu sisi, kekikukan tim teknologi informasi (TI) di sisi yang lain.

“Hacker tentu melihat tren itu sehingga mereka sangat sadar bahwa tim TI di berbagai tempat, termasuk pemerintahan kewalahan dalam melakukan percepatan itu,” ujar General Manager Southeast Asia di perusahaan keamanan siber Kaspersky, Yeo Siang Tiong, saat dihubungi, Jumat, 27 Agustus 2021.

Siang Tiong melihat hal itu dari segi kecepatan adopsi TI yang sangat tinggi oleh perusahaan dan berbagai lembaga, termasuk pengaturan teknologi dan infrastruktur. Hal lain yang disadari para hacker, menurutnya, adalah pengguna di seluruh dunia berada dalam kondisi paling rentan sejak tahun lalu, baik secara emosional dan fisik.

Kecemasan yang disebabkan krisis kesehatan ditambah kebutuhan untuk beradaptasi dengan pembatasan sosial, Siang Tiong berujar, membuat masyarakat lebih mudah menjadi target serangan siber. Beberapa serangan yang terjadi di antaranya melalui rekayasa sosial seperti phishing, penipuan dan spam.

Kaspersky, Siang Tiong melanjutkan, telah menyaksikan buktinya. Dari 340.000 malware unik yang terdeteksi setiap hari sepanjang 2019, jumlahnya meningkat menjadi 360.000 sampel malware unik setiap hari sepanjang tahun lalu. “Jumlah tersebut termasuk serangan terhadap situs pemerintah, selain bisnis dan individu,” tutur Siang Tiong.

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang melaporkan bahwa banyak situs milik lembaga pemerintahan disusupi konten judi online oleh hacker. Sebanyak 291 situs yang ditemukannnya sepanjang tahun ini saja.

Sebagai informasi, menurut BSSN, peretasan 291 situs pemerintah terbagi dalam beberapa lembaga. Mereka terdiri dari 23 persen perguruan tinggi, dengan total 68 situs; 13 persen sekolah, total 38 situs; pemerintahan 13 persen, total 37 situs; dan 51 persen termasuk dalam situs pemerintahan lainnya.

Baca juga:
Resmi, Sekolah Tinggi Sandi Negara Menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara