TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020, Tjandra Yoga Aditama, membeberkan tujuh rekomendasi Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response yang dibentuk WHO untuk menilai pandemi Covid-19.

Rekomendasi WHO tersebut disampaikan di sela-sela Sidang Umum PBB, Rabu, 22 September 2021.

“Walaupun tujuh rekomendasi kali ini diperuntukkan bagi komunitas internasional, tapi esensinya perlu pula dipertimbangan untuk diterapkan di negara kita,” ujar dia melalui pesan WhatsApp, Kamis, 23 September 2021.

Rekomendasi pertama adalah kegiatan persiapan menghadapi dan respons pada pandemi (pandemic preparedness and response) harus mendapat perhatian utama dari kepemimpinan politik tertinggi. Kedua, perlu ada penguatan dari kemandirian, otoritas dan anggaran WHO, yang jika diterapkan di dalam suatu negara maka tentu analogi dengan penanggung jawab program kesehatan di negara itu.

Kemudian rekomendasi ketiga, Tjandra yang pernah ditunjuk WHO menjadi tim review pandemi H1N1 2009 itu melanjutkan, dunia—termasuk Indonesia—harus melakukan investasi pada persiapan yang baik untuk mencegah atau mengendalikan terjadinya krisis kesehatan mendatang.

“Keempat, sangat diperlukannya sistem informasi baru yang tangguh untuk kegiatan surveilans dan peringatan kewaspadaan, sesuatu yang juga perlu ditingkatkan di negara kita,” kata Tjandra.

Selanjutnya, kata Guru Besar dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi di FKUI itu, rekomendasi kelima adalah pembahasan dan persiapan sejak awal untuk jaminan ketersediaan bahan dan alat kesehatan. Di dalam negeri, menurut Tjandra, hal ini juga diperlukan agar tidak ada lagi kekurangan.

“Oksigen misalnya, atau ventilator, atau obat pada saat kasus sedang meningkat, jadi harus disiapkan sistem penyediaan sejak awal,” tutur dia.

Sedangkan rekomendasi keenam, meningkatkan anggaran dunia untuk persiapan menghadapi dan merespons pandemi mendatang. Artinya, Tjandra berujar, anggaran masing-masing negara juga harus ditingkatkan untuk hal ini, termasuk Indonesia.

“Rekomendasi ketujuh adalah spesifik untuk masing-masing negara, yaitu agar koordinator penanganan pandemi perlu punya jalur langsung ke kepala negara atau kepala pemerintahannya,” ujar Tjandra yang kini juga menjadi Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Jakarta itu.

Baca:
Reproduksi Virus Covid-19 Indonesia Sudah di Bawah 1, Ini Pesan Eks Direktur WHO