Setuju Tiket Borobudur Mahal, Arkeolog Ini Ingatkan Kasus Gua Lascaux

Senin, 6 Juni 2022 18:45 WIB

Pekerja menutup stupa menggunakan terpaulin di kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jateng, Rabu, 11 November 2020. Hingga kini, Gunung Merapi masish berstatus siaga. ANTARA/Anis Efizudin

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penetapan harga tiket yang tinggi untuk pengunjung bisa menaiki Candi Borobudur mendapat dukungan dari arkeolog Hari Suroto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia setuju Borobudur adalah warisan cagar budaya bernilai tinggi yang harus dilindungi dan dilestarikan dengan cara yang bisa membatasi jumlah pengunjungnya.

Dia menyebut soal konsep wisata minat khusus versus mass tourism. "Membatasi jumlah pengunjung sehingga Candi Borobudur sebagai cagar budaya tetap lestari," kata peneliti di Balai Arkeologi Papua itu lewat keterangannya, Senin 6 Juni 2022.

Hari mengingatkan apa yang dialami Gua Lascaux di Prancis. Gua Lascaux merupakan warisan dunia UNESCO dan terkenal sebagai situs dengan seni prasejarah tertua dan terbaik di dunia namun ditutup sejak 1963 lantaran kerusakan akibat pariwisata.

"Kini pemerintah Prancis meresmikan gua tiruan yang terletak di sebuah desa tak jauh dari kompleks Gua Lascaux," katanya.

Menurut Hari, yang paling ideal untuk diterapkan di Candi Borobudur adalah apa yang diterapkan di Gua Lascaux tersebut. Dia mengungkap tiruan Candi Borobudur dalam bentuk bangunan virtual. "Kalau perlu ditampilkan dalam metaverse," katanya lagi.

Advertising
Advertising

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mengkaji kembali tarif baru tiket Borobudur. Sebelumnya, dia menyampaikan rencana kenaikan tiket naik ke area stupa Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu untuk wisatawan domestik dan US$ 100 untuk wisatawan mancanegara.

Tarif baru itu dimaksudkan untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO itu. Luhut mengaku berdasarkan kajian dari berbagai ahli yang memberikan masukan kepada pemerintah bahwa kondisi situs bersejarah tersebut saat ini mulai mengalami pelapukan.

Pengunjung berada di antara stupa Candi Borobudur, Jawa Tengah, Jumat, 28 Desember 2018. ANTARA

Menurut Luhut, rencana tarif yang muncul saat ini belum final karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pekan depan. Namun, ia memastikan bahwa rencana kenaikan tarif untuk turis asing menjadi US$ 100 (Rp 1,4 juta) dan tarif pelajar Rp 5.000 tidak akan berubah.

"Sementara, untuk sekadar masuk ke kawasan Candi, tarifnya juga tetap di angka Rp 50 ribu seperti saat ini," kata Luhut.

Berdasarkan masukan lain yang diterima, kata Luhut, pihaknya juga mempertimbangkan untuk menyediakan tarif khusus bagi warga Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Nantinya, semua pengunjung Candi Borobudur diwajibkan untuk melakukan reservasi secara online untuk mengatur aliran pengunjung serta menggunakan sandal khusus upanat supaya tidak merusak tangga dan struktur bangunan yang ada di candi.

Baca juga:
Identifikasi Burung di Relief Candi Borobudur, Ada Jenis dari Luar Jawa

Berita terkait

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

16 jam lalu

BRIN Undang Periset dan Mahasiswa Ikut Platform Kolaborasi Biologi Struktur untuk Gali Potensi Keanekaragaman Hayati

BRIN terus berupaya menemukan metode yang paling baru, efektif, dan efisien dalam proses pemurnian protein.

Baca Selengkapnya

Teknologi Roket Semakin Pesat, Periset BRIN Ungkap Tantangan Pengembangannya

20 jam lalu

Teknologi Roket Semakin Pesat, Periset BRIN Ungkap Tantangan Pengembangannya

Sekarang ukuran roket juga tidak besar, tapi bisa mengangkut banyak satelit kecil.

Baca Selengkapnya

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

23 jam lalu

Ini Aturan Mengenai Kewarganegaraan Ganda di Indonesia Hingga Kasus yang Pernah Terjadi

Pernyataan Menteri Koordinator Marves Luhut Pandjaitan soal pemberian kewarganegaraan ganda bagi diaspora disorot media asing. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

1 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Ketergantungan Impor 99 Persen, Peneliti BRIN Riset Jamur Penghasil Enzim

1 hari lalu

Ketergantungan Impor 99 Persen, Peneliti BRIN Riset Jamur Penghasil Enzim

Di Indonesia diperkirakan terdapat 200 ribu spesies jamur, yang di antaranya mampu memproduksi enzim.

Baca Selengkapnya

Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

1 hari lalu

Lima Besar Penyakit Akibat Polusi Udara di Indonesia, Apa Saja?

Polusi udara yang erat kaitannya dengan tingginya beban penyakit adalah polusi udara dalam ruang (rumah tangga).

Baca Selengkapnya

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

1 hari lalu

Riset BRIN: Penduduk Indonesia Akan Kehilangan 2,5 Tahun Usia Harapan Hidup Akibat Polusi Udara

Efek polusi udara rumah tangga baru terlihat dalam jangka waktu relatif lama.

Baca Selengkapnya

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

2 hari lalu

Kerusakan Alat Pemantau Gunung Ruang, BRIN Teliti Karakter Iklim, serta Kendala Tes UTBK Mengisi Top 3 Tekno

Artikel soal kerusakan alat pemantau erupsi Gunung Ruang menjadi yang terpopuler dalam Top 3 Tekno hari ini.

Baca Selengkapnya

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

2 hari lalu

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

Penghuni rumah dinas Psupiptek Serpong mengaku pernah melaporkan BRIN ke Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan aset negara

Baca Selengkapnya

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

3 hari lalu

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

Pensiunan Puspitek menyatakan Menristek saat itu, BJ Habibie, menyiapkan rumah dinas itu bagi para peneliti yang ditarik dari berbagai daerah.

Baca Selengkapnya