TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Sirajuddin Nur menyebut 80 persen lulusan SMA/SMK di kawasan pesisir di daerah itu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal itu, kata dia, terjadi karena berbagai faktor.

"Dari hasil pantauan di lapangan, anak-anak pesisir masih kesulitan mengakses bangku kuliah," kata Sirajuddin saat rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Pemprov Kepri di Batam, Selasa, 12 Juli 2022.

Menurutnya, letak geografis Provinsi Kepri yang didominasi 96 persen lautan, membuat anak-anak yang tinggal di daerah pesisir terutama di pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), sulit mengakses sekolah. Selain itu, Sirajuddin mengatakan masalah utama sulitnya siswa mengakses pendidikan adalah ekonomi. "Kemudian jarak dengan kawasan perkotaan hingga minimnya akses informasi," ujarnya.

Rendahnya akses pendidikan, akhirnya memicu tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir. Oleh karenanya, ia mengajak Pemprov Kepri bersama-sama memberikan program pemberian beasiswa kuliah bagi siswa kurang mampu.

Ia pun menyesalkan Pemerintah Provinsi Kepri pada tahun ini hanya menganggarkan dana beasiswa untuk anak-anak berprestasi, namun tidak dibarengi dengan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. "Klusternya harus dipisahkan. Bagaimana anak-anak pesisir yang tak mampu bisa melanjutkan kuliah, kalau pemprov hanya menganggarkan beasiswa bagi yang berprestasi," katanya.

Sementara, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kepri Aiyub menyampaikan lewat APBD 2022 telah dialokasikan anggaran beasiswa sebesar Rp 4,5 miliar bagi 850 mahasiswa asal daerah setempat yang dinilai berprestasi. "Program beasiswa itu akan diluncurkan pada bulan ini oleh Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad," katanya.

Baca juga: Tidak Memasukan Hasil Tes Covid ke Sistem, Izin Lab Bisa Dicabut