TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Surabaya menghapus adanya Pekerjaan Rumah (PR) bagi pelajar SD dan SMP. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan aturan itu akan dimulai pada 10 November 2022, yakni bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Untuk itu, Eri meminta PR tidak boleh membebani siswa sebab Pemkot Surabaya tengah mengedepankan proses pertumbuhan karakter siswa. Adapun Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh mengatakan penghapusan PR itu bertujuan agar murid memiliki waktu lebih untuk bersosialisasi di lingkungan tempat tinggalnya.

Gagasan peniadaan PR tersebut sejalan dengan rencana pengurangan jam belajar di sekolah. Pembelajaran di sekolah yang semula berakhir pukul 14.00 WIB dibatasi hingga pukul 12.00 WIB. Dua jam digunakan untuk kegiatan ekstra atau pada pengembangan karakter siswa.

Baca juga: Mahasiswa Unpad dan UB Peraih Beasiswa IISMA Magang di Mercedes-Benz Inggris

Menurut Yusuf, seluruh pelajaran harus selesai di sekolah dan tidak ada lagi PR yang dikerjakan di rumah. "Sehingga anak pulang ke rumah itu bisa lebih segar. Di rumah siswa tinggal membaca ulang pelajaran yang diterima di kelas. Fokusnya lebih pada pemahaman," ujarnya dikutip dari Antara pada Jumat, 21 Oktober 2022.

Kebijakan tersebut menuai pro kontra. Kelompok yang setuju merasa lega karena menganggap PR memiliki andil besar dalam meningkatkan kompetensi siswa. Sementara yang sepakat dihapus merasa bahwa PR sesungguhnya membebani siswa.

Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya Sri Lestari mengatakan perdebatan tersebut juga terjadi di kalangan pendidik. Guru terbelah menjadi kelompok setuju dan tidak setuju.

“Perlu atau tidaknya memberikan PR seharusnya menjadi tanggung jawab pendidik atau guru untuk menentukan. Karena memang PR bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk pembelajaran,” tutur Tari dilansir dari laman resmi UM Surabaya.

Tari yang merupan Dosen Pendidikan Bahasa Inggris menjelaskan, ada beberapa aspek pertimbangan yang sebaiknya digunakan sebagai indikator memberikan pekerjaan rumah, di antaranya: pekerjaan rumah dinilai penting jika evaluasi menunjukkan bahwa PR terbukti dapat meningkatkan kompetensi siswa. Namun, jika tidak, maka perlu dipertimbangkan lagi tentang jenis tugas yang diberikan.

Tari menekankan, PR sebaiknya tidak membebani siswa ataupun menganggu waktu bermain dan istirahat mereka. "Penelitian menyarankan untuk tidak memberikan PR yang memakan waktu lebih dari dua jam setengah bagi siswa untuk mengerjakannya," ujarnya.

Tipe PR, kata Tari, juga perlu dipertimbangkan dan sebaiknya yang menekankan pada kerja mandiri, menekankan kompetensi berpikir kritis serta memastikan seminimal mungkin orang tua terlibat untuk membantu mengerjakan.

Menurutnya, pendidik tidak boleh menganggap bahwa pekerjaan rumah menjadi aspek lulus atau tidaknya siswa dalam pembelajaran. PR perlu dianggap sebagai penilaian formatif yang tidak menentukan pintar atau tidaknya siswa.

Ia mengibaratkan atlet yang bertanding dalam kompetisi, pekerjaan rumah hanyalah alat untuk mengasah kemampuannya, bukan menentukan dia menang atau tidak dalam sebuah pertandingan.

"Jadi, pekerjaan rumah sebaiknya tidak perlu dinilai dan tidak perlu ada hukuman bagi siswa jika tidak mengerjakannya," ujarnya.