TEMPO Interaktif, Paris: Rencana President Nicolas Sarkozy untuk memerangi pembajakan di dunia internet terpaksa harus berakhir hari Kamis (9/4), setelah dewan legislasi Perancis menolak undang-undang yang diajukan oleh pemerintah untuk menjerat pelanggaran hak cipta didunia internet.
Rancangan undang-undang itu berakhir dalam voting dengan skor 15 orang setuju melawan 21 orang menolak, dari 577 anggota dewan. Separuh lebih anggota dewan legislatif tidak menghadiri sidang voting itu, yang mengindikasikan betapa tidak populernya rancangan undang-undang itu dimata para pemilih dan anggota legislatif.
"Ini adalah kemenangan bagi masyarakat sipil dan kebebasan sipil melawan kepentingan korporat-korporat besar," ujar Jeremie Zimmermann, direktur La Quadrature du Net, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengadvokasi kepentingan-kepentingan publik di bidang internet.
Di dalam rancangan undang-undang internet ini, perusahaan-perusahaan musik dan film akan diberi kewenangan untuk melakukan analisa dan pemantauan, kepada para pengguna internet individu, yang melakukan donwload atau akses materi internet. Dan jika menemukan adanya kejanggalan atau praktek pembajakan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat melaporkan itu, kepada sebuah badan pengawasan internet yang baru akan dibentuk. Badan baru itu kemudian diberi kewenangan untuk memperingatkan pengguna internet yang melakukan pelanggaran, jika sampai 3 kali surat peringatan, pelaku masih melakukan kegiatannya, badan baru itu dapat meminta penyedia jasa internet (internet provider service) untuk memutuskan layanan internet terhadap pelanggar tersebut.
Proposal ini sudah diajukan oleh Presiden Sarkozy sekitar 1 tahun lalu, dan kurang mendapat perhatian dari dewan legislatif.
Roger Karoutchi, seorang pembantu dekat presiden, memberi tahu kepada wartawan, bahwa beberapa bagian dari rancangan undang-undang itu akan diperbaiki dan diajukan kembali dalam beberapa minggu kedepan.
Industri musik dan film Perancis melaporkan sedikitnya 1 miliar euro atau sekitar Rp 15 trilyun telah hilang akibat pembajakan film dan musik melalui internet.
Ketika di Perancis isu regulasi pembajakan di internet ini masih menjadi kontroversi, di sejumlah negara lain di Eropa, hal ini sudah menjadi undang-undang. Seperti contoh di Swedia, yang mulai 1 April 2009, memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta yang lebih memberikan keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan industri untuk menuntut pelaku pembajakan di dunia internet.
NYTIMES l WAHYUW
Rancangan undang-undang itu berakhir dalam voting dengan skor 15 orang setuju melawan 21 orang menolak, dari 577 anggota dewan. Separuh lebih anggota dewan legislatif tidak menghadiri sidang voting itu, yang mengindikasikan betapa tidak populernya rancangan undang-undang itu dimata para pemilih dan anggota legislatif.
"Ini adalah kemenangan bagi masyarakat sipil dan kebebasan sipil melawan kepentingan korporat-korporat besar," ujar Jeremie Zimmermann, direktur La Quadrature du Net, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengadvokasi kepentingan-kepentingan publik di bidang internet.
Di dalam rancangan undang-undang internet ini, perusahaan-perusahaan musik dan film akan diberi kewenangan untuk melakukan analisa dan pemantauan, kepada para pengguna internet individu, yang melakukan donwload atau akses materi internet. Dan jika menemukan adanya kejanggalan atau praktek pembajakan, perusahaan-perusahaan tersebut dapat melaporkan itu, kepada sebuah badan pengawasan internet yang baru akan dibentuk. Badan baru itu kemudian diberi kewenangan untuk memperingatkan pengguna internet yang melakukan pelanggaran, jika sampai 3 kali surat peringatan, pelaku masih melakukan kegiatannya, badan baru itu dapat meminta penyedia jasa internet (internet provider service) untuk memutuskan layanan internet terhadap pelanggar tersebut.
Proposal ini sudah diajukan oleh Presiden Sarkozy sekitar 1 tahun lalu, dan kurang mendapat perhatian dari dewan legislatif.
Roger Karoutchi, seorang pembantu dekat presiden, memberi tahu kepada wartawan, bahwa beberapa bagian dari rancangan undang-undang itu akan diperbaiki dan diajukan kembali dalam beberapa minggu kedepan.
Industri musik dan film Perancis melaporkan sedikitnya 1 miliar euro atau sekitar Rp 15 trilyun telah hilang akibat pembajakan film dan musik melalui internet.
Ketika di Perancis isu regulasi pembajakan di internet ini masih menjadi kontroversi, di sejumlah negara lain di Eropa, hal ini sudah menjadi undang-undang. Seperti contoh di Swedia, yang mulai 1 April 2009, memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta yang lebih memberikan keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan industri untuk menuntut pelaku pembajakan di dunia internet.
NYTIMES l WAHYUW
