TEMPO.CO, Jakarta - Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) baru-baru ini menerbitkan Laporan Sintesis atas Laporan Penilaian Keenam. Laporan tersebut memperingatkan bahwa pemanasan global di abad ini telah sampai 1,1 derajat Celsius dan bisa melewati batas 1,5 derajat jika tidak ada penurunan emisi gas rumah kaca yang drastis.

Menurut Riki Frindos, Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, laporan IPCC itu memperjelas bahwa perlu tindakan segera dan nyata untuk melakukan perubahan apapun dalam mengurangi krisis iklim. "Salah satu caranya adalah memperkuat regulasi yang akan mendorong terobosan-terobosan yang signifikan,” kata dia.

Masalahnya, di Indonesia, penyebaran pengetahuan tentang lingkungan dan perubahan iklim tidak merata. Ini ikut menghambat beberapa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal itu meski pemerintahnya sudah menerbitkan kerangka aturan seperti Nationally Determined Contribution (NDC) dan Net Zero Emission untuk 2045.

Berdasarkan penelitian dari Yale Program on Climate Change Communication, sebanyak dua pertiga dari 1.178 responden Indonesia menyatakan hanya tahu sedikit tentang perubahan iklim. Bahkan ada yang mengaku belum pernah mendengar.

Di kalangan filantropis, dampak perubahan iklim juga belum menjadi isu yang utama. Tercatat berdasarkan Filantropi Indonesia 2022, hanya 19 persen di Indonesia yang telah menjalankan program terkait iklim. Mayoritas memilih mendukung bidang kesehatan dan pendidikan.

Padahal, filantropi dan yayasan adalah salah satu kelompok pemangku kepentingan utama yang dapat memperkuat pesan tentang risiko perubahan iklim. Filantropi memainkan peran penting dalam respons dunia terhadap perubahan iklim dengan menargetkan geografi, industri, dan masyarakat tertentu yang paling membutuhkan dukungan.

“Lembaga filantropi perlu memprioritaskan program dan kegiatan terkait krisis iklim, serta mengambil peran dalam mengatasi dampak perubahan iklim,” kata Guntur Sutiyono, Indonesia Country Lead Climateworks Center.

Filantropis, Guntur menambahkan, perlu menjadi bagian dari momentum perubahan iklim dan membangun pengetahuan tentang apa itu perubahan iklim, risiko iklim apa yang mereka hadapi, dan apa relevansi perubahan iklim dengan program mereka yang ada.

Salah satu jaringan filantropi Indonesia, Perhimpunan Filantropi Indonesia, mengaku memahami urgensi iklim tersebut dan pembentukan klaster filantropi lingkungan dan konservasi sebagai jangkar kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim. Klaster ini mengakomodasi yayasan yang tertarik untuk memanfaatkan kolaborasi aksi iklim di antara para anggotanya.

“Kami juga menyediakan forum diskusi bagi para penggiat lingkungan untuk dapat memberikan ide-ide dalam pelestarian lingkungan," kata Dolly Priatna, Direktur Eksekutif Yayasan Belantara dan Koordinator Klaster Lingkungan dan Konservasi Filantropi Indonesia.

Dia menambahkan, kegiatan seperti peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis bagi staf lembaga tentang pengetahuan perubahan iklim telah dan akan dilakukan secara berkala. "Dengan menciptakan ruang untuk dialog terbuka akan meningkatkan peluang bagi anggota klaster untuk mengembangkan kapasitas dan pengertian seputar visi mereka untuk aksi iklim."

Namun Dolly juga menekankan bahwa perubahan iklim adalah isu lintas sektoral. Internalisasi strategi aksi iklim sangat penting bagi filantropi yang bergerak tidak hanya di bidang lingkungan atau konservasi, tetapi juga di bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan kelompok terpinggirkan, dan pembangunan ekonomi lokal.

Pencapaian dalam mengatasi dampak perubahan iklim dinilainya membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan dengan mengejar kreasi dan kolaborasi multi-stakeholder. "Dalam dekade ini, aksi kolektif menjadi sangat penting untuk menjadi motor penggerak antar pemangku kepentingan untuk saling melengkapi dan mempercepat pencapaian agenda bersama terkait perubahan iklim."

Pilihan Editor: Elon Musk Ubah Logo Twitter dari Burung Biru Jadi Dogecoin, Ada Apa?