TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan meluluskan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, dalam sidang eliminasi malaria. Sorong Selatan kini menjadi daerah pertama yang dinilai mampu mengendalikan kasus penyakit yang penyebarannya dibantu gigitan nyamuk itu di Tanah Papua.

"Kami harapkan di tahun-tahun mendatang akan lebih banyak lagi kabupaten atau kota yang mengikuti seperti Sorong Selatan," ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu, lewat keterangan tertulis, Rabu 3 Mei 2023.

Menurut Maxi, di antara jumlah kasus malaria di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, wilayah di Indonesia timur terutama Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT menjadi penyumbang terbesar. Dia menjelaskan, hampir 89 persen kasus malaria masih ada di wilayah-wilayah tersebut.

Maxi menyatakan, peran pemerintah daerah dan lintas sektor diperlukan untuk mendorong percepatan eliminasi malaria. "Kami harapkan tentu peran daripada bupati, walikota, dan juga gubernur untuk mendorong daerah melakukan percepatan eliminasi malaria," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Dance Nauw, menuturkan bahwa upaya eliminasi malaria di wilayahnya telah melalui proses panjang dari 2009. Kasus tertingginya dicatatkan pada 2012 dan 2013 yakni sebanyak 8 ribu, sebelum kemudian terus turun dan pada 2022 lalu hanya terdapat 21 kasus malaria.

Dance merunut yang telah dilakukan menuju eliminasi malaria di wilayahnya, yakni 2009-2014 distribusi kelambu massal sebanyak 87.480 lembar. Pada rentang 2009 sampai 2015 pemerintah daerah melakukan pelatihan terhadap 19 analis, 17 surveilans, 12 bidan, dan 3 dokter.

Selain itu, 2009-2017 juga dilakukan Mass Blood Survey (MBS) dan Indoor Residual Spraying (IRS) di wilayah endemis tinggi, dan pembentukan kader malaria. MBS adalah upaya pencarian dan penemuan penderita malaria yang dilakukan melalui survei malaria pada penduduk yang tidak menunjukkan gejala malaria klinis.

"Sementara IRS adalah praktek penyemprotan insektisida pada dinding interior rumah di daerah yang terkena malaria."

Sejak 2017 sampai sekarang pemerintah daerah mengaku memberlakukan program Bela Kampung, pilot project strategi bertahan PE 1 2 5 Provinsi Papua Barat. Sedangkan mulai 2020 lalu telah dibentuk tim advokasi dan penilaian mandiri. Pada periode yang sama juga menindaklanjuti hasil penilaian pelatihan entomolog dan on the job training ahli teknologi laboratorium medik.

Lalu, 2021 - 2022 dilakukan pemetaan reseptivitas, pengendalian jentik, surveilans migrasi, dan perjanjian lintas batas.