TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim menuai pro kontra lantaran ide yang digagasnya, yaitu Marketplace Guru. Rencananya, program tersebut bakal mulai diimplementasikan pada 2024 mendatang. Lantas, sebenarnya apa itu Marketplace Guru?

Apa itu Marketplace Guru?

Dilansir dari an-nur.ac.id, Marketplace Guru atau Ruang Talenta Guru merupakan pangkalan data yang berisi daftar semua guru layak mengajar dan bisa diakses oleh seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Melalui kanal tersebut, pola seleksi yang awalnya terpusat akan diubah menjadi pengangkatan setiap waktu, layaknya berbelanja di e-commerce.

Nantinya, platform tersebut akan berisi informasi mengenai lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan, guru honorer, dan calon guru ASN (Aparatur Sipil Negara). Program itu dinilai mampu meningkatkan kualitas serta kompetensi calon tenaga pendidikan sebelum mengabdikan dirinya di sekolah-sekolah.

Pihak sekolah akan merekrut guru melalui marketplace (lokapasar). Ketentuan itu ditetapkan supaya memastikan setiap sekolah telah memilih tenaga pengajar yang berkompetensi. Anggaran gaji dan tunjangan guru ASN juga akan dialihkan ke sekolah, dari sebelumnya yang diatur pemerintah daerah (Pemda).

Dihimpun dari teras.id, Nadiem sendiri mengaku telah membahas program tersebut bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Selain itu, rencana Marketplace Guru juga sudah disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Pro Kontra Marketplace Guru

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai bahwa usulan Mendikbudristek Nadiem Makarim terhadap Marketplace Guru tidak akan menyelesaikan akan permasalahan tenaga pendidik di Indonesia. Ia meyakini bahwa platform tersebut hanya menjawab isu terkait kekurangan distribusi guru saja.

“Marketplace Guru hanya bakal memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi. Ini tidak menjawab bagaimana guru honorer dapat secepatnya diangkat menjadi ASN, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang layak," kata Huda kepada Parlementaria yang dikutip dari dpr.go.id pada Sabtu (03/06/2023).

Menanggapi klaim yang ditawarkan mantan CEO Gojek tersebut, Huda mengatakan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk berkonsentrasi dalam persoalan menuntaskan penerimaan 1 juta honorer menjadi berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk penerbitan surat pengangkatan (SK) dan penempatan di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang ditemui dalam proses rekrutmen satu juta guru honorer menjadi PPPK, antara lain keengganan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi, perihal administrasi sehingga tenaga pendidik yang lolos tidak mendapat SK, hingga proses penyaluran ke lokasi yang memicu konflik.

Kendati demikian, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku bahwa Marketplace Guru memiliki manfaat, seperti halnya aplikasi Gojek dan Grab yang memudahkan pertemuan antara driver dengan pelanggan. Namun, Huda tetap mengingatkan bahwa platform yang diusung Mendikbud Nadiem Makarim itu hanya dapat berfungsi maksimal apabila masalah dasar guru honorer diselesaikan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tempo.co, beberapa kali akun Twitter @P2G_ID menuliskan kicauan untuk mengkritisi wacana yang diusulkan Nadiem Makarim tersebut, beberapa diantaranya:

“Sebentar lagi, guru bisa dimasukkan ke keranjang belanja,” bunyi, bunyi tweet pada Jumat (26/05/2023).

“Apakah layak guru dijadikan komoditas dalam marketplace?” tulis cuitan pada Sabtu (27/05/2023).

“Akibat kegagalan pemerintah pusat dan daerah, guru yang jadi korban. Sekarang (Marketplace Guru) penyelesaiannya diserahkan ke kluster sekolah,” jelas Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim.

Pilihan editor: Google Latih Pembelajaran Digital 405 ribu Guru se-Indonesia

MELYNDA DWI PUSPITA