TEMPO.CO, Depok - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menggelar aksi simbolik di Lapangan Rotunda, Kampus UI Depok, Jumat, 23 Juni 2023. Aksi tersebut dilakukan lantaran BEM UI menilai minimnya transparansi dan akuntabilitas kampus dalam penentuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jalur nasional tahun ajaran 2023/2024.

Aksi dilakukan sejumlah mahasiswa UI dengan membawa poster yang menyidir UI terkait penetapan biaya operasional pendidikan atau BOP. Mahasiswa UI membawa poster dengan bertuliskan berbagai macam kalimat seperti "Ari Kuncuro ku kira beliau bersimpati, ternyata beliau bermuka 2", "Hati-hati Ari hobi hipnotis dengan World Class University tanpa adanya transparansi", "Naik-naik ke puncak komedi World Class University", hingga "Dicari Ari Kuncoro untuk memberi tahu rasionalisasi SK BOP".

BEM UI juga menilai penetapan BOP tersebut menunjukkan nominal di atas langit untuk lebih dari 600 mahasiswa baru UI jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP.

“Kuota jalur SNBP hanya 20 persen dari total daya tampung, sudah sepatutnya lebih ekonomis dibandingkan dengan jalur lainnya, akan tetapi kenyataannya tidak sedikit mahasiswa yang diterima di jalur SNBP mendapat kelas tertinggi pada penetapan BOP,” kata BEM UI melalui akun Instagramnya.

Pada 20 Juni 2023, UI telah menetapkan besaran BOP pada mahasiswa SNBP. Hal itu, kata BEM UI, setelah berbagai macam upaya berdasarkan pengumpulan keluhan dan keberatan terhadap BOP jalur nasional serta pengajuan banding oleh mahasiswa terkait. Menurut mereka, penetapan BOP jalur nasional masih jauh dari kata adil bagi mahasiswa.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik KIP Universitas Indonesia UI Amelita Lusia mengatakan UI membuka ruang dialog bagi semua mahasiswa sebelum penetapan UKT. Menurut dia, ada pokja khusus yang melakukan verifikasi untuk mengecek data mahasiswa. Data tentang kondisi ekonomi mahasiswa itu diperoleh dari mahasiswa ketika melakukan pengisian data sebelum penetapan UKT.

Dari proses verifikasi, menurut Amel, ada kasus UKT mahasiswa berubah menjadi nol alias gratis. "Bahkan, ketika kami melakukan pengecekan ke lapangan ada mahasiswa yang UKT-nya menjadi nol karena latar belakang ekonominya yang kurang ayahnya hanya sopir ojek online," ujarnya Amel kepada Tempo pada Jumat, 23 Juni 2023.

Amel mengatakan penetapan kelas UKT dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi sosial dan ekonomi dari penanggung biaya pendidikan mahasiswa. "Proses ini dilakukan sangat dinamis karena tergantung pada karakteristik mahasiswa, data yang disampaikan, bahkan jika dirasa perlu kami berkomunikasi langsung dengan orang tua dari mahasiswa baru,” kata Amelita.

Pilihan Editor: Kursi Kosong di Kampus Ini Capai 98 Persen, Baru Terima 2 Orang di SNBT dan SNBP 2023