TEMPO.CO, Jakarta - Kasus kebocoran data kembali menghebohkan masyarakat Indonesia. Kali ini, data yang disebut bocor merupakan data Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Seperti sebelumnya, informasi kebocoran data ini diungkap oleh pakar keamanan siber Teguh Aprianto. Dalam cuitan di akun Twitter-nya, ia menyebut ada 337 juta yang bocor.

Cybersecurity Consultant dan Founder dari Ethical Hacker Indonesia itu mengatakan bahwa data yang dipastikan bocor ialah nama, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah dan lainnya.

Dalam utasan cuitannya, Teguh juga mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara dapat langsung memberi tanggapan sekaligus melakukan investigasi agar kasus kebocoran data tidak selalu terjadi. “Padahal yg bocor itu adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali.” ujarnya.

Teguh sebelumnya menginformasikan kebocoran data sebanyak 34 juta data paspor. Data paspor itu juga disebut diperjualbelikan.

“Karena setiap kali ada kasus kebocoran data di Indonesia, templatenya akan selalu sama. Buru-buru membantah, padahal belum melakukan investigasi," kata Teguh.

Tanggapan dari Dukcapil

Pada Selasa, 17 Juli 2023, Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri membantah adanya kebocoran data yang terjadi seperti yang disampaikan Teguh. "Jika dilihat dari format elemen data, format elemen data yang ada di BreachForums tidak sama dengan format elemen data yang terdapat pada database kependudukan Ditjen Dukcapil saat ini," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi

Sampai saat ini, Kemendagri masih melakukan audit investigasi dan mitigasi preventif atas dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil. Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Untuk sementara, yang dapat kami informasikan adalah sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat online, yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri” kata Teguh.

Hingga hari ini, proses audit investigasi masih terus berlanjut guna mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yang ada di Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Pilihan Editor: Soal Dugaan 34 Juta Data Paspor Bocor, Begini Hasil Analisa Vaksincom