TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) akhirnya menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Demokrat pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Duduk perkara kisruh ini dimulai pada awal Februari 2021 saat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan ada upaya di luar partai untuk yang akan mengkudeta Demokrat di era kepemimpinannya.

Tak lama, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat diselenggarakan di Hotel The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. KLB itu menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembin

AHY dan Moeldoko membawa sengketa ini ke jalur hukum. Kekalahan Moeldoko ini bukan kali pertama. Berbagai gugatan telah dilakukan baik ke Kementerian Hukum dan HAM, PN Jakarta Pusat, hingga PTUN, namun tetap kalah. Lantas, bagaimana rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko?

Rekam Jejak Karier Moeldoko

Dilansir dari situs Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI), Moeldoko menempuh pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri (sekarang berganti nama menjadi Akademi Militer atau Akmil) di Magelang pada 1981. Pria kelahiran Kediri, 8 Juli 1957 itu menjadi lulusan terbaik dan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa.

Setelah itu, Moeldoko ditugaskan sebagai Komandan Pleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara (Yonif Linud) 700 Komando Daerah Militer atau Kodam VII/Wirabuana. Ia dibebani tugas dalam Operasi Seroja Timor-Timur 1984 serta penugasan lainnya, seperti ke Irak-Kuwait, Amerika Serikat, dan Kanada.

Adapun beberapa jabatan yang pernah dipegangnya, antara lain Komandan Kompi A Yonif Linud 700/BS, Kepala Seksi Operasi Yonif Linud 700/BS, Perwira Operasi Kodim 1408/BS Makassar, Wadan Yonif 202/Tajimalela, Kepala Seksi Teritorial Brigif-1 PAM IK/JS, Danyonif 101/Jaya Yudha, Dandim 0501 BS/Jakarta Pusat, dan Sepri Wakil KSAD.

Selain itu, ada pula jabatan lain, seperti Pabadya-3 Ops PB-IV/Sopsad, Brigif-1 Pengamanan Ibu Kota, Asops Kasdam VI/TPR, Dirbindiklat Pussenif, Danrindam VI/TPR, Danrem 141/TP Dam VII/WRB, dan Pa Ahli KSAD Bidang Ekonomi.

Kariernya Terus Meroket

Pada 2008, ia dipercaya menjadi Dirdok Kodiklat TNI AD Komando Daerah Militer Jayakarta (disingkat Kodam Jaya). Pada 2010-2011, ia mengalami tiga kali kenaikan pangkat dan rotasi jabatan, mulai dari Panglima Divisi 1/Kostrad, Pangdam XII/Tanjungpura, Panglima III/Siliwangi, dan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Selang dua tahun kemdian, Moeldoko menduduki posisi Wakil Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Selanjutnya ia mengemban amanah sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada 22 Mei 2013.

Hanya menjabat tiga bulan, Presiden SBY melantik Moeldoko menjadi Panglima TNI pada Jumat, 30 Agustus 2013. SBY mengambil sumpah lulusan terbaik Akmil 1981 tersebut untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang sudah memasuki masa purna jabatan.

Pada 2014, anak dari pasangan Moestaman dan Masfuah itu menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan meraih gelar doktor program Ilmu Administrasi di UI. Tak hanya itu, Moeldoko juga mendapatkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa bidang Manajemen Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada Sabtu, 22 Oktober 2022.

Moeldoko dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki pada Rabu, 17 Januari 2018. Ia menduduki jabatan yang sama hingga kini.

Moeldoko juga menyabet sejumlah penghargaan, di antaranya Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, dan XXIV, Satya Lencana Seroja, tanda jasa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Satya Lencana Santi Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, dan Bintang Yudha Dharma Nararya.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Raih 4 Gelar di Usia 25 Tahun, Wiwit Nurhidayah Ingin Terus Belajar